DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun 2019

Nomor: 10
Tahun: 2019
Ditetapkan: 30 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 135

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur berdasarkan pada asas dan tujuan, ketentuan mengenai ruang lingkup moda transportasi meliputi Transportasi LLAJ membahas Kewenangan, Arah kebijakan, Rencana Induk Jaringan, Lalu Lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Fasilitas Parkir, Kendaraan, Pengujian Kendaraan Bermotor, Angkutan, Keselamatan dan Pengawasan; Transportasi Perkeretaapian membahas Kewenangan, Arah Kebijakan, Prasarana, Perawatan, Pemeriksaan dan Pengujian serta Angkutan; Transportasi Pelayaran membahas Kewenangan, Arah Kebijakan, Perizinan dan Penarifan Angkutan Laut, Kegiatan Angkatan Sungai dan Danau, Pelabuhan Umum, Sarana dan Manajemen Lalu Lintas, Terminal, Reklamasi; dan Transportasi Penerbangan membahas Kewenangan penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter. Peraturan ini juga membahas terkait sistem informasi dan statistik, pihak yang melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penyidikan serta Pengenaan sanksi administratif dan ketentuan pidana

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa daIam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daIam penyelenggaraan transportasi yang terpadu, perlu diIakukan penataan sistem transportasi yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keamanan, keseIamatan, ketertiban dan kelancaran mobilitas orang, barang dan jasa yang dinamis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
b.bahwa daIam rangka menyeIenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang perhubungan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah perIu

Menetapkan

menetapkan kebijakan penyeIenggaraan transportasi;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Transportasi;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 1821);
3. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849 );
4. 4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENMUSI BANYUASIN dan BUPATI MUSI BANYUASIN Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI.

BAB I

KETENTUANUMUM Pasall Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Penyelenggaraan transportasi berdasarkan pada asas:

a.transparansi dan akuntabilitas;
b.kearnanan dan keselarnatan;
c.keserasian;
d.keadilan;
e.keberdayagunaan;
f.akuntabel;
g.kemanfaatan;
h.keselarasan
1. 1.keseimbangan;
j.keberhasilgunaan;
k.kebersamaan; dan I. kemitraan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Transportasi bertujuan:

a.terwujudnya pelayanan Transportasi yang arnan, nyaman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian dan memajukan kesejahteraan masyarakat di daerah;
b.terwujudnya etika dan budaya berlalu lintas; 8
c.menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan umum di bidang transportasi;
d.mengoptimalkan segenap sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan transportasi;
e.mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan transportasi;
f.mewujudkan peran penyelenggara transportasi secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat; dan
g.mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang berdayaguna dan berhasil gun a untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Transportasi yang terdiri atas moda:

a.Transportasi LLAJ;
b.Transportasi Perkeretaapian;
c.Transportasi Pelayaran; dan
d.Transportasi Penerbangan. BABII RENCANAINDUKTRANSPORTASI

Pasal 5

(I) Bupati melalui Dinas menyusun Rencana Induk Transportasi yang terpadu dengan RTRW dan Transportasi antar moda yang terintegrasi.

(2)Rencana Induk Transportasi merupakan dokumen acuan rencana pembangunan dan/atau pengembangan sistem Transportasi untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
(3)Rencana Transportasi harus berdasarkan kebutuhan mobilitas masyarakat yang tercermin di dalam pola peIjalanan masyarakat dan rencana tata ruang.
(4)Penyusunan Rencana Induk Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I), paling sedikit harus memperhatikan:
1. a.RTRW; 9
2. b.Sistem Transportasi Nasional;
3. c.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; dan
4. d.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(5)Dokumen Rencana Induk Transportasi sekaligus merupakan dokumen Tataran Transportasi Wilayah.

