DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 25 Juni 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); tentang Republik Lembaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan PengeIoIaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4.
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17 I, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ten tang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 4614);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9); 3
13.Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 Nomor 12); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENMUSI BANYUASIN dan BUPATI MUSI BANYUASIN MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2018.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
1. a.laporan realisasi anggaran;
2. b.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. c.neraca;
4. d.laporan operasional;
5. e.laporan arus kas;
6. f.laporan perubahan ekuitas; dan
7. g.catatan atas laporan keuangan
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerahjperusahaan daerah dan laporan keuangan APBDesa.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut : 4

a.Pendapatan Rp. 3.019.699.825.935,55
b.Belanja Rp. 2.958.060.291.945,96 Surplus Rp. 61.639.533.989,59
c.Pembiayaan Penerimaan Rp. 221.311.626.752,89 Pengeluaran Rp. 35.461.702.900,00 Pembiayaan Netto Rp. 185.849.923.852,89 SILPA Rp. 247.489.457.842,48 Pasal 3 Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut : (I) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp39.721.218.935,55 dengan rincian sebagai berikut :
a.Anggaran Pendapatan setelah Rp. perubahan
b.Realisasi Rp. Selisih Lebih Rp. 2.979.978.607.000,00 3.019.699.825.935,55 39.721.218.935,55 2.958.060.291.945,96 (522.018.315.054,04) Rp. Rp.Selisih kurang

(2)Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp522.018.315.054,04) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran Belanja setelah Rp. 3.480.078.607.000,00 perubah an
2. b.Realisasi
(3)Selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah Rp561.739.533.989,59 dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Defisit setelah perubahan Rp. (500.100.000.000,00)
2. b.Realisasi Rp. 61.639.533.989,59 Selisih Iebih Rp. 561.739.533.989,59
(4)Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp303.688.373.24 7, II) dengan rincian sebagai berikut : 5
1. a.Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan
2. b.Realisasi Selisih Kurang Rp. Rp. Rp. 525.000.000.000,00 221.311.626.752,89 (303.688.373.247,11)
(5)Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rpl0.561.702.900,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah
2. b.Realisasi Selisih Lebih Rp. Rp. Rp. 24.900.000.000,00 35.461.702.900,00 10.561. 702.900,00
(6)Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah (Rp314.250.076.147,ll) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan
2. b.Realisasi Selisih Kurang Pasal 4 Rp. Rp. Rp. 500.100.000.000,00 185.849.923.852,89 (314.250.076.147,11) Laporan perubahan saldo anggaran dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per Anggaran 2018 sebagai berikut : lebih sebagaimana 31 Desember Tahun
3. a.Saldo Anggaran Lebih Awal
4. b.Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Selisih C. SILPA Selisih
5. d.Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
6. e.Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 24.119.260.652,89 24.126.960.652,89 (7.700.000,00) 247.489.457.842,48 247.481.757.842,48 7.700.000,00 247.489.457.842,48 6 Pasal 5 Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :
7. a.Jumlah aset
8. b.Jumlah kewajiban
9. c.Jumlah ekuitas Rp. Rp. Rp. 8.353.874.228.228,76 246.880.580.616,97 8.106.993.647.611,79 Pasal 6 Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :
10. a.Pendapatan Rp. 3.000.800.745.874,62
11. b.Beban Rp. 2.622.507.609.506,75
12. c.Surplus dari kegiatan 378.293.136.367,87 operasional Rp.
13. d.Defisit dari kegiatan non (4.180.001.223,00) operasional Rp.
14. f.Pos Luar Biasa Rp. (50.056.420,00)
15. e.Surplus laporan operasional Rp. 374.063.078.724,87 Pasa17 245.692.018.654,48Rp. Rp. 24.120.070.652,89 Rp. 933.527.680.842,55 Rp. (898.588.146.852,96) Rp. 186.622.963.200,00 Rp. 9.450.812,00
16. c.Arus kas dari aktivitas investasi
17. d.Arus kas dari aktivitas pendanaan
18. e.Arus kas dari aktivitas Transitoris
19. f.Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2018 Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:
20. a.Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2018
21. b.Arus kas dari aktivitas operasi 7 Pasal 8 Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:
22. a.Ekuitas Awal Rp. 7.418.196.622.754,32
23. b.Surplus LO Rp. 374.063.078.724,87
24. c.Dampak Kumulatif Perubahan Rp. 314.733.946.132,60 Kebijakanf Kesalahan Mendasar
25. d.Ekuitas Akhir Rp. 8.106.993.647.611,79 Pasal 9 Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos - pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.Lampiran I Lampiran 1.1 Lampiran 1.2 Laporan realisasi anggaran; Ringkasan Iaporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; 8 Lampiran 1.3 Lampiran 1.4 Lampiran II Lampiran III Lampiran IV Lampiran V Lampiran VI Lampiran VII Lampiran VIII Lampiran IX Lampiran X Lampiran XI Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Laporan perubahan saldo anggaran lebih; Laporan operasional; Laporan perubahan ekuitas; Neraca; Laporan arus kas; Catatan atas laporan keuangan; Daftar rekapitulasi piutang daerah; Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir; Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Lampiran XII Lampiran XIII Daftar realisasi penambahan pengurangan aset tetap daerah; Daftar rekapitulasi aset tetap; dan Lampiran XIV Lampiran XV Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan; Daftar rekapitulasi aset lainnya; 9 Lampiran XVI Daftar dana cadangan daerah; Lampiran XVII: Daftar kewajiban jangka pendek; Lampiran XVIII: Daftar Kewajiban Jangka Panjang; Lampiran XIX : Daftar kegiatan yang belum diselesaikan sampai dengan akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya (dpal); Lampiran XX Daftar Pinjaman Daerah; Lampiran XXI.1: Ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah pendapatan, beban, dan laba (rugi) bersih; Lampiran XXI.2: Ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah aktiva, kewajiban, dan ekuitas dana; Lampiran XXII : Ikhtisar laporan keuangan desa; Lampiran XXIII: Pernyataan tanggungjawab;

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

a.ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerahjperusahaan daerah tercantum dalam Lampiran XXI peraturan daerah ini.
b.laporan keuangan APBDesa dalam Lampiran XXII peraturan daerah ini. 10 Pasal 12 Bupati menetapkan Peraturan Bupati ten tang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Ditetapkan di Sekayu pada tanggal '2.'> jUt"1 20~7 f BU~ATI MUSI BANYUASIN'f -_\ ~- >----.-'~ Diundangkan di Sekayu pada tanggal ::LS ~"'l 2019 SEKRE ARIS DAERAH KABUR TEN MUSI BANYUASIN, fro f H. DODI REZA ALEX NOERDIN LEMBARANDAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASINTAHUN 2019 NOMOR ~ NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 3- 48 /~olq 11

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…