DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 20 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Pesta Rakyat adalah sebuah pesta besar atau sebuah acara meriah yang diadakan dalam rangka memperingati atau merayakan sesuatu yang diselenggarakan ditempat terbuka/tertutup, jalan umum, gedung dan/atau kantor dengan menggunakan orgen tunggal dan/atau alat musik lainnya, baik dengan penyanyi maupun tidak yang penyelenggaraannya mengakibatkan berkumpulnya orang banyak. Maksud dilakukannya pengaturan Pesta Rakyat adalah sebagai upaya pengendalian dan pembatasan waktu kegiatan pesta rakyat dan untuk meminimalkan perbuatan negatif yang mungkin terjadi dari kegiatan pesta rakyat.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan maraknya peredaran dan penyaIahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat adiktif lainnya serta penggunaan minuman keras, prostitusi dan tindak kejahatan lainnya pada pesta rakyat di maIam hari, sangat memprihatinkan kehidupan generasi di masa yang akan datang;
b.bahwa daIam rangka mewujudkan keamanan, ketentraman dan ketertiban di masyarakat perlu dilakukan pengendalian dan pengaturan daIam penyelenggaraan pesta rakyat; C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daIam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pesta Rakyat;

1.PasaI 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat NO.5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 " Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5094); Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENMUSIBANYUASIN dan BUPATIMUSI BANYUASIN MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURANDAERAHTENTANGPESTA RAKYAT.

BAB II

MAKSUDDANTUJUAN Pasal 2 Maksud dilakukan pengaturan Pesta Rakyat adalah :

Pasal 3

Pengaturan Pesta Rakyat bertujuan untuk :

a.memberikan pendidikan moral dan etika kepada masyarakat guna meningkatkan disiplin diri, kesabaran, rasa toleransi, pengendalian diri dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.memberikan pemahaman kepada warga masyarakat dan menempatkan fungsi Pesta Rakyat secara proporsional, sehingga Pesta Rakyat tersebut benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya; dan
c.mewujudkan ketentraman dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat, sehingga menumbuhkembangkan suasana tenang dan harmonis, sesuai dengan norma moral dan etika yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. BABIII OBJEK DANSUBJEK Pasal 4

(1)Objek Pesta Rakyat adalah kegiatan hiburan orkes, orgen tunggal danJatau hiburan lainnya yang menggunakan alat musik.
(2)Subjek Pesta Rakyat adalah setiap Orang sebagai pemilik dan/atau penyelenggara yang melakukan kegiatan Pesta Rakyat.
(3)Tidak termasuk objek dan subjek Pesta Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu terkait perayaan hari besar nasional, kegiatan partai politik, kegiatan pemerintahan dan kegiatan keagamaan. BABIV PERIZINAN Pasal 5
(1)Setiap Orang yang menyelenggarakan Pesta Rakyat dalam Kabupaten Musi Banyuasin, wajib mendapat izin keramaian dari Kepolisian setempat dan izin tempat dari Kepala Daerah melalui Dinas Teknis.
(2)Persyaratan izin keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.mendapat rekomendasi dari Ketua Rukun Tetangga (RT);
2. b.surat Pengantar dari Lurah/Kades untuk diteruskan ke Kepolisian setempat dengan ditembuskan kepada Camat dan Koramil;
3. c.membuat surat pemyataan bersedia untuk tidak melakukan kegiatan hiburan (menghentikan sejenak) pada waktu-waktu adzan dikumandangkan dan/atau pada waktu-waktu beribadah;
4. d.membuat surat pemyataan bersedia untuk berpakaian yang sopan sesuai dengan norma kesopanan, kesusilaan dan agama;
5. e.menjaga ketertiban dan keamanan pada saat penyelenggaraan hiburan tersebut; dan
6. f.kegiatan hiburan yang sifatnya komersil dan massanya lebih dari 1000 orang melampirkan proposal kegiatan.

