DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 12 Tahun 2018

Nomor: 12
Tahun: 2018
Ditetapkan: 26 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang penyelenggaraan perlindungan anak dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai ketentuan umum, asas dan tujuan, hak dan kewajiban anak, kewajiban dan tanggung jawab, kedudukan anak, kuasa asuh, perwalian, pengasuhan dan pengangkatan anak, penyelenggaraan perlindungan anak, pembiayaan, peran serta masyarakat dan media massa, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, komisi perlindungan anak daerah, larangan, ketentuan pidana, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
b.bahwa setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas- luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Penyelenggaraan Perlindungan Anak; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja, di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerlntahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENMUSI BANYUASIN dan BUPATIMUSI BANYUASIN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH I PERLINDUNGANANAK. 2 TENTANG PENYELENGGARAAN BABI KETENTUANUMUM Pasall Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2.Pemerlntah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3.Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Iembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerlntahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
6.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
7.Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang dan berpartipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dan diskriminasi
8.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis Iurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
9.Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
10.Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
11.Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. 3
12.Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
13.Anak yang Memiliki Keunggulan adalah Anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
14.Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak. tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan.
15.Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau' , lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan,1 pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.
16.Kuasa Asuh adalah kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.
17.Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manuasia yang wajib dijamin, dilindungi, dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
18.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga , kelompok dan organisasi sosial, dan / atau organisasi kemasyarakatan.
19.Pendamping adalah pekeIja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya. 4
20.Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
21.Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/ atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
22.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
23.Eksploitasi Anak adalah setiap perbuatan melibatkan Anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh kembang atau membahayakan keselamatan Anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik, termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan Anak memperoleh haknya.
24.Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran terhadap Anak.
25.Penanganan adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap Anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan atau penelantaran.
26.Anak yang berhadapan dengan hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum dan Anak korban tindak pidana.
27.Anak yang berkebutuhan khusus adalah Anak yang mengalami hambatan fisik dan atau mental sehingga menggangu pertumbuhan dan perkembangan secara wajar.
28.Anak korban perlakuan salah adalah Anak yang mendapat perlakukan yang tidak sesuai dengan hak-hak Anak. 5
29.Perdagangan Anak adalah tindak pidana atau perbuatan yang memenuhi salah satu atau lebih unsur-unsur perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan Anak dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalagunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan atau penjeratan hutang untuk tujuan dan atau berakibat mengeksploitasi Anak.
30.Pengangkatan Anak adalah mengalihkan seorang Anak dari lingkungan kekuasaan keluarga Orang Tua yang sah/walinya/orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan pembesaran Anak tersebut kedalam lingkungan kekuasaan keluarga Orang Tua Angkat berdasarkan keputusan/penetapan Pengadilan Negeri.
31.Pengasuhan Anak adalah kegiatan membimbing, membimbing, pemeliharaan, perawatan dan pendidikan secara berkesinambungan, pemberian bantuan biaya dan atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang Anak secara optimal baik secara fisik, mental, spritiual maupun sosial.
32.Kewajiban Anak adalah segala sesuatu yang harns dilaksanakan oleh Anak sesuai dengan fungsi dan peran Anak.
33.Kabupaten Layak Anak adalah model pembangunan yang mengintegrasikan komitmen dan Sumber Daya Pemerintah, Masyarakat, dan Dunia Usaha secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui strategi pengarusutamaan Hak Anak.

BAB II

ASASDANTUJUAN Pasal 2 Penyelenggaraan Perlindungan Anak dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip dasar Konvensi Hak Anak.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perlindungan Anak berasaskan:

a.non diskriminasi;
b.kepentingan terbaik bagi Anak; 6
c.hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan Anak; dan
d.penghargaan terhadap pandangan Anak.

Pasal 4

Penyelenggaraan Perlindungan Anak bertujuan:

a.menjamin terpenuhnya hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisifasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
b.memberikan Perlindungan Anak dari kekerasan dan diskriminasi; dan
c.mewujudkan Anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. BAB111 HAKDANKEWAJIBANANAK Pasal 5 Setiap Anak berhak:
a.untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
b.atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
c.beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali;
d.mengetahui Orang Tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh Orang Tuanya sendiri , hal karena suatu sebab Orang Tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang Anak, atau Anak dalam keadaan terlantar maka Anak tersebut berhak diasuh atau diangkat Anak;
e.memperoleh pelayanan kesehatan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
f.memperoleh pendidikan pengembangan pribadinya dengan minat dan bakat; 7 dan pengajaran dalam rangka dan tingkat kecerdasannya sesuai
g.mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain;
h.menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, meneari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat keeerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai- nilai kesusilaan dan kepatutan;
i.beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan ADak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat keeerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 6

(1)Selain mendapatkan Hak ADak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ADak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan ADak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan Pendidikan ADakkhusus.
(2)ADak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, .bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 7

(1)Setiap ADak selama dalam pengasuhan Orang Tua, Wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
1. a.diskriminasi;
2. b.eksploitasi, baik ekonomi maupun seksua1;
3. e.penelantaran;
4. d.kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
5. e.ketidakadilan; dan
6. f.perlakuan salah lainnya.
(2)Dalam hal Orang Tua, Wali atau Pengasuh ADak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman. 8 PasalS
(1)Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/ atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
(2)Dalam hal teIjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Anak tetap berhak:
1. a.bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
2. b.mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
3. c.memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
4. d.memperoleh Hak Anak lainnya.

Pasal 9

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

a.penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
b.pelibatan dalam sengketa bersenjata;
c.pelibatan dalam kerusuhan sosial;
d.pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
e.pelibatan dalam peperangan; dan
f.kejahatan seksual. Pasall0

(1)Setiap Anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
(2)Setiap Anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. 9
(3)Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara Anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Pasalll
(1)Setiap Anak yang dirampas kebebasannya berhak:
1. a.mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
2. b.memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
3. c.membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
(2)Setiap Anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 12

Setiap Anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 13

Setiap Anak wajib :

a.menghormati Orang Tua, wali, dan guru;
b.mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
c.mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
d.menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
e.melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. 10 BABIV KEWAJIBANDANTANGGUNGJAWAB

Pasal 14

Pemerintah Kabupaten, Masyarakat, KeIuarga, dan Orang Tua atau WaIi bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pasal 15

(1)Pemerintah Kabupaten wajib menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mentaI.
(2)untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten Wajib untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasionaI daIam penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten.
(3)Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diwujudkan melaIui upaya membangun Kabupaten Layak Anak.
(4)Ketentuan mengenai Kabupaten Layak Anak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Pemerintah Kabupaten wajib dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia daIam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…