Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2 !
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3.Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kabupaten Musi Banyuasin.
5.Perusahaan Perseroan Daerah Petro Muba yang selanjutnya disebut PT. Petro Muba (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
6.Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah bagian dari kekayaan milik Daerah yang dapat berbentuk uang, barang dan bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
7.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan Perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau anggaran dasar.
8.Komisaris adalah organ Perseroda yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau secara khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi.
9.Direksi adalah organ Perseroda yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroda untuk kepentingan Perseroda, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroda serta mewaki1i Perseroda baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10.Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT. Petro Muba (Perseroda).
3 I
11.Akta Pendirian adalah Akta Pend irian PT. Petro Muba (Perseroda) .
12.Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Kabupaten pada badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroda dan/atau pengambilalihan Perseroda.
BABII PERUBAHANSTATUSHUKUM Pasal 2 Status hukum Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi yang didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi sebagOOmanatelah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 ten tang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Mu~i Banyuasin Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi, diubah menjadi BUMDberbentuk Perusahaan Perseroan Daerah.