DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2021

Nomor: 11
Tahun: 2021
Ditetapkan: 5 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 160

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, pengelolaan keuangan daerah, tim anggaran pemerintah daerah, APBD, penyusunan RAPBD, penetapan APBD, pelaksanaan dan penatausahaan, laporan realisasi semester pertama APBD dan Perubahan APBD, akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah, penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, kekayaan daerah dan utang daerah, BLUD, penyelesaian kerugian keuangan daerah, informasi keuangan daerah, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

1.Pasa! 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta KeIja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerlntah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Menetapkan:
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 ten tang Peduman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Dengan persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENMUSI BANYUASIN dan BUPATI MUSI BANYUASIN MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGANDAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerall ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas perbantuan dengan pnnSlp otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
5.Dewan Penvakilan Rak-yat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin.
6.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara I Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oJeh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
8.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sumalera Selatan.
9.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
10.Keuangan Daerah adaJah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat diniJai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
11.Pengdolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
12.Anggaran Pendapatan dan Bdanja Negara yang selanjutnya disingkat APBNadalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
13.Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Dacrah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
14.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Dacrah.
15.Pengduaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
16.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam pcriodc tahun anggaran bcrkcnaan. /
17.Dana Transfer Urnurn adalah dana yang dialokasikan dalarn APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna rnendanai kebutuhan Daerah dalarn rangka pelaksanaan desentralisasi.
18.Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalarn APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk rnernbantu rnendanai kegiatan khusus, baik lisik rnaupun non lisik yang rnerupakan urusan Daerah.
19.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBl-! adalah dana yang bersurnber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu bertujuan rnengurangi ketirnpangan kernarnpuan keuangan antara Pernerintah Pusat dan Daerah.
20.Dana Alokasi Urnurn yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersurnber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pernerataan kernarnpuan keuangan antar Daerah untuk rnendanai kebutuhan Daerah dalarn rangka pelaksanaan Desen tralisasi.
21.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat OAK adalah dana yang bersurnber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk rnernbantu rnendanai kegiatan khusus yang rncruPakan Urusan Pcrnerintahan yang rncnjadi kewenangan Daerah.
22.Belanja Daerah adalah sernua kewajiban Pernerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
23.Pernbiayaan adalah sctiap pencnrnaan yang perlu dibayar kernbali dan/atau pengeluaran yang akan diterirna kernbali, baik pada tahun anggaran berkenaan rnaupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
24.Pinjarnan Daerah adalah scrnua transaksi yang rnengakibatkan Daerah rnenerirna sejurnlah uang / atau menerima manfaat yang berniIai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
25.Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adaIah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah danfatau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraluran perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
26.Pemberian Pinjaman Daerah adaIah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha MiIik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoIeh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
27.Dana Cadangan adaIah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan saran a Daerah yang tidak dapat dibebankan daIam 1 (satu) tahun anggaran.
28.Beban adalah penurunan man faat ekonomi atau potensi Jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbuInya kewajiban.
29.Rencana Pembangunan Jangka Mencngah Daerah yang sdanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
30.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang seIanjutnya disebut Rencana KeIja Pemerintah Dacrah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
31.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUAadalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pcndapatan, bclanja, dan Pcmbiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (salu) tahun. I
32.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah .
33.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPDadalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
34.Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan kepulusan lerhadap kebijakan terse but dilakukan dalam perspektif lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
35.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan olch Pcmcdntah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
36.Kegiatan adalah bagian dad Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pcncapaian sasaran tcrukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan lindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manUSIa, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dad beberapa atau scmua jcnis sumber daya tcrsebut, sebagai masukan ! untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/ jasa.
37.Kegiatan Tahun Jarnak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
38.Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
39.Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program.
40.Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.
41.Kinerja adalah Keluaran/ Hasil dari Program/ Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
42.Kas Umum Dacrah adalah tcmpat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
43.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat pcnyimpanan uang Dacrah yang ditcntukan olch kepala daerah unluk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar scluruh Pengeluaran Daerah pad a bank yang ditetapkan.
44.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pcrangkat Dacrah yang sclanjutnya disingkat DPA- SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan scbagai dasar pclaksanaan anggaran olch pengguna anggaran. I
45.Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
46.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan unluk mengajukan perminlaan pembayaran.
47.Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai Kegialan operasional pada satuan Kerja Perangkat Daerah /Unil Saluan Kerja Perangkat Daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menu rut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
48.Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
49.Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebul TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran alaS pclaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan balas waktu dalam 1 (satu) bulan.
50.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk pcncrbitan surat perintah pcncairan dana atas Beban pengeluaran DPASKPD.
51.Surat Perintah Membayar UP yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pcngcluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai Kegiatan. /
52.Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran OPA SKPO yang dananya dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan.
53.Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran OPA SKPO, karena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan LS dan UP.
54.Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran OPA SKPO kepada pihak ketiga.
55.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkal SP20 adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBO.
56.Barang Milik Oaerah yang selanjutnya disingkat BMO adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBO atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
57.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) pcriodc anggaran.
58.Piutang Oaerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pcmerintah Oaerah dan/atau hak Pemerintah Oaerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya bcrdasarkan kctcntuan pcraturan pcrundang- undangan alau akibat lainnya yang sah.
59.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahaan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian ncgara dan penyclcnggara Pcmcrintahan Oacrah I untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
60.Urusan Pemerint.ahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
61.Urusan Pemerint.ahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
62.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
63.Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenal jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
64.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja Perangkat Daerah atau unit satuan kerja Perangkat Daerah pada satuan kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
65.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupatcn Musi Banyuasin.
66.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Kcuangan Dacrah.
67.Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
68.Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya disingkat OBK adalah Unit SKPD yang mcnyclengarakan Urusan Pcmcrint.ahan di Bidang Kesehatan dalam bentuk Rumah Sakit Daerah I SecaraLayanan Provinsi yang memberikan Profesional.
69.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
70.Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
71.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
72.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas mdaksanakan penge101aan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
73.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
74.Kuasa BUD adalall pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
75.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang mc1aksanakan 1 (satu) atau bcberapa Kcgiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
76.Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha kcuangan pada SKPD.
77.Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menenma, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Bendahara Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjulnya disingkat Bendahara Unit OBK adalah Bendahara Pengeluaran pada Unit Organisasi Bersifat Khusus yang memiliki tugas dan wewenang setara dengan Bendahara Pengeluaran. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Badan Usaha Milik Daerah yang se1anjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode. Standar Akuntansi Pcmcrintahan yang sclanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spcsifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam mcnyusun dan menyajikan laporan kcuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan kctcrbandingan laporan kcuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
85.Sistem Akuntansi Pemerintah Oaerah yang selanjutnya disingkat SAPO adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintahan Oaerah.
86.Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Oaerah.
87.Hari adalah hari keIja.

