DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 28 Tahun 2017

Nomor: 28
Tahun: 2017
Ditetapkan: 6 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok Perda ini adalah mengatur lalu lintas angkutan sungai yang melintas di bawah jembatan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin yang bertujuan untuk menjamin keamanan jembatan sebagai aset daerah sehingga dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan dan lalu lintas angkutan sungai dapat berjalan dengan selamat, tertib, aman, teratur, lancar dan ramah lingkungan, serta berguna bagi masyarakat.

Isi peraturan

Menimbang

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Lalu Lintas Angkutan Sungai yang Melintasi Jembatan di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;

b.bahwa dalam rangka menjamin keselamatan, keamanan, angkutan sungai dan perlindungan terhadap jembatan sebagai aset daerah yang manfaatnya sangat penting untuk menunjang aktivitas masyarakat dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat;
a.bahwa jembatan mempunyai fungsi dan manfaat strategis yang merupakan prasarana perhubungan yang sangat strategis baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan dan kearnanan, dan merupakan obyek vital sehingga harus dipelihara dan dijaga keamanannya agar dapat berfungsi setiap saat; Menimbang BUPATIMUSIBANYUASIN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA LALULINTASDANANGKUTANSUNGAIYANGMELINTASIJEMBATAN DI WILAYAHKABUPATENMUSIBANYUASIN TENTANG BUPATI MUSt BANYUASIN PROVINSI Sl,JMATERA SELAT AN PERATURANBUPATIMUSIBANYUASIN NOMOR28 TAHUN2017 7.
1. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208); Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1089);
2. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
4. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
6. 1.Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
7. 2.Pemerintah Kabupaten .adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
8. 3.Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
9. 4.Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin.
10. 5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin. Pasa11 BABI KETENTUANUMUM PERATURANBUPATITENTANGLALULINTASDANANGKUTAN SUNGAI YANG MELINTASI JEMBATAN DI WILAYAH KABUPATENMUSIBANYUASIN. Menetapkan MEMUTUSKAN:
11. 10.Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 77 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 87);
12. 9.Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin 'I'ahun 2016 Nomor 9);
13. 8.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 73 Tahun 2004 tentang Penye1enggaraan Angkutan Sungai dan Danau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 58 Tahun 2007 ten tang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau;
14. 6.Jembatan adalah salah satu bangunan pelengkap jalan yang terdiri dari bangunan atas, landasan, bangunan bawah pondasi, pilar, jalan pendekat dan bangunan pengaman yang dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
15. 7.Lalu lintas angkutan sungai di bawah jembatan adalah lalu lintas yang melintas di bawah jembatan dan aktifitas lainnya di sekitar jembatan, berupa kapal, tongkang dan rakit.
16. 8.Tongkang adalah sarana angkutan yang menggunakan alat penarik dan atau pendorong menjadi satu kesatuan alat angkutan air.
17. 9.Kapal adalah kendaraan arr dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angm atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dipermukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
18. 10.Rakit adalah rangkaian kayu bulat yang berbentuk rakit dengan panjang dan lebar tertentu yang ditarik oleh kapal penarik (Tug Boat).
19. 11.Sarana Bantu Navigasi Pelayaran.. selanjutnya disingkat SBNP adalah peralatan atau sistem yang berada di luar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bemavigasi kapal darr/ atau lalu lintas kapal.
20. 12.Pos Pengawasan Terpadu adalah bangunan yang digunakan oleh tim pengawas terpadu.
21. 13.Tim Pengawas dan Investigasi adalah tim yang melakukan pemantauan, pengawasan. dan investigasi terhadap lalu lintas angkutan sungai yang melintasi di bawah jembatan, yang terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten, Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) I Unit P 1 b h (UPP), Kepolisian dan Tentara Penyelenggara e a u an Nasionallndonesia.

Pasal 2

Peraturan Bupati dimaksudkan untuk mengatur lalu l:i.ntas angkutan sungai yang melintas di bawah jembatan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

14.Tinggi kapal atau sejenisnya adalah tinggi diukur dari garis air sampai titik tertinggi bagian kapal atau sejenisnya termasuk bagian dari muatannya.
15.Tinggi ruang bebas minimal adalah tinggi diukur dari garis air pada kondisi banjir besar sampai bagian terbawah dari ben tang jembatan yang dilewati.
16.Banjir besar adalah banjir yang terbesar diperkirakan terjadi untuk perencanaan tinggi ruang bebas minimal pada masing-masing jembatan.
17.Alur pelayaran adalah perairan yang terdiri dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari oleh kapal laut, sungai dan danau.
18.Alur pelayaran sungai adalah pelayaran sungai, muara sungai, alur yang menghubungkan 2 (dua) atau lebih antara muara sungai yang merupakan satu kesatuan alur pelayaran sungai yang dari segi kedalarnan, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
19.Kapal banttr/ tunda (assist boat) adalah kapal yang dapat digunakan untuk melakukan manuver/ pergerakan, utamanya menarik atau mendorong kapal lainnya di pelabuhan, laut lepat atau melalui sungai atau terusan. Kapal tunda digunakan pula untuk menarik tongkang, kapal rusak dan peralatan lainnya,
20.Audit alur pelayaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas yang berkompeten untuk menetapkan alur pelayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 5

