DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, meliputi: Ketentuan Umum; Ragam Penyandang Disabilitas; Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab Penyandang Disabilitas; Perencanaan Penghormatan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; Pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; Unit Layanan Disabilitas; Kerjasama; Penghargaan; Pendanaan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; pelaksanaanmelakukanwajibDaerahPemerintah

c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas,
b.bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas di daerah menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi, perlu melaksanakan upaya penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
a.bahwa Penyandang Disabilitas merupakan bagian dari Penduduk Kabupaten yang wajib dijamin pelindungan dan pemenuhan hak untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat sesuai dengan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Menimbang DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIMUSIBANYUASIN, PERATURANDAERAHKABUPATENMUSIBANYUASIN NOMOR1 TAHUN2025 TENTANG PENGHORMATAN,PELINDUNGANDANPEMENUHANHAK PENYANDANGDISABILITAS PROVINSI SUMATERA SELATAN BUPATI MUSI BANYUASIN SALINAN
1. 7.Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor2036) sebagaimana telah diubah
2. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelaksanaan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia T.ahu11- 20.19. NQI:nQ1~184-, Tambahan. :L¬ ::.cl1bal:aJ_:t. Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
3. 5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nornor 6 Tahun 2023· tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 dan Kotapraia di Sumatera Selatau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
6. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kalidiubah, terakhirdengan Undang-Undang Nornor 1:3Tahurr 2022 ten tang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. 6.Hak Penyandang Disabilitas adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan Penyandang Disabilitas
8. 5.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/ atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan yan& menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
9. 4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan lJPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
10. 3.Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
11. 2.Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin. BABI KETENTUANUMUM PENGHORMATAN, HAK PENYANDANG DAERAH TENTANG DAN PEMENUHAN Menetapkan: PERATURAN PELINDUNGAN DISABILITAS. MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATEN MUSIBANYUASIN dan BUPATIMUSIBANYUASIN dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahuri 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11.Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, dan organisasi sosial dan Iatau organisasi kemasyarakatan. 12.Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. 13.Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraanpendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan / atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. 10.Badan Hukum atau Badan Usaha adalah sekumpulan orang darr/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, koperasi dan perseroan komanditer.
9.Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar Disab111tas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
8.Unit Layanan Disabilitasadalah bagian dari satu institusi atau lembagayang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk PenyandangDisabilitas.
7.Pemenuhan Hak PenyandangDisabilitasadalah segalakegiatan untuk menjamin dan melindungi Penyandang Disabilitas dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
20.Penghormatan adalah sikap menghargai atau menenma keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
21.Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitasyang tangguh dan mandiri.
22.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan 19.Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas. 15.Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan. 16.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 17.Rencana Induk Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat RIPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Pelindungan dan Pemenuhan hak PenyandangDisabilitas. 18.Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran RIPD di tingkat Daerah. 14.Akomodasiyang layak adalah modifikasidan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan .
26.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkanpotensi diri melaluiproses pembelajaranyang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
27.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat danjatau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik prornotif,preventif,kuratif maupun rehabilitatifyang dilakukan oleh Pemerintah Daerah danj atau masyarakat.
28.Habilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas sejak lahir untuk mernastikan Penyandang Disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
29.Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
30.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan
23.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan rnasa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan mernperhitungkansumber daya yang tersedia.
24.Rehabilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalarniDisabilitas tidak sejak lahir untuk mengembalikan dan mempertahankan fungsi serta mengembangkankemandirian, sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
25.Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan dan satuan atau program pendidikanpadajalur,jenjang danjenis pendidikanagar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai tujuan pendidikan nasional. administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pasal 2

Penghorrnatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk:

a.mewujudkan penghorrnatan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
b.menjamin upaya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas; 35.Asesmen adalah kegiatan mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data atau informasi tentang peserta didik dan lingkungannya untuk memperoleh gambaran tentang koridiei individu dan lingkungannya sebagai bahan untuk memahami individu dan pengembangan program layanan bimbingan dan konselingyang sesuai dengan kebutuhan.
1. 34.Penghargaan adalah bentuk apresiasi atas jasa dalam melaksanakan pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
2. 33.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengQ.bdikQ.ndiri dalam bidang kesehatan serta memilikipengetahuan dany atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
3. 32.Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktisi pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi. masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam danIatau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timhulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan darnpak psikologis.
4. 31.Konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

(1)Ragam Penyandang Disabilitas meliput:
1. a.Penyandang Disabilitas fisik;
2. b.Penyandang Disabilitas intelektual;
3. a.ragam Penyandang Disabilitas;
4. b.hak, Kewajibandan TanggungjawabPenyandang Disabilitas;
5. c.perencanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
6. d.pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
7. e.partisipasi Masyarakat;
8. f.pengarusutamaan Penyandang Disabilitas;
9. g.Unit Layanan Disabilitas;
10. h.kerjasama;
  1. 1.penghargaan; dan J. pendanaan.
11. c.mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
12. d.melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
13. e.memastikan pelaksanaan upaya penghorrnatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
14. c.privasi;
15. d.keadilan dan perlindungan hukum;
16. e.Pendidikan dan Pelatihan keterampilan;
17. f.pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
18. g.kesehatan;
19. h.politik;
  1. 1.keagarnaan;
20. j.keolahragaan;
21. k.kebudayaan dan pariwisata;
  1. 1.kesejahteraan sosial;
22. m.aksesibilitas;
23. n.pelayanan publik;
24. o.pelindungan dari bencana;
25. p.habilitasi dan rehabilitasi;
26. q.konsesi;
27. r.pendataan;