Pasal 6

(1)Untuk mendapatkan izin tempat sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1), Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah melalui Dinas Teknis.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BABV WAKTUPENYELENGGARAANPESTARAKYAT

Pasal 7

Waktu penyelenggaraan Pesta Rakyat sebagai berikut :

a.yang dilaksanakan oleh setiap Orang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) dimulai dari pukul 08.00 s.d. 17.00 WIB;
b.oleh Pemerintah, kegiatan partai politik, hari besar nasional dan kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dimulai dari pukul 08.00 s.d. 24.00 WIB. BABVI KEWAJIBANDANLARANGAN Pasal 8 Penyelenggara Pesta Rakyat wajib :
a.menjamin keamanan, ketertiban, kebersihan dan kesehatan lingkungan dan lalu lintas kendaraan di jalan negara, jalan kabupaten, maupun jalan desa;
b.mengatur tata ruang lokasi Pesta Rakyat agar sesuai dengan norma kesopanan, kesusilaan dan agama;
c.menjalin hubungan sosial, budaya yang harmonis; dan
d.mencegah dampak sosial yang merugikan masyarakat.

Pasal 9

(1)Setiap Orang yang menyelenggarakan Pesta Rakyat dilarang :
1. a.menjadikan tempat hiburan sebagai tempat jual beli narkoba;
2. b.menjadikan tempat hiburan sebagai tempat asusila dan/atau pelacuran serta perbuatan maksiat lainnya;
3. c.mengedarkan dan/atau memakai narkoba; dan
4. d.menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C.
(2)Penyelenggara orkes, orgen tunggal dan/atau hiburan lainnya yang menggunakan alat musik dalam penyelenggaraan Pesta Rakyat dilarang :
1. a.menyajikan dan menampilkan pertunjukan yang mengarah kepada pomografi dan pomoaksi;
2. b.menampilkan musik-musik remix yang tidak sesuai dengan norma kesopanan, kesusilaan dan agama;
3. c.melakukan setiap bentuk perjudian; dan
4. d.mengkonsumsi dan penggunaan narkoba. PasallO Setiap Orang dilarang melaksanakan pesta rakyat di luar waktu penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 11

sementara sebagaimana administratif pemberhentiandan/atau

(1)Setiap Orang yarig me1anggar ketentuan dimaksud dalam Pasal 10, dikenakan sanksi berupa:
1. a.pembubaran kegiatan; dan
2. b.pencabutan izin keramaian oleh pihak Kepolisian.
(2)Pelaksanaan pembubaran dan/atau pemberhentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkoordinasi dengan pihak Kepolisian.
1. a.Satuan Polisi Parnong Praja;
2. b.Carnat;
3. c.Lurah;
4. d.Kepala Desa;
5. e.Dinas Teknis; dan
6. f.lnstansi terkait lainnya; dengan berkoordinasi kepada pihak Kepolisian dan pihak Kodim.
(1)Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana danj atau pelanggaran lainnya sebagaimana dimaksud dalarn Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Dalarn melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
1. a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang ten tang adanya tindak pidana danjatau pelanggaran lainnya sebagaimana dimaksud dalarn Peraturan Daerah ini;
2. b.melakukan tindak pertarna pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
3. c.menyuruh berhenti seseorang yang diduga melakukan tindak pidana danj atau pelanggaran lainnya sebagaimana dimaksud dalarn Peraturan Daerah ini dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. d.melakukan penyitaan benda atau surat; pidana sebagaimana Daerah ini, PPNS Kepolisian Negara ., -10-
5. e.mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dan/ atau pelanggaran lainnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
6. f.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. g.mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. h.mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa terse but bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya; dan
9. i.mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3)Dalam pelaksanaan penyidikan tindak diatur dalam Pasal 9 Peraturan berkoordinasi dengan Penyidik BABIX KETENTUANPIDANA Pasal 14
(1)Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan PasalS dan Pasal 10, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluhjuta rupiah).
(2)Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
(3)Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB VLLI

PENYIDIKAN Pasa113

Pasal 15

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 9, dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan. , , BABX KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Ditetapkan di Sekayu pada tanggal 20 MartA- 2018 f- Pit. BUPATIMUS!BANYUASINl ~ ( BENI HERNEDI Diundangkan di Sekayu pada tanggal ')0 Mare-t 2018 ~ ~~ ~~: :.;t:i~ANYUASJN'f LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2018 NOMOR :1. NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN : (3/MUBA/2018)

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…