DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 13 Tahun 2016

Nomor: 13
Tahun: 2016
Ditetapkan: 9 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pembinaan jasa konstruksi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pada ketentuan umum antara lain diatur mengenai definisi Pembinaan jasa konstruksi adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, penggunajasa dan masyarakat. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan perkerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan perkerjaan konsultasi. Diatur tentang azas pembinaan, maksud dan tujuan ditetapkannya perda, sasaran penyelenggaraan pembinaan, kewenangan, pelaksanaan pembinaan, kebijakan dan langkah pembinaan, pengawasan jasa konstruksi, partisipasi masyarakat, pembiayaan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Jasa Konstruksi. Pasal 18 ayat (6) undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Sumatera Selatan (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan
7.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tengan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3557);
8.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
9.Peraturan Menteri Perkerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Perkerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 347) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perkerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Perkerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1285). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN dan BUPATI MUSI BANYUASIN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3.Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarahkan tugas dibidang Perkerjaan Umum dan/atau Pembinaan Jasa Kontruksi.
5.Pembinaan jasa konstruksi adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, penggunajasa dan masyarakat.
6.Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan perkerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan perkerjaan konsultasi.
7.Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan perkerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan jasa perkerjaan konstruksi.
8.Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK, adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
9.Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
10.Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/kegiatan yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
11.Masyarakat jasa konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan berhubungan dengan usaha dan pekerjaan jasa konstruksi. 12.1zin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
13.Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kopetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi yang berbentuk badan usaha yang diterbitkan oleh LPJK.
14.P^keriann konstruksi adalah keseluruhan atau sebaeian pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
15.Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
16.Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
17.Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pengwasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan. 18.Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
19.Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.
20.Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan tr#»aVi1ian 21.Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
22.Penanggung Jawab Teknis yang selanjutnya disingkat PJT Tetap adalah tenaga tetap badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi yang memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
23.Tim Pembina adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk membantu tugas Pemerintah Daerah dalam membina penyedia jasa, penggunajasa dan masyarakat kontruksi.

Pasal 2

Pembina jasa kontruksi berazaskan :

a.kejujuran dan keadilan;
b.manfaat;
c.keserasian;
d.keseimbangan;
e.kemandirian;
f.keterbukaan;
g.kemitraan;
h.keamanan dan keselamatan; dan
i.akuntabilitas.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan jasa konstruksi

Pasal 4

Peraturan daerah ini bertujuan untuk :

a.meningkatkan pemahaman dan kesadaran penyedia jasa dalam melenggarakan pekerjaan konstruksi;
b.meningkatkan pemahaman dan kesadaran pengguna jasa konstruksi terhadap hak dan kewajibannya dalam pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi; dan
c.menumbuhkan pemahaman masyarakat akan peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan Daerah dan kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pamanfaatan.

BAB II

SASARAN PENYELENGGARAAN PEMBINAAN

Pasal 5

(1)Sasaran penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi adalah :
1. a.penyedia jasa;
2. b.pengguna jasa; dan
3. c.masyarakat konstruksi.
(2)Penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.membuat sistem penilaian kinerja penyedia jasa;
2. b.melakukan monitoring dan evaluasi kinerja penyedia jasa;
3. c.membuat rencana kerja atau program tahunan dalam rangka peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi yang berdomisili di Daerah;
4. d.melakukan upaya untuk mendorong Lembaga Keuangan agar memberikan prioritas, pelayanan, kemudahan dan akses memperoleh pendanaan kepada usaha jasa konstruksi;
5. e.mendorong terlaksananya pelatihan dan pendidikan bidang jasa konstruksi;
6. f.mengembangkan sistem informasi jasa konstruksi; dan
7. g.melakukan pengawasan terhadap pengaturan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 7