(1)Pada masing-masing jembatan harus dilakukan audit alur pelayaran sepanjang 2.000 (dua ribu) meter pada sebelah hulu dan hilir dari jembatan untuk mengetahui karakteristik alur pelayaran sungai yang meliputi lebar, kedalaman, kecepatan arus, radius tikungan, ruang bebas horizontal dan vertikal.
(2)Pada alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipasang SBNP dan rambu-rambu sungai sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku berdasarkan hasil audit alur pelayaran.
1. a.Semua kegiatan angkutan di sungai yang melintasi jembatan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. b.Semua kegiatan pembangunan jembatan dan/ atau instalasi di sungai yang melintasi jembatan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. c.Semua kapal asing yang berlayar di sungai yang melintasi jembatan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
4. d.Semua kapal berbendera Indonesia yang berlayar di sungai yang melintasi jembatan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjamm kearnanan jembatan sebagai aset daerah sehingga dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan dan lalu lintas angkutan sungai dapat berjalan dengan selamat, tertib, arnan, teratur, lancar dan ramah lingkungan, serta berguna bagi masyarakat.

Pasal 7

(1)Semua pemakaian alur lalu lintas sungai yang melintas di bawah jembatan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin harus mematuhi dan mentaati SBNP dan rambu yang dipasang dan ketentuan lalu lintas angkutan sungai yang berlaku.
(1)Dalam rangka menjamin keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas angkutan sungai, jembatan atau instalasi yang dibangun dart I atau yang akan dibangun di sungai harus memenuhi persyaratan :
1. a.penempatan, pemendaman dan penandaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. b.tidak menimbulkan kerusakan dan gangguan terhadap alur pelayaran sungai;
3. c.tidak mengganggu olah gerak kapal sungai dalam berlalu lintas;
4. d.memperhatikan ruang bebas vertikal dan horizontal dalam pembangunan jembatan;
5. e.memperhatikan koridor pemasangan kabel dan pipa;
6. f.lebar tidak boleh lebih dari 1/8 (satu perdelapan) lebar alur pelayaran pada lokasi tersebut;
7. g.panjang maksimum 1.000 (seribu) meter; dan
8. h.dibangun pelindung.
(2)Dalam hal jembatan atau instalasi yang telah ada tidak memungkinkan untuk diberikan pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dapat diberikan pelindung berupa fender.
(3)Perencanaan bangunan pengaman jembatan (fender) harus menyesuaikan dengan kebutuhan angkutan sungai yang melintas di bawah jembatan baik dari segi model maupun kekuatannya.
(4)Untuk rnembangun, memindahkan darr/ atau membongkar jembatan atau instalasi wajib memiliki izin sesuai dengan keten tuan peraturan perundang- undangan. Pasa16 Pasa18
(1)Pada jarak 2.000 (dua ribu) meter sebelum dan sesudah jembatan, semua tongkang yang akan melalui jembatan harus ditarik dengan menggunakan kapal tarik (tug boat) paling sedikit3 (tiga)buah.
(2)3 (tiga)buah kapal tarik (tug boat) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan :
1. a.bentang sampai dengan 60 (enam puluh) meter, lebar kapaljtongkang kurang atau sampai dengan 20 (dua puluh) meter dengan muatan paling banyak 4.000 (empat ribu) ton, wajib menggunakan 1 (satu) buah kapal tarik dan dibantu setidaknya 2 (dua) buah kapal pendorong (assist) dengan kapasitas mesin masing- masingpalingrendah 350 [tigaratus lima puluh) PK;
2. b.bentang lebih dari 60 (enam puluh) meter sampai dengan 150 meter, lebar kapaljtongkang lebih dari 20 (dua puluh) meter atau sampai dengan 24 (dua puluh empat) meter dengan muatan paling banyak 5.000 (lima ribu) ton wajib menggunakan 1 (satu) buah kapal tarik dan di bantu sedikitnya 2 (dua) buah kapal pendorong (assist) dengan kapasitas mesin masing-masing paling rendah 500 (lima. ratus) PK~dan
3. c.Bentang lebih dari 60 (enam puluh) sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter, lebar kapaljtongkang lebih dari 20 (dua puluh) meter atau sampai dengan 24 (dua puluh empat) meter dengan muatan paling banyak 5.000 (lima ribu) ton wajib menggunakan sedikitnya1 (satu)buah kapal tarik.
(2)Sebelum melintasi sungai di bawah jembatan, nakhodajpemilik kapaljagen pelayaranjpemilik barang atau dengan sebutan lainnya harus menandatangani Surat Pemyataan yang pada pokoknya memuat kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap segala akibat baik langsung maupun tidak langsung bagi kondisi jembatan tersebut.
(3)Nakhoda dan Anak Buah Kapal tersebut harus selalu mengadakan pengamatan dan mewaspadai terhadap keadaan di sekitar yang berakibat dapat membahayakan dan menabrakjembatan tersebut.

