DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2018

Nomor: 11
Tahun: 2018
Ditetapkan: 26 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang perlindungan hak perempuan dan anak dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai ketentuan umum, hak perempuan dan hak anak, kewajiban dan tanggung jawab, pencegahan, penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, penanganan, pemberdayaan perempuan, partisipasi anak, kabupaten layak anak, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pemerintah memiliki kewajiban memberi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia setiap warga negara termasuk Hak Perempuan dan Anak;
b.bahwa Perempuan dan Anak termasuk kelompok rentan yang cenderung mengalami kekerasan dan diskriminasi sehingga perlu mendapatkan perlindungan yang optimal;
c.bahwa pemenuhan hak-hak konstitusional Perempuan dan Anak serta peningkatan kualitas hidup Perempuan dan Anak, merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); I Menetapkan: I
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENMUSI BANYUASIN dan BUPATIMUSI BANYUASIN MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUANDAN ANAK.
1.Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3.Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
5.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang Selanjutnya disingkat DPPPAadalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Musi Banyuasin.
6.Perlindungan Perempuan adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak Perempuan agar dapat hidup sehat dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi, baik berupa perlindungan preventif, represif maupun postremedial (pendampingan dan pengobatan).
7.Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hal<:haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, term'asuk Anak yang masih dalam kandungan.
9.Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan i fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalak berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat men~mui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan I efektif berdasarkan kesamaan hak. I
10.Anak yang Memiliki Keunggulan adalah Anak yang mempunyai kecerdasan luar 1biasa atau memiliki potensi danl atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain. 3
11.Pencegahan adalah upaya 1angsung yang dilakukan oleh Pemerlntah Kabupaten, masyarakat dan orangtua danl atau keluarga untuk mencegah teIjadinya pe1anggaran hak Perempuan dan Hak Anak.
12.Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak yang dibentuk dengan tujuan memfasilitasi keterlibatan Anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara 1angsung maupun tidak langsung, yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan semua Anak berdasarkan kesadaran dan pemahaman, sesuai dengan usia dan tingkat kematangan berpikir.
13.Kabupaten Layak Anak yang se1anjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak Anak me1alui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menye1uruh dan berke1anjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak Anak.
14.Anak terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
15.Perempuan korban kekerasan adalah Perempuan yang mengalami tindakan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang teIjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
16.Anak korban kekerasan adalah Anak yang mengalami tindakan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis atau pene1antaran yang mengancam nyawa, badan dan merendahkan martabat kemanusiaan.
17.Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerlmaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga mempero1eh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksp1oitasi.
18.Penanganan pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti 1aporan adanya tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, yang diajukan korban, ke1uarga atau masyarakat. 4
19.Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
20.Penegakan hukum adalah tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.
21.Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang sensitif gender.
22.Pemulangan adalah upaya mengembalikan Perempuan dan Anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/ entry point, atau dari daerah penerima ke daerah asal.
23.Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban. I
24.Rumah aman adalah sebuah tempat bernaung sementara yang bertujuan • untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada korban kekerasan sesuai standar yang telah ditetapkan.
25.Rumah singgah adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan Anak jalanan yang melaksanakan kegiatan pendampingan/bimbingan sosial, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, bimbingan keterampilan guna menjamin agar Anak tidak melakukan aktivitas di jalanan sehingga dapat tumbuh kembang secara wajar. I
26.Bimbingan rohani adalah usaha pemulihan kejiwaan lewat penguatan agama yang dianut oleh korban.
27.Responsif gender adalah perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan Perempuan dan laki-Iaki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dan kultural dalam mencapai kesetaraan gender.
28.Kepekaan Gender atau Kesadaran Gender adalah kemampuan untuk menbmukenali kesenjangan hubungan kekuasaan antara Perempuan dan • laki-Iaki di da1am keluarga dan di dalam komunitas, dampak pembagian keIja berdasar gender terhadap Perempuan dan laki-Iaki, dan pengalaman, penttasalahan, kebutuhan, kepentingan dan aspirasi Perempuan dan laki- laki adalah berbeda. 5
29.Penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
30.Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
31.Orang tua adalah ayah dan /atau ibu kandung, atau ayah dan /atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
32.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri atau suami, istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
33.Pusat Pelayanan ,Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan Perempuan diberbagai bidang pembangunan, serta perlindungan Perempuan dan Anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat.