Pasal 6

Dokumen Rencana Induk Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, memuat paling sedikit:

a.prakiraan perpindahan orang danjatau barang;
b.rencana pembangunanjpengembanganjaringan Jalan;
c.rencana pembangunanjpengembangan Terminal Angkutan Jalan;
d.rencana jaringan Angkutan umum massal dan barang berbasis Jalan;
e.rencana jaringan Angkutan umum massal dan barang berbasis reI;
f.rencana pembangunanjpengembangan Pelabuhan;
g.rencanajaringan Angkutan perairan;
h.rencana pembangunanjpengembangan bandara;
i.rencana pembangunan lajur sepeda; J. rencana integrasi antar moda;
k.rencana kebutuhan sarana Transportasi; dan I. rencana kawasan pembatasan Lalu Lintas.

Pasal 7

(1)Rencana Induk Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.
(2)Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis tertentu terhadap Rencana Induk Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dievaluasi sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun.
(3)HasH evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar pertimbangan perubahan Rencana Induk Transportasi. 10 BABIII TRANSPORTASILLAJ
1. a.penetapan rencana induk jaringan LLAJKabupaten;
2. b.penyediaan perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten;
3. c.pengelolaan Terminal penumpang tipe C;
4. d.penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas Parkir;
5. e.pengujian berkala Kendaraan Bermotor;
6. f.pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten;
7. g.persetujuan hasil Andalalin untuk Jalan Kabupaten;
8. h.audit dan inspeksi keselamatan LLAJdi Jalan Kabupaten;
9. i.penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Kabupaten; J. penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten;
10. k.penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten; I. penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah Kabupaten;
11. m.penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah Kabupaten;
12. n.penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten;
13. o.penerbitan IZln penye1enggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah Kabupaten; dan
14. p.penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam daerah Kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah Kabupaten. 11
15. a.pengharmonisasian sistem jaringan Jalan dengan kebijakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)Kabupaten, RTRW Provinsi dan RTRW Nasional, serta meningkatkan keterpaduan dengan sistem jaringan prasarana lainnya dalam konteks pelayanan antarmoda dan sistem transportasi nasional;
16. b.pengembangan rencana induk Jaringan Lalu Lintas Jalan Kabupaten berbasis wilayah;
17. c.pengembangan angkutan massal;
18. d.mendorong keterlibatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan dan penyediaan prasarana Jalan;
19. e.peningkatan kondisi pelayanan prasarana Jalan melalui pengawasan muatan lebih secara komprehensif, dan melibatkan berbagai instansi terkait;
20. f.peningkatan keselamatan Lalu Lintas Jalan secara komprehensif dan terpadu;
21. g.peningkatan kelancaran pelayanan angkutan Jalan secara terpadu melalui penataan, sistem jaringan dan Terminal, serta Manajemen Rekayasa Lalu Lintas;
22. h.peningkatan aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan pelayanan angkutan di Kabupaten, termasuk aksesibilitas untuk penyandang disabilitas;
  1. 1.peningkatan efisiensi dan efektivitas peraturan serta kineIja kelembagaan; dan, J. peningkatan profesionalisme sumberdaya manusia aparatur dan operator serta disiplin pengguna jasa, peningkatan kemampuan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pembinaan teknis ten tang pelayanan operasional transportasi, dan dukungan pengembangan transportasi yang berkelanjutan, terutama penggunaan transportasi umum masal di perkotaan yang efisien. 12

Pasal 10

(1)Rencana induk Jaringan LLAJ Daerah meliputi:
1. a.Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah untuk antarkota dalam wilayah Kabupaten;
2. b.Rencana Induk Jaringan LLAJ untuk perkotaan dalam wilayah Kabupaten; dan
3. c.Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah untuk perdesaan dalam wilayah Kabupaten.
(2)Rencana Induk LLAJ disusun berdasarkan kebutuhan transportasi dan ruang kegiatan yang berskaIa Kabupaten.
(3)Rencana Induk Jaringan LLAJ untuk antarkota, perkotaan, dan perdesaan dalam wiIayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.perkiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan peIjalanan lingkup Kabupaten;
2. b.arah dan kebijakan peranan LLAJ Daerah dalam keseluruhan moda transportasi;
3. c.rencana lokasi dan kebutuhan Simpul skala Kabupaten; dan
4. d.rencana kebutuhan ruang Lalu Lintas skala Kabupaten.
(4)Rencana Induk Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arahan dan pedoman untuk:
1. a.pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten;
2. b.integrasi an tar dan intramoda transportasi tingkat Kabupaten;
3. c.penyusunan rencana umum LLAJJalan Kabupaten;
4. d.penyusunan rencana umum Jaringan Jalan Kabupaten;
5. e.penyusunan rencana umum Janngan trayek angkutan perkotaan dan/atau perdesaan;
6. f.penyusunan rencana umum jaringan Iintas angkutan barang Kabupaten;
7. g.pembangunan Simpul Kabupaten; dan
8. h.pengembangan teknologi dan industri LLAJ Kabupaten. 13