Pasal 12

(1)Pengawasan dan Investigasi dilakukan oleh Tim Pengawas dan Investigasi yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
(2)Susunan Keanggotaan Tim, Pengawas dan Investigasi, adalah :
1. a.Ketua .' Kepala Dinas Perhubungan
2. b.Sekretaris Kepala Bidang yang mengurusi angkutan sungai BABN PENGAWASAN DAN INVESTIGASI Pasall0 (i) Batas muatan paling banyak untuk tongkang yang melintas di bawah jembatan ditetapkan sebagai berikut :
3. a.Lebar rakit kayu logs maupun rakit lainnya tidak melebihi 1j 3 (satu per tiga) lebar ben tang utama dibawah jernbatan yang dilalui.
4. b.Panjang rakit kayu logs maupun rakit lainnya tidak melebihi 2 j 3 (dua per tiga) lebar rata-rata alur pelayaran sungaiyang dilalui.
(2)Secara umum alur pelayaran hanya dapat dilewati oleh tongkang dan rakit kayu log sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, kecuali yang ada pos pengawasan terpadu.

Pasal 9

(1)Pada jarak 1 (satu) mil laut sebelum dan sesudah jembatan kecepatan kapal penarik tongkangjrakit maksimal 4 (empat) knot.
(2)Menjelang memasuki jembatan kapal penarik tongkangjrakit diatur dengan kecepatan serendah mungkin, agar dapat mengendalikan tongkangj rakit pada waktu melalui alur pelayaran di bawah jembatan.
(3)Pada saat muka air tertinggi, kapal yang melintas di bawah jembatan harus memiliki ruang bebas vertikal di atas kapal paling rendah 1 (satu) meter.

Pasal 13

(1)Pos Pengawasan Terpadu dibangun di wilayah Kabupaten yang mempunyai jembatan dengan kegiatan angkutan sungai yang mempunyai resiko tinggi terhadap keselamatan dan keamanan jembatan, yang personilnya ditunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan '. BABV POS PENGAWASANTERPADU melalui Sekretaris Daerah. rug! oleh menetapkan ganti yang diakibatkan oleh pelanggaran dan terhadap kerusakan pelanggaran dimaksud ..
1. d.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Pembangunan Daerah;
  1. 8.Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  2. 9.Unsur Satuan Polisi Pamong Praja;
  3. 10.Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
(3)Tim Pengawas dan Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
1. a.melakukan monitoring dan per..gawasan secara berkala terhadap situasi dan kondisi alur pelayaran yang melintasi jembatan.
2. b.melakukan penutupan terhadap alur pelayaran yang melintasi jembatan apabila dari hasil monitoring dan pengawasan dipandang kondisinya dapat berakibat pada keamanan dan keselamatan jembatan.
3. c.melakukan penilaian atas setiap kerusakan terhadap jembatan dan sarana bantu lainnya yang disebabkan PerencanaanBadan7. Unsur
  1. 1.Unsur KSOPjUPP;
  2. 2.Unsur Kepolisian;
  3. 3.Unsur TNI;
  4. 4.Unsur Dinas Perhubungan;
  5. 5.Unsur Inspektorat;
  6. 6.Unsur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
4. c.Anggota
(1)Pada alur sungai dilarang mendirikan bangunan, kios bahan bakar minyak dalam zona berbahaya berdasarkan hasil audit dari hulu dan hilir jembatan.
(2)Pada alur sungai dilarang melakukan penggalian tanah dan / atau pasir, kerikil tidak kurang dari 1.000 (seribu) meter dari hulu dan hilir jembatan.
(3)Apabila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan pada konstruksi jembatan maka petugas pos pengawasan terpadu paling lambat 1 x 24 jam setelah kejadian harus memberikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan untuk ditindak lanjuti..

Pasal 14

(2)Pada jarak paling jauh 2.000 (dua ribu) meter sebelum jembatan di hulu sungai dibangun Pos Pengawasan Terpadu dengan menyesuaikan kondisi alur pelayaran.
(3)Pada Pos Pengawasan Terpadu harus selalu tersedia :
1. a.kapal patroli;
2. b.radio komunikasi;
3. c.formulir surat pernyataan yang pada pokoknya memuat kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap segala akibat baik langsung maupun tidak lang sung bagi kondisi jembatan; dan
4. d.buku agenda informasi tentang keterangan angkutan sungai yang melewati jembatan, sesuai format yang diisi secara harian dan dilaporkan setiap bulan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan.
(4)Biaya pengawasan dan operasional pos pengawasan terpadu dan pembangunan pos pengawasan terpadu dibebankan pada . Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2017 NOMOR ;l3 Diundangkan di Sekayu pacla tanggal 0 Juni 2017 PIt. SgKR ARIS DAERAH KABUPAT MUSI BANYUASIN, H.DODI REZA ALEX \ Ditetapkan di Sekayu pada tanggal c:, Juni 2017 . BUPATi MUS I BANYUASIN, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. memerintahkanmengetahuinya,orangsetiapAgar Pasal 15 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…