(1)Kewenangan dan pembinaan jasa konstruksi meliputi:
1. a.pengaturan;
2. b.pemberdayaan;
3. c.pengawasan;
(2)Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.mekanisme penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi;
2. b.sistem penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi;
3. c.standart keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta tata lingkungan kerja; dan
4. d.persyaratan penyelenggaraan jasa konstruksi;
(3)Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
1. a.pengembangan sistim informasi jasa konstruksi;
2. b.penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
3. c.pengembangan Sumber Daya Manusia bidang Jasa Konstruksi; dan
4. d.pelaksanaan pelatihan bimbingan teknis dan penyuluhan;
(4)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
1. a.pengawasan terhadap persyaratan;
2. b.mekanisme;
3. c.sistem;
4. d.standart keteknikan; dan
5. e.tertib usaha dan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMBINAAN JASA KONTRUKSI

Pasal 8

(1)Pembinaan jasa konstruksi dilaksanakan oleh Tim Pembina Jasa Konstruksi;
(2)Pembentukan dan tugas Tim Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
(3)Tim Pembina jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)beranggotakan terdiri dari:
1. a.Asisten Adminitrasi Perekonomian dan Pembangunan sebagai ketua;
2. b.Kepala UPT Jasa Konstruksi sebagai Sekretaris;
3. c.Kepala BAPPEDA Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Anggota;
4. d.Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Anggota;
5. e.Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Anggota;
6. f.Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Anggota;
7. g.Kepala Bagian Admintrasi Pembangunan dan Perekonomian Setda Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Anggota;
8. h.Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Anggota;
9. i.Kasubag Adminitrasi Pembangunan Setda Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Anggota.
(4)Dalam rangka efektifitas pembinaan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sekretariat yang berkedudukan di Unit Pelaksana Teknis Jasa Konstruksi SKPD. BABV KEBIJAKAN DAN LANGKA PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI
1. a.meningkatkan kinerja implementasi pembinaan agar usaha kontruksi di daerah menjadi kompetitif, profesional dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional;
2. b.meningkatkan efesiensi dan akuntabiUtas pengadaan jasa konstruksi;
3. c.meningkatkan kompentensi Sumber Daya Manusia dibidang jasa konstruksi; dan d.mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif melalui koordinasi antar sektor termasuk dukungan permodalan dan penjaminan.

Pasal 10

Peningkatan kinerja implementasi pembinaan sebagaimana dimaksud pasal 9 huruf a, dilakukan dengan cara :

a.melakukan sosialisasi penerapan standart regional, nasional dan internasional;
b.mendorong penyedia jasa konstruksi untuk mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional;
c.mendorong sinergitas pelaku usaha kecil, menengah dan besar dalam upaya meningkatkan kemampuan usaha agar dapat memiliki daya saing dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi terutama diluar pekerjaan yang dibiayai oleh pemerintah; dan
d.mengevaluasi seluruh rangkaian kinerja pembangunan yang bisa memproteksi proses pembangunan agar berjalan sesuai rencana

Pasal 11

Peningkatan efesiensi dan akuntabiUtas pengadaan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b, dilakukan dengan cara :

a.menyebarluaskan kebijakan dan peraturan perundangan jasa konstruksi;
b.melakukan peningkatan kapasitas asosiasi profesi dan asosiasi perusahaan;
c.melaksanakan peningkatan kualitas dan kapasitas usaha termasuk upaya mendorong kemitraan fungsional yang sinergl serta iklim usaha yang kondusif; dan
d.memberi dukungan terhadap penyediaan informasi Badan Usaha Keahlian dan tertib perizinan usaha jasa konstruksi dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah melalui penyediaan sistinji
1. 1.Laporan Badan Usaha tahunan yang meliputi:
a.kinerja badan usaha jasa konstruksi;
b.kinerja asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi penyelenggara sertifikasi keahlian dan keterampilan;
c.daftar tenaga ahli dan terampil;
d.rekam jejak data pengalaman pekerjaan perusahaan; dan
e.kinerja instansi terkait perizinan usaha jasa konstruksi dan pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik (e- procurement).
1. 2.Pengembangan sistem informasi pengawasan (e-monitoring).

Pasal 12

Peningkatan penerapan teknologi konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan berdasarkan standart pekerjaan keteknikan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…