(1)Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan berdasarkan asas :
1. a.kepentingan terbaik bagi Perempuan;
2. b.keadilan gender dan kesetaraan gender;
3. c.kearifan lokal; dan
4. d.kepastian hukum.
(2)Penyelenggaraan Perlindungan Anak berdasarkan asas:
1. a.non diskriminasi;
2. b.kepentingan yang terbaik bagi Anak;
3. c.hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
4. d.penghargaan terhadap pendapat Anak; dan
5. e.kepastian hukum. 6 Pasal 3 Pengaturan Perlindungan Perempuan dan Anak bertujuan:
6. a.sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam perencanaan, kebijakan dan strategi Perlindungan Perempuan dan Anak;
7. b.melindungi Perempuan dan Anak dari tindakan, keputusan dan kebijakan yang melanggar hak Perempuan dan Anak;
8. c.mencegah teIjadinya pelanggaran Hak Perempuan dan Anak;
9. d.meningkatkan pemberdayaan terhadap Perempuan dan Anak;
10. e.meningkatkan peran dan nilai kearifan lokal dalam Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
11. f.meningkatkan peran Perangkat Daerah dan non Pemerintah di Kabupaten dalam upaya Perlindungan Perempuan dan Anak.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Perlindungan Perempuan dan Anak meliputi:

a.pencegahan;
b.penyelenggaraan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak;
c.penanganan;
d.pemberdayaan; dan
e.pembinaan dan pengawasan.
a.memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminasi;
b.memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual;
c.memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran;
d.memperoleh pekeIjaan yang layak sesuai kemampuannya;
e.memperoleh cuti keIja dengan menerima upah/ gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
f.memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan; 7 I
g.mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan peketjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan/atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi Perempuan; dan
h.pemilikan dan pengelolaan harta bersama dalam perkawinan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(1)Setiap Anak berhak :
1. a.untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
2. b.mendapatkan nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
3. c.beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali;
4. d.memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat serta mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain;
5. e.memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
6. f.memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum dan penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara Anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
7. g.diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
8. h.memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik , pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan, kejahatan seksual;
9. i.berpartisipasi, menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya; 8 J. menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan Anak;
10. k.untuk berserikat dan berkumpul; dan
  1. 1.beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya, memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan dan disesuaikan dengan usia Anak, tingkat kemampuan Anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu.
(2)Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak: a.mendapatkan perlakuan secara manusiawi; b.penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
1. c.memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan d.membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
(3)Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
(4)Setiap Anak Penyandang Disabilitas selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)juga berhak memperoleh: a.pendidikan luar biasa/pendidikan khusus; b.rehabilitasi;
1. c.bantuan social; dan d.pemeliharaan taraf kesejahteraan social.
(5)Setiap Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus. BAB1lI KEWAJIBANDANTANGGUNGJAWAB

BAB II

HAKPEREMPUANDANHAKANAK

Pasal 7

(1)Pemerintah Kabupaten dalam upaya perlindungan terhadap Perempuan wajib dan bertanggung jawab:
1. a.menjamin Hak Perempuan tanpa diskriminasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
2. b.menetapkan dan melaksanakan kebijakan program dan kegiatan perlindungan terhadap Perempuan; 9
3. c.melakukan keIjasama dengan masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan dalam penyelenggaraan Perlindungan Perempuan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
4. d.melakukan rehabilitasi dan pemberdayaan terhadap Perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan;
5. e.memberlkan perlindungan khusus kepada Perempuan korban tindak kekerasan dan perdagangan orang; dan
6. f.melakukan tindakan preventif dalam rangka mencegah teIjadinya pelanggaran terhadap hak Perempuan.
(2)Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dalam upaya perlindungan Hak Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPPPA.

