DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun 2018

Nomor: 10
Tahun: 2018
Ditetapkan: 26 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang badan permusyawaratan desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai ketentuan umum, keanggotaan BPD, kelembagaan, fungsi dan tugas, hak, kewajiban dan wewenang, peraturan dan tata tertib, pendanaan, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Tentang Badan Pemusyawaratan Desa;

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik : Indonesia 1945;
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang , Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang • Menetapkan 2 Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 ten tang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89). Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENMUSI BANYUASIN dan BUPATIMUSI BANYUASIN MEMUTUSKAN: PERATURANDAERAH TENTANGBADAN PERMUSYAWARATAN DE SA. BABI KETENTUANUMUM Pasall Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2.Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 3
3.Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai un sur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penye1enggara Pemerintahan Desa.
8.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya yang bertanggungjawab kepada Bupati meIaIui Camat.
9.Badan Permusyawaratan Desa dan selanjutnya disingkat BPD adalah Iembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Anggota BPD antarwaktu ada1ah anggota BPD yang diangkat sesuai dengan mekanisme yang berlaku untuk mengisi masa jabatan anggota BPD yang kosong.
11.Anggaran Pendapatan dan Be1anja Desa, yang se1anjutnya disebut APB-Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12.Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
13.Peraturan Desa ada1ah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepa1a Desa sete1ah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14.Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara BPD, 4 Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15.Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
16.Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD atau yang adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.
17.Dusun adalah bagian wilayah Desa yang merupakan lingkungan keIja pelaksanaan Pemerintah Desa.

Pasal 2

Pengaturan BPD dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Tujuan Pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk :

a.mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b.mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
c.mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.keanggotaan BPD;
b.alokasi jumlah;
c.pengisian anggota BPD dan anggota BPD antar waktu;
d.kelembagaan BPD;
e.fungsi dan tugas BPD;
f.hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
g.larangan anggota BPD; 5
h.peraturan tata tertib BPD;
1. 1.pemberhentian anggota BPD; J. hubungan BPD dengan lembaga lain di Desa;
k.pembinaan dan pengawasan; dan
1. 1.Pendanaan. BABII KEANGGOTAANBPD

Pasal 5

(1)Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
1. a.keterwakilan wilayah; dan
2. b.keterwakilan perempuan.
(2)Pengisian anggota BPD dilakukan secara demokratis dapat dilaksanakan melalui:
1. a.musyawarah perwakilan Dusun; dan
2. b.proses pemilihan secara langsung.
(3)Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah Dusun dalam Desa.

Pasal 6

(1)Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan berdasarkan jumlah penduduk dalam desa dan kemampuan Keuangan Desa.
(2)Penetapkan jumlah anggota BPD berdasarkan jumlah penduduk.
1. a.Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) jiwa, anggota BPD beIjumlah 5 (lima) orang.
2. b.Desa dengan jumlah penduduk lebih dari 1.500 (seribu lima ratus) jiwa sampai dengan 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa, anggota BPD beIjumlah 7 (tujuh) orang. 6
3. c.Desa dengan jumlah penduduk lebih dari 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa, anggota BPD betjumlah 9 (sembilan) orang.
(3)Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1)Dalam hal jumlah Dusun sama dengan penetapan jumlah anggota BPD dari unsur wakil wilayah Dusun, maka dapat ditetapkan 1 (satu) Dusun diwakili oleh 1 orang anggota BPD.
(2)Dalam hal jumlah Dusun lebih besar dari penetapan jumlah anggota BPD dari unsur wakil wilayah Dusun, maka beberapa Dusun dapat diwakili oleh 1 (satu) orang anggota BPD secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.
(3)Dalam hal jumlah Dusun lebih kedl dari penetapan jumlah anggota BPD dari unsur wakil wilayah Dusun, maka 1 (satu) Dusun dapat diwakili oleh lebih dari 1 (satu) orang anggota BPD secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.

Pasal 8

(1)Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a setiap Dusun mengajukan calon anggota BPD dari mewakil dari wilayah Dusun dalam Desa.
(2)Unsur masyarakat Dusun yang mewakil dari wilayah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unsur:
1. a.lembaga kemasyarakatan tingkat Dusun;
2. b.golongan profesi;
3. c.pemuka agama; dan
4. d.tokoh atau pemuka masyarakat desa lainnya dari wilayah Dusun yang diwakili.
(3)Ketentuan lebih lanjut megenai musyawarah perwakilan diatur dalam peraturan Tata Tertib pengisian BPD 7
(4)Tata Tertib pengisian BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
1. a.tata cara pendaftaran calon anggota BPD;
2. b.jadwal pelaksanaan pengisian anggota BPD;
3. c.persyaratan administrasi;
4. d.unsur yang melakukan musyawarah perwakilan;
5. e.tata cara musyawarah; dan
6. f.penetapan calon anggota BPD terpilih.

