Peraturan ini mengatur Muatan Pertanggungjawaban APBD, Laporan Realisasi Anggaran dan Uraian, Uraian Neraca, Uraian Laporan Operasional, Uraian Laporan Arus Kas, Uraian Laporan perubahan Ekuitas, dan mencantumkan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; BUPATI MUSI BANYUASIN, ___ . /DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN ANGGARANPENDAPATANDANBELANJA DAERAH TAHUN2021 TENTANG BUPATI MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURANDAERAHKABUPATENMUSI BANYUASIN NOMOR 1 TAHUN 2022 I SALINAN 2
DAERAH TAHUN ANGGARAN2021. DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PERATURAN PELAKSANAAN MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENMUSI BANYUASIN dan BUPATI MUSI BANYUASIN
8 pemerintahan daerah, orgamsasr, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jerus pendapatan, belanja, dan pembiayaan; urusanmenu rutAPBDRincianLampiran 1.3 Lampiran I Lampiran I.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA); Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan Organisasi; Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jerus pendapatan, belanja, dan pembiayaan; Lampiran 1.2 Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos - pos laporan keuangan. Pasal 9 7,519,589,848,651.72Rp.d. EkuitasAkhir 7,895,849,269,005.57 (281,246,757,332.94) (95,012,663,020.91) Rp. Rp. Rp.
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBDTahun Anggaran 2021.
(laporan Milik Ikhtisar laporan keuangan laba/ rugi) Badan Usaha Daerah/ Perusahaan Daerah Ikhtisar laporan keuangan desa; Larnpiran XXV Larnpiran XXIV Larnpiran XXIII Lampiran XXII Lampiran XXI.2: Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Rekapitulasi realisasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM); Ringkasan realisasi penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelornpok, jerus, objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan; Lampiran XXVI: Pemyataan tanggung jawab; 11 ROMASARI P A, SH., M.Si NIP. 19800715 199903 2 003 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BA IAN HUKUM, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2022 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN (1-75/2022) MUSNI WIJAYA, S.Sos, M.Si ttd Diundangkan di Sekayu pada tanggal 16 Agustus 2022 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN, H. APRIYADI ttd Ditetapkan eli Sekayu pada tanggal 16 Agustus 2022 Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN
Membuka PDF…