Pasal 8

(1)Pemerlntah Kabupaten dalam upaya perlindungan terhadap Anak wajib dan bertanggung jawab:
1. a.menghormati pemenuhan hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental;
2. b.memberlkan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak;
3. c.menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, WaH, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap Anak;
4. d.menjamin Anak untuk menyampaikan haknya menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak;
5. e.menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta program/kegiatan perlindungan terhadap hak Anak;
6. f.melakukan keIjasama dengan masyarakat dan/ atau Organisasi Kemasyarakatan dalam penyelenggaraan perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
7. g.melakukan rehabilitasi terhadap Anak yang menjadi korban tindak kekerasan;
8. h.memberlkan perlindungan khusus kepada Anak:
  1. 1.dalam situasi darurat korban bencana dan konflik;
  2. 2.yang berhadapan dengan hukum; 10
  3. 3.korban tindak kekerasan, penelantaran dan perdagangan orang;
  4. 4.dari kelompok minoritas dan terisolasi;
  5. 5.yang tereksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual/korban pomografi;
  6. 6.yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika; dan
  7. 7.teridentifikasi dengan HIV/ AIDS;
9. i.menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi Anak yang berkebutuhan khusus;
10. j.melakukan tindakan preventif dalam rangka mencegah teIjadinya pelanggaran terhadap Anak; dan
11. k.melaksanakan dan mendukung kebijakan Nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten yang dilakukan melalui upaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak, Kecamatan Layak Anak dan Desa Layak Anak;
(2)Tan~ng jawab Pemerintah Kabupaten dalam upaya perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPPPA.