Pasal 2

Keuangan Oaerah meliputi:

a.hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serm melakukan pinjaman;
b.kewajiban dacrah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar Lagihan pihak ketiga;
c.penerimaan daerah;
d.pengeluaran daerah;
c.kckayaan dacrah yang dikclola scndiri atau olch pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kckayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
f.kckayaan pihak lain yang dikuasai olch Pcmcrintah Oaerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Oacrah dan/atau kepentingan umum.

Pasal 3

(1)Pcngclolaan Kcuangan Oacrah dilakukan sccara Lertib, efisien, ekonomis, efcktif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat unluk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.
(3)APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Kabupaten untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
(1)Bupali selaku pemegang kekuasaan Pengelulaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(2)Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayal (1) bcrwenang:
1. a.menyusun rancangan Perda ten tang APBD, rancangan Perda ten tang perubahan APBD, dan rancangan Perda ten tang pertanggungjawaban pclaksanaan APBD;
2. b.mengajukan rancangan Perda tenlang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungiawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk diballas bcrsama;
3. c.menelapkan Perda len tang APBD, rancangan Perda ten tang peru bah an APBD, dan rancangan Perda ten tang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; I
4. d.menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Dae::rah;
5. e.mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
6. f.menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
7. g.menetapkan KPA;
8. h.menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
  1. 1.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan reLribusi daerah; J. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
9. k.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; I. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
10. m.melaksanakan kewenangan lain sesual de::ngan kete::ntuan peratuTan perundang- undangan.
(3)Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati meIimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, peIaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah.
(4)Pcjabat Pcrangkat Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
1. a.Sekertaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. b.Kepala SKPKDseIaku PPKD; dan
3. c.Kcpala SKPD selaku PA. /
(5)Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang.
(6)Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (31ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB II

PENGELOLAKEUANGANDAERAH

Pasal 5

(I) Bupati selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berkedudukan sebagai pemilik modal pad a perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada perseroan daerah.

(2)Ketentuan mengenai Bupati selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(1)Sckrctaris Daerah scIaku Koordinator PcngcIolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) huruf a mempunyai tugas:
1. a.koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah;
2. b.koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan pcrubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
3. c.koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
4. d.membcrikan persetujuan pcngesahan DPA SKPD;
5. e.koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang PengeloJaan Keuangan Daerah se~uai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. f.memimpin TAPD.
(2)DaJam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator PengeJolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 7

(1)Kepala SKPKDselaku PPKD mempunyai tugas:
1. a.menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. b.menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda ten tang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
3. c.melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;
4. d.meJak~anakan fung~i BUD; dan
5. e.melaksanakan tugas lainnya sesual dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berwenang:
1. a.menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
2. b.mengesahkan DPA-SKPD;
3. c.mclakukan pcngendalian pelaksanaan APBD;
4. d.memberikan petunjuk teknis peJaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
5. e.melaksanakan pemungutan pajak daerah;
6. f.menetapkan SPD; I
7. g.menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian Jamman atas nanla Pemerinlah Daerah;
8. h.melaksanakan sislem akunlansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
  1. 1.menyajikan informasi keuangan daerah; dan J. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan kelenluan Peraturan Perundang- undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 8

(1)PPKD selaku BUD mengusulkan pejabal di lingkungan SKPKD kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.
(2)Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(3)Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayaL (1) mempunyai tugas:
1. a.menyiapkan Anggaran Kas;
2. b.menyiapkan SPD;
3. c.menerbitkan SP2D;
4. d.memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
5. e.mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pclaksanaan APBD;
6. f.menyimpan uang daerah;
7. g.melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;
8. h.melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA alas Beban APBD;
  1. 1.melakukan pengelolaan Ulang dan Piutang Daerah; J. melakukan penagihan Piutang Daerah ; dan /
9. k.Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) berlanggungjawab kepada PPKD selaku BUD.
(4)Melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Bupati alas usul BUD dapal menetapkan lebih dari 1 (salu) Kuasa BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah uang yang dike lola, beban kerja, lokasi, danj atau rentang kendali.

