(1)Pemerintah Kabupaten dalam rangka melaksanakan tanggung jawabnya, , menetapkan program dan kegiatan perlindungan Perempuan dan Anak •, dengan Rencana Aksi Daerah sebagai dasar bagi Perangkat Daerah dalam I, melaksanakan perlindungan Perempuan dan Anak.
(2)Ketentuan lebih Ianjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Pemturan Bupati.
Bagian Kedua Masyarakat PasallO
(1)Masyarakat wajib dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan I perlindungan Perempuan dan Anak meliputi:
a.partisipasi dalam pencegahan dan memberikan dukungan terhadap pengembangan program pencegahan teIjadinya pelanggaran terhadap hak Perempuan dan Anak;
b.memberikan informasi dan/ atau melaporkan teIjadinya pelanggaran hak Perempuan dan Anak kepada pihak yang berwenang; dan 11
c.mengawasi proses penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran hak Perempuan dan Anak.
(2)Tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai kearifan Ioka! masyarakat setempat.
Bagian Ketiga Orang Tua dan/ atau Keluarga Paragraf 1 Tanggung Jawab Terhadap Perlindungan Hak Perempuan Pasalil Tanggungjawab keluarga dalam upaya perlindungan perempuan meliputi:
a.melindungi perempuan dari konflik dan kekerasan dalam rumah tangga yang merendahkan martabat perempuan;
b.memberikan kesempatan yang sarna pada perempuan untuk mengembangkan diri di bidang:
1.pendidikan;
2.:social;
3.ekonomi; dan
4.politik dan budaya.
c.mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan dalam rumah tangga.
Paragraf2 Tanggung Jawab Terhadap Periindungan Hak Anak PasalI2
(1)Orang tua dalam upaya perlindungan terhadap Anak bertanggungjawab:
a.mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
b.menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
c.memberikan pendidikan formal dan non formal;
d.membimbing Anak berperilaku sesuai dengan agama, etika dan moral serta adat istiadat; dan 12
e.mencegah teIjadinya perkawinan pada usia Anak.
(2)Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih pada keluarga.
BABIV PENCEGAHAN Bagian Kesatu Pemerintah Kabupaten Pasal 13
(1)Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten dalam rangka mencegah teIjadinya pelanggaran terhadap hak Perempuan meliputi:
a.penyelenggaraan sosialisasi mengenai pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dengan mengoptimalkan peran lembaga adat, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan;
b.penyediaan pedoman tentang penanganan tindak kekerasan terhadap Perempuan;
c.melibatkan peran serta masyarakat dalam pemulihan dan reintegrasi;
d.pengembangan database dan sistem informasi yang terintegrasi tentang tindak kekerasan terhadap Perempuan;
e.pengembangan program pemberdayaan keluarga;
f.penguatan fungsi organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Perempuan; dan
g.penyediaan fasilitas umum yang nyaman dan aman untuk Perempuan.
(2)Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten dalam rangka mencegah teIjadinya pelanggaran hak Anak meliputi:
a.pencegahan tindak kekerasan terhadap Anak dengan mengoptimalkan peran lembaga adat, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan;
b.pengembangan sekolah ramah Anak;
c.mendorong peningkatan partisipasi anak melalui pembentukan Forum Anak;
d.penyediaan pedoman tentang penanganan tindak kekerasan terhadap Anak;
13
e.melibatkan peran serta masyarakat dalam layanan pemulihan dan reintegrasi Anak korban kekerasan;
f.pengembangan database dan sistem informasi yang terintegrasi tentang tindak kekerasan terhadap Anak;
g.penguatan fungsi organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang perlindungan Anak; dan
h.mendorong pembentukan Kabupaten Layak Anak.
Bagian Kedua Masyarakat Pasal 14
(1)Upaya yang dilakukan masyarakat dalam rangka mencegah teIjadinya pelanggaran terhadap hak Perempuan meliputi:
a.pengawasan berbagai kondisi yang teIjadi di lingkungannya yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak Perempuan;
b.penguatan peran organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan lingkungan keluarga; dan
c.pencegahan pernikahan di bawah tanganjpernikahan sirl.
(2)Upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah teIjadinya pelanggaran terhadap hak Anak meliputi:
a.pengawasan berbagai kondisi yang teIjadi di lingkungannya yang menimbulkan pelanggaran terhadap hak Anak;
b.penguatan peran organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan lingkungan keluarga; dan
c.pencegahan teIjadinya perkawinan pada usia Anak.
Bagian Ketiga Orang Tua danjatau Keluarga Pasal 15
(1)Upaya yang dilakukan pihak keluarga dalam rangka mencegah teIjadinya pelanggaran terhadap hak Perempuan meliputi:
a.perlindungan perempuan dari berbagai pelanggaran hak dalam rumah tangga; dan
b.mendorong terbentuknya keluarga yang harmonis, edukatif dan demokratis;
14
(2)Upaya yang dilakukan pihak orang tua dalam rangka mencegah teIjadinya pelanggaran terhadap hak Anak meliputi:
a.pemberian tauladan yang baik kepada anak sesuai ajaran agama dan adat;
b.pengawasan anak dalam beraktivitas di dalam ataupun di luar rumah;
c.pemberian peluang bagi anak berdialog menyampaikan pendapat I secara demokratis; dan
d.perlindungan anak dari berbagai tindak pelanggaran hak Anak dalam rumah tangga.
BABV PENYELENGGARAANPERLINDUNGANPEREMPUANDANANAK Bagian Kesatu Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Umum Pasal 16 Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan Perlindungan Perempuan dengan melibatkan:
a.keluarga;
b.tokoh masyarakat;
c.pernuka agama;
d.masyarakat;
e.organisasi kemasyarakatan di bidang periindungan Perempuan.
Paragraf2 Perkawinan Pasall7 Selama dalam ikatan perkawinan atau setelah perceraian, seorang Perempuan , memiliki hak yang sama dengan laki-Iaki yang menjadi suami/mantan , suaminya atas semua hal yang berhubungan dengan akibat perkawinan dan/atau perceraian. 15 Paragraf3 Kesehatan Pasal 18
(1)Pemerintah Kabupaten menyediakan fasilitas kesehatan dan persalinan yang memadai bagi ibu hamil dan menyusui.
(2)Penyelenggara pelayanan publik wajib menyediakan fasilitas khusus bagi ibu menyusui.
Paragraf4 Ketenagakerjaan Pasal 19
(1)Pengusaha yang mempekerjakan Perempuan wajib menjaga kesusilaan, keselamatan dan keamanan selama di tempat kerja.
i
(2)Pengusaha wajib menempatkan pekerja Perempuan di tempat yang aman I bagi kesehatan reproduksi Perempuan.
I
(3)Pengusaha wajib memenuhi hak pekerja Perempuan untuk mendapatkan upah sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
(4)Pengusaha menyediakan fasilitas khusus bagi ibu menyusui di perusahaannya.