Pasal 11

(1)Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan memperhatikan:
1. a.dokumen RTRWNasional;
2. b.dokumen RTRWProvinsi;
3. c.dokumen RTRWKabupaten;
4. d.dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten;
5. e.dokumen Rencana Induk Perkeretaapian Kabupaten;
6. f.dokumen Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
7. g.dokumen Rencana Induk Nasional Bandar Udara;
8. h.dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Nasional; dan
9. i.dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyusunan Rancangan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten dan penetapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
(1)Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan:
1. a.fungsi dan intensitas Lalu Lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan Jalan dan kelancaran LLAJ; dan
2. b.daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan Bermotor.
(2)Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut: 14
1. a.Jalan kelas I merupakan Jalan Arteri dan Jalan Kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton;
2. b.Jalan kelas II merupakan Jalan Arteri, Jalan Kolektor, Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;
3. c.Jalan kelas III merupakan Jalan Arteri, Jalan Kolektor, Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;
4. d.Jalan kelas Khusus merupakan Jalan Arteri yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.
(3)Dalam keadaan tertentu daya dukung Jalan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat ditetapkan muatan sumbu terberat kurang dari 8 (delapan) ton.
(4)Kelas Jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana Jalan diatur seSUaI dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Jalan. 15 Batas kecepatan dan ayat (3) diatur Pasal 13
(1)Pelaksanaan penyusunan kelas Jalan pada ruas Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Jalan.
(2)Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.
(3)Setiap pengguna Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang kelas Jalan.
(4)Penetapan kelas Jalan pada setiap ruas Jalan untuk Jalan Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

(1)Setiap Jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional.
(2)Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.paling tinggi 30 (tiga puluh) kilometer per Jam pada Jalan kawasan Permukiman;
2. b.paling tinggi 50 (lima puluh) kilometer per jam pada Jalan kawasan perkotaan; dan
3. c.paling tinggi 80 (delapan puluh) kilometer per Jam pada Jalan antarkota.
(3)Berdasarkan pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya Pemerintah Kabupaten dapat menetapkan batas kecepatan paling tinggi setempat dan harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.
(4)Setiap Pengguna Jalan wajib mematuhi ketentuan ten tang batas kecepatan.
(5)Proses penetapan batas kecepatan dilakukan berdasarkan hasil rapat Forum LLAJ pada semua tingkatan sesuai dengan kewenangan Jalan.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenm sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Peraturan Bupati. 16

Pasal 15

(1)Setiap Jalan yang digunakan untuk umum telah dilakukan uji laik fungsi Jalan.
(2)Uji fungsi laik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Uji Laik Fungsi Jalan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Tim Uji laik fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
1. a.Perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap Jalan;
2. b.Perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap perlengkapan Jalan; dan
3. c.Kepolisian. Paragraf2 Penggunaan Perlengkapan Jalan Pasa116
(1)Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum harus dilengkapi dengan Perlengkapan Jalan berupa:
1. a.Rarnbu Lalu Lintas;
2. b.marka Jalan;
3. c.Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL);
4. d.alat penerangan Jalan atau lampu Penerangan Jalan Umum (PJU);
5. e.alat pengendali dan pengaman pengguna Jalan;
6. f.alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
7. g.fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang disabilitas; dan
8. h.fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.
(2)Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi perlengkapan Jalan.
(3)Setiap pengguna Jalan waJib mematuhi ketentuan tentang perlengkapan Jalan. 17

Isi peraturan

Teks135PDFHirarki

Memuat teks peraturan…