DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2024-2049, meliputi: Ketentuan Umum; Pelaksanaan Grand Design Pembangunan Kependudukan; Sistematika Grand Design Pembangunan Kependudukan; Tim Koordinasi Pelaksanaan Grand Design Pembangunan Kependudukan; Pendanaan; Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa permasalahan penduduk di Kabupaten meliputi tingginya angka fertilitas, tingginya angka kemiskinan, tingginya angka pengangguran dan mobilitas penduduk sehingga akan mempengaruhi kualitas dan pembangunan penduduk;
c.bahwa untuk mewujudkan kualitas penduduk yang optimal sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa yang dituangkan dalam Grand Design Pembangunan Kependudukan yang merupakan tindak lanjut dari Pasal 14 Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Peraturan Presiden. Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIMUSIBANYUASIN, BUPATI MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURANDAERAHKABUPATENMUSIBANYUASIN NOMOR2 TAHUN2025 TENTANG GRAND DESIGN PEMBANGUNANKEPENDUDUKANTAHUN2024-2049 SALINAN Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 3796);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5475);
6.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5080); Peraturan Daerah tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Tabun 2024-2049; 2
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 ten tang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5488); 3 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 1

MEMUTUSKAN: BUPATI MUSI BANYUASIN dan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKlLANRAKYATDAERAH KABUPATENMUSI BANYUASIN

11.Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 5614);
12.Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
13.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 4 Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Grand Design Pembangunan Kependudukan Daerah yang selanjutnya disingkat Grand Design Pembangunan Kependudukan adalah arah kebijakan yang dituangkan dalam program 5 (lima) tahunan pembangunan kependudukan untuk mewujudkan target pembangunan.
6.Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.
7.Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
8.Penduduk adalah warga daerah dan orang asing atau pendatang yang bertempat tinggal di Daerah.
9.Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
10.Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati menjadiyangpelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
1.Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang merrumpm 5
16.Pengarahan Mobilitas Penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
17.Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
18.Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penertiban dokurnen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pemberdayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
19.Dokumen Kependudukan adalah dokumen resrru yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai
15.Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
12.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
13.Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
14.Persebaran Penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara, apakah penduduk tersebar merata atau tidak. kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
11.Pendidikan adalah us aha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 6

(2)Tujuan khusus pelaksanaan Grand Design Pembangunan Kependudukan adalah untuk mewujudkan:

BAB I

KETENTUANUMUM Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG GRAND DESIGN PEMBANGUNANKEPENDUDUKANTAHUN 2024-2049.

Pasal 3

(1)Tujuan utama pelaksanaan Grand Design Pembangunan Kependudukan adalah tereapainya Kualitas Penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam meneapai kemajuan bangsa.
(3)Pembangunan Kependudukan menitikberatkan Penduduk sebagai pelaku dan penikmat pembangunan.
(4)Pembangunan Kependudukan diarahkan untuk mencapai pembangunan keberlanjutan.
(5)Pembangunan Kependudukan berpedoman pada reneana pembangunan jangka menengah dan rene ana pembangunan jangka panjang nasional dan Kabupaten.
(2)Pembangunan Kependudukan mengakomodasi partisipasi semua pemangku kepentingan, baik di tingkat Kabupaten maupun masyarakat.

Pasal 2

(1)Pembangunan Kependudukan menggunakan pendekatan hak asasi sebagai prinsip utama untuk meneapai kaidah berkeadilan. tereneana di segala bidang untuk meneiptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya tampung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasr mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa. pembangunanadalahBerkelanjutan21. Pembangunan kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan peneatatan sipil.

20.Peneatatan Sipil adalah peneatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register peneatatan sipil pada instansi pelaksana. 7

Pasal 5

(1)Untuk mengendalikan Kuantitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan pencapaian Penduduk tumbuh seimbang dan Keluarga berkualitas, Pemerintah Kabupaten melakukan:
1. a.pengaturan fertilitas; dan
2. b.penurunan mortalitas.
3. e.penataan Administrasi Kependudukan. PembangunanDesign Pasa14 Strategi pelaksanaan Grand Kependudukan dilakukan melalui:
4. a.pengendalian Kuantitas Penduduk;
5. b.peningkatan Kualitas Penduduk;
6. c.Pembangunan Keluarga;
7. d.penataan persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk; dan
8. a.Penduduk tumbuh seimbang;
9. b.manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi;
10. c.Keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat maju, mandiri, dan harmoni;
11. d.keseimbangan Persebaran Penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan; dan.
12. e.Administrasi Kependudukan yang tertib, akurat, dan dapat dipercaya. 8 Pasal 6
(1)Untuk meningkatkan Kualitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten melakukan peningkatan Kualitas Penduduk di bidang kesehatan, Pendidikan, agama, ekonomi, dan sosial budaya.
(2)Peningkatan Kualitas Penduduk dibidang kesehatan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.penurunan kematian dan peningkatan kualitas hidup, terutama bagi ibu dan anak dengan cara meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan peran Pemerintah Kabupaten dan swasta serta memberdayakan Keluarga dan masyarakat; pembudayaan norma Keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.
(5)Penurunan mortalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
1. a.penurunan angka kematian ibu hamil;
2. b.penurunan angka kematian ibu melahirkan;
3. c.penurunan angka kematian pasca melahirkan; dan
4. d.penurunan angka kematian bayi dan anak. upayamelaluidilaksanakanfertilitas(4) Pengaturan
(2)Pengaturan fertilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui program Keluarga berencana.
(3)Program Keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.pendewasaan usia perkawinan;
2. b.pengaturan kehamilan yang diinginkan;
3. c.pembinaan kesertaan Keluarga berencana;
4. d.peningkatan kesejahteraan Keluarga;
5. e.penggunaan alat, obat, danjatau cara pengaturan kehamilan;
6. f.peningkatan akses pelayanan Keluarga berencana; dan
7. g.peningkatan Pendidikan dan peran wanita. 9