Pasal 9

(1)Pemerintah Kabupaten dalam rangka melaksanakan tanggung jawabnya, , menetapkan program dan kegiatan perlindungan Perempuan dan Anak •, dengan Rencana Aksi Daerah sebagai dasar bagi Perangkat Daerah dalam I, melaksanakan perlindungan Perempuan dan Anak.
(2)Ketentuan lebih Ianjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Pemturan Bupati.
(1)Masyarakat wajib dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan I perlindungan Perempuan dan Anak meliputi:
1. a.partisipasi dalam pencegahan dan memberikan dukungan terhadap pengembangan program pencegahan teIjadinya pelanggaran terhadap hak Perempuan dan Anak;
2. b.memberikan informasi dan/ atau melaporkan teIjadinya pelanggaran hak Perempuan dan Anak kepada pihak yang berwenang; dan 11
3. c.mengawasi proses penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran hak Perempuan dan Anak.
(2)Tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai kearifan Ioka! masyarakat setempat.
1. a.melindungi perempuan dari konflik dan kekerasan dalam rumah tangga yang merendahkan martabat perempuan;
2. b.memberikan kesempatan yang sarna pada perempuan untuk mengembangkan diri di bidang:
  1. 1.pendidikan;
  2. 2.:social;
  3. 3.ekonomi; dan
  4. 4.politik dan budaya.
3. c.mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan dalam rumah tangga. Paragraf2 Tanggung Jawab Terhadap Periindungan Hak Anak PasalI2
(1)Orang tua dalam upaya perlindungan terhadap Anak bertanggungjawab:
1. a.mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
2. b.menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
3. c.memberikan pendidikan formal dan non formal;
4. d.membimbing Anak berperilaku sesuai dengan agama, etika dan moral serta adat istiadat; dan 12
5. e.mencegah teIjadinya perkawinan pada usia Anak.
(2)Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih pada keluarga. BABIV PENCEGAHAN
(1)Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten dalam rangka mencegah teIjadinya pelanggaran terhadap hak Perempuan meliputi:
1. a.penyelenggaraan sosialisasi mengenai pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dengan mengoptimalkan peran lembaga adat, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan;
2. b.penyediaan pedoman tentang penanganan tindak kekerasan terhadap Perempuan;
3. c.melibatkan peran serta masyarakat dalam pemulihan dan reintegrasi;
4. d.pengembangan database dan sistem informasi yang terintegrasi tentang tindak kekerasan terhadap Perempuan;
5. e.pengembangan program pemberdayaan keluarga;
6. f.penguatan fungsi organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Perempuan; dan
7. g.penyediaan fasilitas umum yang nyaman dan aman untuk Perempuan.
(2)Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten dalam rangka mencegah teIjadinya pelanggaran hak Anak meliputi:
1. a.pencegahan tindak kekerasan terhadap Anak dengan mengoptimalkan peran lembaga adat, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan;
2. b.pengembangan sekolah ramah Anak;
3. c.mendorong peningkatan partisipasi anak melalui pembentukan Forum Anak;
4. d.penyediaan pedoman tentang penanganan tindak kekerasan terhadap Anak; 13
5. e.melibatkan peran serta masyarakat dalam layanan pemulihan dan reintegrasi Anak korban kekerasan;
6. f.pengembangan database dan sistem informasi yang terintegrasi tentang tindak kekerasan terhadap Anak;
7. g.penguatan fungsi organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang perlindungan Anak; dan
8. h.mendorong pembentukan Kabupaten Layak Anak.
(1)Upaya yang dilakukan masyarakat dalam rangka mencegah teIjadinya pelanggaran terhadap hak Perempuan meliputi:
1. a.pengawasan berbagai kondisi yang teIjadi di lingkungannya yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak Perempuan;
2. b.penguatan peran organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan lingkungan keluarga; dan
3. c.pencegahan pernikahan di bawah tanganjpernikahan sirl.
(2)Upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah teIjadinya pelanggaran terhadap hak Anak meliputi:
1. a.pengawasan berbagai kondisi yang teIjadi di lingkungannya yang menimbulkan pelanggaran terhadap hak Anak;
2. b.penguatan peran organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan lingkungan keluarga; dan
3. c.pencegahan teIjadinya perkawinan pada usia Anak.
(1)Upaya yang dilakukan pihak keluarga dalam rangka mencegah teIjadinya pelanggaran terhadap hak Perempuan meliputi:
1. a.perlindungan perempuan dari berbagai pelanggaran hak dalam rumah tangga; dan
2. b.mendorong terbentuknya keluarga yang harmonis, edukatif dan demokratis; 14
(2)Upaya yang dilakukan pihak orang tua dalam rangka mencegah teIjadinya pelanggaran terhadap hak Anak meliputi:
1. a.pemberian tauladan yang baik kepada anak sesuai ajaran agama dan adat;
2. b.pengawasan anak dalam beraktivitas di dalam ataupun di luar rumah;
3. c.pemberian peluang bagi anak berdialog menyampaikan pendapat I secara demokratis; dan
4. d.perlindungan anak dari berbagai tindak pelanggaran hak Anak dalam rumah tangga. BABV PENYELENGGARAANPERLINDUNGANPEREMPUANDANANAK Umum Pasal 16 Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan Perlindungan Perempuan dengan melibatkan:
5. a.keluarga;
6. b.tokoh masyarakat;
7. c.pernuka agama;
8. d.masyarakat;
9. e.organisasi kemasyarakatan di bidang periindungan Perempuan. Paragraf2 Perkawinan Pasall7 Selama dalam ikatan perkawinan atau setelah perceraian, seorang Perempuan , memiliki hak yang sama dengan laki-Iaki yang menjadi suami/mantan , suaminya atas semua hal yang berhubungan dengan akibat perkawinan dan/atau perceraian. 15 Paragraf3 Kesehatan Pasal 18
(1)Pemerintah Kabupaten menyediakan fasilitas kesehatan dan persalinan yang memadai bagi ibu hamil dan menyusui.
(2)Penyelenggara pelayanan publik wajib menyediakan fasilitas khusus bagi ibu menyusui. Paragraf4 Ketenagakerjaan Pasal 19
(1)Pengusaha yang mempekerjakan Perempuan wajib menjaga kesusilaan, keselamatan dan keamanan selama di tempat kerja. i
(2)Pengusaha wajib menempatkan pekerja Perempuan di tempat yang aman I bagi kesehatan reproduksi Perempuan. I
(3)Pengusaha wajib memenuhi hak pekerja Perempuan untuk mendapatkan upah sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
(4)Pengusaha menyediakan fasilitas khusus bagi ibu menyusui di perusahaannya.