Pasal 9

(1)Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuansebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai wakil perempuan.
(2)Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa dari unsur tokoh perempuan, kelompok perempuan dan pemuka perempuan bagian dari wilayah Desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan mempeIjuangkan kepentingan perempuan.
(3)Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih. PasallO
(1)Dalam hal mekanisme pengIslan keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
(2)Dalam hal mekanisme pengISlan keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih. 8

Pasal 11

(1)Pengisian anggota BPD melalui proses pemilihan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan mewakili dari wilayah Dusun dan mewakili perempuan
(2)Pemilihan secara langsung dapat dilaksanakan di Dusun masing - masing dengan yang mempunyai hak pilih hanya kepala keluarga dibuktikan dengan Kartu Keluarga.

Pasal 12

(1)Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud Pasal 10 dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
(2)Jumlah panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
1. a.dalam hal jumlah anggota BPD yang akan dipilih sebanyak 9 (sembilan) orang, panitia berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
2. b.dalam hal jumlah anggota BPD yang akan dipilih sebanyak 7 (tujuh) orang, panitia berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 6 (enam) orang.
3. c.dalam hal jumlah anggota BPD yang akan dipilih sebanyak 5 (lima) orang, panitia berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 4 (empat) orang.
(3)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah Dusun pemilihan.
(4)Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.menyusun dan mengusulkan rencana biaya pengisian anggota BPD kepada Pemerintah Desa;
2. b.menyusun tata tertib pelaksanaan penjaringan dan penyaringan anggota BPD 9
3. c.mengumumkan secara terbuka rencana pengisian BPD;
4. d.membuat dan menetapkan tata tertib pengisian BPD;
5. e.menetapkanjadwal proses pengisian BPD;
6. f.mengadakan sosialisasi dan mekanisme pengisian BPD;
7. g.mengadakan penjaringan Bakal Calon anggota BPD;
8. h.menerima dan meneliti berkas persyaratan Bakal Calon anggota BPD;
9. i.menetapkan dan mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka, nama-nama Calon Anggota BPD yang berhak mengikuti proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan kepada masyarakat yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
10. j.memfasilitasi, menyelenggarakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan anggota BPD pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan;
11. k.mengadakan penyaringan Bakal Calon anggota BPD;
  1. 1.membuat Berita Acara Penetapan Calon, dan Berita Acara HasH Pemilihan Anggota BPD; dan
12. m.membuat laporan pelaksanaan pengisian BPD kepada Kepala Desa.
(5)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 13

(1)Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
(2)Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD.
(3)Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir. 10 PasalI4
(1)Calon anggota BPD terpilih melalui proses musyawarah perwakilan dan pemilihan secara Iangsung dari unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
(2)Calon anggota BPD yang terpilih paling sedikit berjumlah 2 (dua) kali jumlah kuota anggota BPD dalam wilayah pemilihan. PasalI5
(1)Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.
(2)Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan panitia.
(3)Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima hasil pemilihan dari panitia pengisian BPD, untuk diresmikan oleh Bupati. Pasa116
(1)Persyaratan calon anggota BPD adalah:
1. a.warga Negara Republik Indonesia;
2. b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. d.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudahjpernah menikah;
5. e.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
6. f.bukan sebagai Perangkat Pemerintah Desa;
7. g.bersedia dicalonkan menjadi calon BPD;
8. h.wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; 11
9. i.bertempat tinggal di wilayah pemilihan. J. sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwa atau ingatannya;
10. k.berkelakuan baik dan bebas narkoba;
  1. 1.taat pajak;
11. m.terdaftar sebagai penduduk Desa setempat secara sah dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan paling sedikit 1 (satu) tahun terakhir secara terus- menerus dan mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa yang bersangkutan;dan
12. n.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(2)Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n meliputi:
1. a.surat permohonan ditulis diatas kertas bermaterai ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan;
2. b.surat pemyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
3. c.surat pemyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di kertas bermaterai cukup sesual ketentuan Peraturan Perundang- Undangan;
4. d.fotokopi KTP dan Kartu Keluarga telah dilegalisir Kepala Desa;
5. e.fotokopi akte kelahiran atau keterangan kenallahir;
6. o.fotokopi akte nikah bagi yang sudah berkeluarga dan bagi yang belum berkeluarga surat keterangan belum berkeluarga dari Pemerintah Desa;
7. f.fotokopi ijazah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi yang ijazahnya rusak; 12
8. g.surat pemyataan bahwa tidak pemah menjadi anggota BPD sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut - turut atau tidak secara berturut - turut diatas kertas bermaterai;
9. h.surat pemyataan bukan sebagai Perangkat Desa diatas kertas bermaterai;
10. i.surat keterangan berbadan sehat dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Musi Banyuasin;
11. j.surat keterangan terbukti tidak menggunakan narkoba berdasarkan surat keterangan bebas narkoba yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah atau Iembaga resmi pemerintah;
12. k.surat keterangan catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Sektor;
  1. 1.surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
13. m.surat pemyataan bersedian menundurkaan diri jika terbukti terlibat Narkoba; dan
14. n.surat pemyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pengisian anggota BPD dengan sadar dan penuh tanggungjawab di atas kertas bermaterai.
(1)Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil mengenai pengisian anggota BPD dari Kepala Desa.
(2)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.
(3)Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD. 13 Pasal 18
(1)Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun, terhitung sejak tanggal mengucapkan sumpahfjanji.
(2)Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…