(1)Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:
1. a.menyusun RKA-SKPD;
2. b.menyusun DPA-SKPD;
3. c.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja;
4. d.melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
5. e.melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
6. f.melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
7. g.mengadakan ikatanjpcrjanjian kerja sarna dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
8. h.menandatangani SPM;
  1. 1.mengelola Utang dan Piutang Daerah yang mcnjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; J. mcnyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
9. k.mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; I. menetapkan PPTKdan PPK-SKPD;
10. m.menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
11. n.melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
(2)Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretans Daerah.
(3)Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi:
1. a.menyusun anggaran kas SKPD;
2. b.melaksanakan pemungulan lain-lain pendapatan asli daerah;
3. c.menyusun dokumcn Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
4. d.menyusun dokumen Pembcrian Bantuan Sosial;
5. e.menyusun dokumen perminlaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penenmaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraluran perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rckening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatalan dan pengesahan Penenmaan dan Pengeluaran Daerah tersebut; dan
6. f.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.
(4)Kepala SKPD selaku PA berwenang:
1. a.menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas pcncrimaan dan pengeluaran dacrah scsuai kelentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. b.menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
3. c.menandatangani dokumen Pembenan Bantuan Sosial;
4. d.menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
5. c.menetapkan Pembantu Bendahar Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu, sesuai dengan kelenluan Peraturan Perundang- undangan;
(5)Dalam hal dibentuk SKPD tersendiri yang melaksanakan wewenang melaksanakan pemungutan pajak daerah PA melaksanakan pemungulan pajak daerah sesuai dengan kelentuan Peraturan Perundang-undangan.
(6)PA mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tan&,aung jawab SKPD yang dipimpinnya merupakan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan DPA- SKPD.
(7)PA mengelola utang yang menjadi kewajiban kepada pihak lain sebagai akibat:
1. a.pekeIjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
2. b.hasil pekeIjaan akibal pemberian kesempalan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekeIjaan sehingga melampaui tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
3. c.akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
4. d.Kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPD yang harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dcngan sclcsainya tcrsebut scsuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
(8)PA mengelola piutang daerah yang menjadi hak daerah sebagai akibat:
1. a.perjanjian atau pcrikatan; /
2. b.berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang- undangan;
3. c.akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
4. d.piutang lainnya yang menjadi hak SKPD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
(9)Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(10)PA yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesual dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;.
(11)PA berlanggung jawab alas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
(12)Berdasarkan pertimbangan beban kerja, Sekretaris Daerah dapat melimpahkan pada Kepala Biro untuk Provinsi dan Kepala Bagian untuk KabupatenjKota selaku KPAuntuk melakukan pengelolaan keuangan.

Pasal 11

(1)PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD selaku KPA.
(2)Pclimpahan kcwcnangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatanj sub kegiatan, lokasi, danj atau rentang kendali.
(3)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditctapkan olch Bupati atas usul kcpala SKPD. - 22 - I
(4)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rneliputi:
1. a.melakukan tindakan yang mengakibatkan penge1uaran atas Beban anggaran belanja;
2. b.me1aksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
3. c.melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. d.mengadakan ikatanjperjanjian kerja sarna dengan pihak lain dalarn batas anggaran yang telah ditetapkan;
5. e.melaksanakan pemungutan relribusi daerah;
6. f.mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya; dan
7. g.rnelaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(5)Dalam me1aksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) KPA bertanggung jawab kepada PA.
(6)Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Unit SKPD selaku KPA, KPA menandatangani SPM-TUdan SPM-LS.
(7)Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, KPA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesual dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
(8)KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai dcngan ketcntuan Pcraturan Pcrundang-Undangan. I

Pasal 12

(1)PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unil SKPD selaku PPTK.
(2)PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (l) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.
(3)Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPTK bertanggungjawab kepada PA/KPA.

Pasal 13

(1)Penetapan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran Kegialan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan Bupati.
(2)PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional umum selaku PPTK yang kritcrianya ditctapkan Bupati.

Pasal 14

(1)Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf I untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. I
(2)PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempullyai tugas dan wewenang:
1. a.melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
2. b.menyiapkan SPM;
3. c.melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
4. d.melaksanakan fungsi alnmtansi pada SKPD; dan
5. e.menyusun Laporan Keuangan SKPD.
(3)PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawaI yang bertugas melakukan pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, danfatau PPTK.

Isi peraturan

Teks160PDFHirarki

Memuat teks peraturan…