Pasal 20

(1)Pekerja/buruh Perempuan yang berumur paling tinggi 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 WIB sampai dengan 07.00 WIB.
(2)Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh Perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya pada jam kerja pukul 23.00 WIB sampai I . dengan 07.00 WIB. ,
(3)Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh Perempuan antara pukul 23.00 WIB sampai dengan 07.00 WIB,wajib:
1. a.memberikan makanan dan minuman bergizi; dan
2. b.menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.
(4)Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh Perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 WIB sampai dengan 05.00 WIB. 16 ParagrafS Pendidikan

Pasal 21

Perempuan dijamin hak untuk memperoleh pendidikan pada setiap jenjang pendidikan formal dan non formal. Paragraf6 Sosial Pasal 22

(1)Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pemberdayaan Perempuan yang mengalami rawan sosial ekonomi melalui kegiatan usaha ekonomi produktif.
(2)Organisasi Kemasyarakatan dapat melakukan pemberdayaan bagi Perempuan yang mengalami rawan sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. !
(1)Upaya Pemerintah Kabupaten memberikan perlindungan Anak di bidang kesehatan meliputi: a .. pelayanan kesehatan bebas biaya bagi Anak dari keluarga miskin;
1. b.!penyelenggaraan kesehatan yang optimal bagi Anak agar memperoleh derajat kesehatan yang baik sejak dalam kandungan;
2. c.penjaminan agar bayi menerima AS! eksklusif dari ibunya secara benar dan wajar;
3. d.menjamin Anak mendapat gizi yang cukup;
4. e.menjamin Anak yang baru lahir dilakukan screening; dan
5. f.menjamin penyediaan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan ,balita dan anak usia pra sekolah. 17
(2)Pemerintah Kabupaten, keluarga, dan orang tua melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain. Paragraf2 Pendidikan Pasal 24 Anak yang berada di lingkungan Iembaga pendidikan formal dan non formal wajib dilindungi dari tindakan kekerasan. , I Pasa125 I Setiap Anak berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang , belum menyelesaikan pendidikan, melewati 3 (tiga) tahun melewati batas usia I pendidikan formal dapat menempuh pendidikan melalui satuan pendidikan non fonAal: I
1. a.Program kesetaraan paket A setara Sekolah Dasar dan Madrasah i Ibtidaiyah; I
2. b.Program kesetaraan paket B setara Sekolah Menengah Pertama dan • Madtasah Tsanawiyah; dan I
3. c.Program kesetaraan paket C setara Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan. PasaI26
(1)Anak yang berkebutuhan khusus dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa diberikan kesempatan dan fasilitas yang sama untuk memperoleh pendidikan reguler maupun pendidikan inklusif.
(2)Pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten dan masyarakat. Pasa127 Setiap penyelenggara pendidikan formal dilarang mengeluarkan Anak tanpa adanyajaminan terhadap keberlangsungan pendidikan Anak. 18 Pasal 28
(1)Pemerintah Kabupaten memberikan beasiswa dan/atau bantuan pendidikan bagi:
1. a.anak dari keluarga miskin;
2. b.anak terlantar; dan
3. c.anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
(2)Penyelenggaraan program beasiswa dan/atau bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.
(3)Ketentuan 1ebih lanjut mengenai pemberian beasiswa dan atau bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak korban kekerasan dan pe1ecehan seksual dan Anak korban penularan HIV/ AIDS dilindungi haknya guna memperoleh pendidikan.

Pasal 30

Pemerintah Kabupaten dan masyarakat menye1enggarakan Pendidikan Anak Usia DiJi (PAUD). I Paragraf3 KetenagakeIjaan Pasal 31 Pengusaha dilarang untuk mempekeIjakan Anak.

Pasal 32

(1)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat dikecualikan bagi Anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, untuk melakukan pekeIjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.
(2)Pengusaha yang mempekeIjakan Anak pada pekeIjaan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harns memenuhi persyaratan meliputi:
1. a.izin tertulis dari orang tua atau wali; 19 Pasal 35
2. b.perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wall;
3. c.waktu kerja maksimum 3 (tiga)jam;
4. d.dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekoIah;
5. e.keselamatan dan kesehatan kerja;
6. f.adanya hubungan kerja yangjeIas; dan
7. g.menerima upah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf f, dan huruf g dikecualikan bagi Anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

Pasal 33

Dalam hal perusahaan mempekerjakan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, maka tempat kerja Anak harns dipisahkan dari tempat kerja pekerja dewasa.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…