BAB II

PELAKSANAANGRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

Pasal 7

(1)Untuk mewujudkan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan Pembangunan Keluarga yang berketahanan sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni, Pemerintah Kabupaten melakukan:
1. a.Pembangunan Keluarga yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.Pembangunan Keluarga berdasarkan perkawinan yang sah;
3. c.Pembangunan Keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara; dan
4. b.peningkatan status gizi dengan cara melakukan penguatan perbaikan gizi masyarakat dan meningkatkan ketersediaan serta aksesibilitas pangan Penduduk; dan
5. c.peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan akses air bersih dan sanitasi yang layak serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.
(3)Peningkatan Kualitas Penduduk dibidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.peningkatan akses Penduduk terhadap Pendidikan baik dari sisi ekonomi dan fisik;
2. b.peningkatan kompetensi Penduduk melalui Pendidikan formal, nonformal maupun informal dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan nasional; dan
3. c.pengurangan kesenjangan Pendidikan menurut jerus kelamin dengan cara meningkatkan akses perempuan untuk memperoleh Pendidikan.
(4)Peningkatan Kualitas Penduduk dibidang ekonomi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.peningkatan status ekonomi Penduduk dengan cara memperluas kesempatan kerja dan mengurangi penggangguran; dan
2. b.pengurangan kesenjangan ekonomi sebagai salah satu usaha untuk menurunkan angka kemiskinan. 10 Pasal 8
(1)Untuk penataan persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, Pemerintah Kabupaten melakukan:
1. a.Pengarahan Mobilitas Penduduk yang mendukung pembangunan Kabupaten yang berkeadilan;
2. b.pengelolaan urbanisasi yang mengarah pada pembangunan perkotaan yang berkelanjutan;
3. c.pengarahan Persebaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah;
4. d.pencegahan munculnya faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perpindahan paksa; dan
5. e.pemberian perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri secara maksimal.
(2)Penataan persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:
1. a.mengupayakan peningkatan Mobilitas Penduduk yang bersifat tidak tetap dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya, dan administrasi di beberapa daerah yang diproyeksikan sebagai daerah tujuan MobilitasPenduduk; dan
2. b.mengurangi MobilitasPenduduk ke kota metropolitanatau kota besar.
3. d.Pembangunan Keluarga yang mampu merencanakan sumber daya Keluarga.
(2)Pembangunan Keluargasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rekayasa sosial Keluarga.
(3)Rekayasa sosial Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan melalui:
1. a.penataan struktur Keluarga;
2. b.penguatan relasi sosial Keluarga;
3. c.pengembangantransformasi sosial Keluarga;dan
4. d.perluasan jaringan sosial Keluarga. 11
(1)Grand Design Pembangunan Kependudukan disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.BAB I PENDAHULUAN;
2. b.BAB II KONSEP PEMBANGUNANKEPENDUDUKAN;
3. c.BAB III KONDISI KEPENDUDUKAN KABUPATEN MUSI BANYUASINSAATINI;
4. d.BAB N KONDISI KEPENDUDUKANYANGDIINGINKAN;
5. e.BAB V KEBIJAKAN PEMBANGUNANKEPENDUDUKAN;

Pasal 12

BAB III SISTEMATlKA GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

BAB III

SISTEMATlKA GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

Pasal 11

Koordinasi Grand Design Pembangunan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan oleh tim koordinasi Grand Design Pembangunan Kependudukan sebagai wadah koordinasi yang bersifat nonstruktural.

Pasal 10

Pelaksanaan Grand Design Pembangunan Kependudukan diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan mengikutsertakan peran masyarakat.

a.penataan dan pengelolaan database Kependudukan; dan
b.penataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan. 12

(1)Tim koordinasi pelaksanaan Grand Design Pembangunan Kependudukan bertugas mengkoordinasikan dan menyinkronisasikan penyusunan kebijakan dan program, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan Grand Design Pembangunan Kependudukan.
(2)Dalam mengoordinasikan dan menyinkronisasikan penyusunan kebijakan dan program sebagaimana dimaksud

Pasal 15

Tim koordinasi pelaksanaan Grand Design Pembangunan Kependudukan dibentuk oleh Bupati.

Pasal 14

Bagian Kedua Tim Koordinasi Pelaksanaan Grand Design Pembangunan Kependudukan Pelaksanaan Grand Design Pembangunan Kependudukan didukung oleh tim koordinasi pelaksanaan Grand Design Pembangunan Kependudukan di Kabupaten.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…