DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 18 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Diatur mengenai ketentuan umum, jenis, unsur, penyelenggara, dan kewajiban penyelenggara pesantren, fasilitasi penyelenggaraan pesantren, perencanaan, monitoring dan evaluasi, pendanaan, peran serta masyarakat, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pendidikan diselenggarakan untuk membentuk karakter/watak dan peradaban bangsa yang bermartabat, mengembangkan kemampuan dan potensi peserta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
b.bahwa Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas Pesantren dalam mengembangkan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat;
c.bahwa untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam rangka Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren berdasarkan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, diperlukan pengaturan mengenai Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren; Menimbang didik,

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Dae rah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Mengingat 2 4769);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN dan BUPATI MUSI BANYUASIN MEMUTUSKAN: : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASIMenetapkan PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 3

1.Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin.
3.Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
6.Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat. adalah 4
8.Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama islam di pesantren baik yang bermukim dan tidak bermukim di Pondok Pesantren.
9.Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
10.Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu pendidikan Pesantren.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Pasal 2

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan berasaskan:

a.keadilan;
b.pemberdayaan;
c.manfaat;
d.kepastian hukum;
e.pemerataan;
f.kearifan lokal; dan
g.partisipasi.

Pasal 3

Tujuan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren adalah:

a.memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Kabupaten dalam melakukan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sehingga dapat 5 dilakukan secara terencana, terarah, terukur, dan terkoordinasi berdasarkan kepastian hukum dan keadilan;
b.mendorong pengembangan Pesantren yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kreativitas, dan inovasi masyarakat yang berbasis pada nilai keislaman, filosofi bangsa, dan kearifan lokal; dan
c.meningkatkan kualitas Pesantren mengembangkan fungsi pendidikan, Islam, keteladanan dan pemberdayaan masyarakat. dalam dakwah

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren meliputi:

a.jenis, unsur, penyelenggara, dan kewajiban penyelenggara Pesantren;
b.fasilitasi penyelenggaraan Pesantren;
c.perencanaan;
d.monitoring dan evaluasi;
e.pendanaan; dan
f.peran serta masyarakat.

BAB II

JENIS, UNSUR, PENYELENGGARA, DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA PESANTREN

Pasal 5

(1)Pesantren terdiri atas:
1. a.Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan dalam bentuk pengkajian kitab kuning;
2. b.Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan dalam bentuk Dirosah Islamiah dengan Pola 6 Pendidikan Muallimin; dan
3. c.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.
(2)Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hams memenuhi unsur paling sedikit:
1. a.Kiai;
2. b.Santri yang bermukim dan tidak bermukim di Pesantren;
3. c.pondok atau asrama;
4. d.masjid atau musholla atau langgar; dan
5. e.kajian kitab kuning kaiya ulama ahlussunnah wal jama’ah atau Dirosah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.
(3)Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh:
1. a.perseorangan;
2. b.yayasan;
3. c.organisasi kemasyarakatan Islam; dan/atau
4. d.masyarakat.
(4)Pendirian Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib:
1. a.berkomitmen mengamalkan Islam berakidah ahlussunnah wal jama’ah yang rahmatan lihalamin dan berdasarkan Pancasila, Undang- Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. b.memenuhi unsur-unsur Pesantren;
3. c.memberitahu keberadaaannya kepada pejabat pemerintah sesuai dengan domisili Pesantren; dan
4. d.mendaftarkan keberadaan Pesantren kepada Menteri yang menyelenggarakan pemerintahan 7 di bidang agama.

Pasal 6

Keberadaan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d dibuktikan dengan adanya izin terdaftar dalam bentuk piagam statistik Pesantren yang diberikan oleh Menteri Agama. Piagam statistik Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rekomendasi dan/atau pernyataan bahwa pesantren dimaksud telah memenuhi ketentuan pendirian pesantren sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. Dalam hal Pesantren belum memiliki piagam statistik Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten mendorong Pesantren untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB III

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

Pasal 7

Pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan secara mandiri dan/atau independen untuk menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.

Pasal 8

Penyelenggaraan Pesantren wajib mengembangkan nilai Islam rahmatan UValamin serta berdasarkan:

a.Pancasila;
b.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 8
c.Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
d.Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 9

Pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat yang menyelenggarakan fungsi:

a.pendidikan;
b.dakwah;
c.keteladanan; dan
d.pemberdayaan masyarakat.

Pasal 10

(1)Pesantren melaksanakan fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional.
(2)Fungsi Pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk membentuk Santri yang unggul dan berakhlakul karimah dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan mampu menghadapi perkembangan zaman.
(3)Pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kurikulum pendidikan masing-masing Pesantren.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…