BAB II

RAGAM PENYANDANG DISABILITAS Pasal 3 Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

Pasal 5

(1)Setiap Penyandang Disabilitas berhak dan berkesempatan yang sarna dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
(2)Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.hidup;
2. b.bebas dari stigma; Bagiari Kesatu Hak BABIn HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PENYANDANG DISABILITAS
3. c.Penyandang Disabilitas mental; dan Iatau
4. d.Penyandang Disabilitas sensorik.
(2)Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

d.perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
e.pemenuhan kebutuhan khusus; dan
f.perlakuan yang sarna dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu dan mendapatkan pendampingan sosial. pengambilandalamkepentingannyac. dilindungi

(5)Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),anak PenyandangDisabilitasberhak:
1. a.mendapatkan pelindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan,eksploitasi,serta kekerasan dan kejahatan seksual;
2. b.mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
(4)Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),perempuan dengan Disabilitasberhak:
1. a.atas kesehatan reproduksi;
2. b.menerimaatau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
3. c.hak mendapatkan pelindungan lebih dari pelakuan diskriminasiberlapis; dan
4. d.untuk mendapatkan pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
(3)Jenis Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenaiPenyandangDisabilitas.
1. s.hidup secara mandiri dan dilibatkan dalarn masyarakat;
2. t.berekspresi, berkomunikasi,dan memperolehinformasi;
3. u.berpindah tempat dan kewarganegaraan;dan
4. v.bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, kekerasan, dan eksploitasi.

Pasal 8

Umum BABIV PERENCANAANPENGHORMATAN,PELINDUNGANDAN PEMENUHANHAK PENYANDANGDISABILITAS Penyandang Disabilitas bertanggung jawab:

a.memberdayakan diri dan meningkatkan tarafkesejahteraan serta berpartisipasi dalam hidup bermasyarakat;
b.meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat, menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat mengganggu kesehatan, harkat dan martabat, kehidupan sosial, dan ekonomi;
c.berusaha dan bekerja meningkatkan kualitas kehidupan sesuai dengan derajat Disabilitas; dan
d.setiap Penyandang Disabilitas wajib memanfaatkan dan mengelola bantuan stimulan ekonomi dan bantuan sosial lainnya.

Pasal 7

(2)Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap Penyandang Disabilitas berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Setiap Penyandang Disabilitas memotivasi diri untuk meningkatkan kapabilitas dirinya agar tidak tergantung dengan orang lain.
(4)Setiap Penyandang Disabilitas meningkatkan kompetensi diri untuk memperoleh kesetaraan.
(1)Setiap Penyandang Disabilitas wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. j
(2)Program dan kegiatan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Kabupaten disusun mengacu pada:
1. a.RIPD:
2. b.Rencana Aksi NasionalPenyandang Disabiltas;
3. c.Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi;
4. d.instrumen Perencanaan dan penganggaran; dan
5. e.ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Instrumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)huruf d terdiri atas:
(1)Perencanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan nax Penyandang Disabilitas pada tingkat daerah disusun dalam bentuk program dan kegiatan.

Pasal 9

(3)Perumusan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas mengacu pada:
1. a.Rencana Induk Penyandang Disabilitas;
2. b.Rencana AksiNasionalPenyandang Disabiltas; dan
3. c.Rencana AksiDaerah Penyandang Disabilitas Provinsi.
(2)Perumusan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perangkat daerah yang mernilikitugas pokok dan fungsi dalam bidang perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah Kabupaten.
(1)Dalam hal efektivitas pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas Pemerintah Kabupaten merumuskan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah Kabupaten. memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas Kabupaten menyelenggarakan darr/atau(1) Pemerintah Pasal 13 Penyandang Disabilitas di Kabupaten berhak dan berkesempatan yang setara untuk memperoleh pendidikan pada setiap satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan tanpa Diskriminasi.

Pasal 12

(2)Pemerintah Kabupaten menyediakan pendamping yang mampu berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas sensorik yang terlibat permasalahan hukum.
(1)Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pelayanan bagi Penyandang Disabilitasyang terlibat permasalahan hukum.

Pasal 10

Penyandang Disabilitas di Kabupaten berhak dan berkedudukan yang setara dihadapan hukum.

(4)Instrumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. a.analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data; dan
2. b.pemyataan AnggaranDisabilitas
(1)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan menjamin, melaksanakan dan menfasilitasi penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas melalui pendidikan inklusif.
(2)Penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
(3)Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyediaan:
1. a.sarana dan prasarana belajar mengajar yang aksesibilitas;
2. h.akomodasi yang layak dRD sesuai dengan kebutuhan peserta didik;
3. c.tenaga pendidik, pengajar, pembimbing dan instruktur, termasuk tenaga Disabilitas yang berkualitas, memiliki kualifikasi pendidikan khusus sesuai ragam Disabilitas, memiliki kualifikasi dalam bahasa isyarat darr/atau braille serta mengetahui cara memperlakukan peserta didik;
4. d.guru pembimbing khusus sesuai dengan kebutuhan jumlah peserta didik; dan/ atau Pasal 14 Paragraf2 Pendidikan Inklusif disetiap jalur, jenis danjenjang pendidikan sesuai kewenangan Kabupaten.
(2)Penyelenggaraan darr/ atau fasilitasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.
(3)Pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dapat juga dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan swasta. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan wajib menyediakan informasi pelayanan pu blik mengenai sistem pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas, keluarga, dan masyarakat.

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…