DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 8 Maret 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, nama, objek, dan subjek pajak, dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak parkir, masa pajak, tahun pajak, saat pajak terutang dan surat pendaftaran objek pajak parkir, pemungutan pajak parkir, surat tagihan pajak daerah, tata cara pembayaran dan penagihan, keberatan dan banding, pembetuan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi, pengembalian kelebihan pembayaran, kedaluwarsa penagihan, pemeriksaan, insentif pemungutan, ketentuan khusus, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Pajak Parkir;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 ten tang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUAPTEN MUSI BANYUASIN dan BUPATI MUSI BANYUASIN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PARKIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3.Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
5.Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Musi Banyuasin.
6.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2
7.Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dibidang Pengelolaan Pajak Daerah.
8.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, bad an usaha milik negara (BUMN),atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, konsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau orgamsasl lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9.Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
11.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12.Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
13.Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau bad an 3 l yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14.Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
15.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
16.Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17.Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
18.Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
19.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selajutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak besarnya sanksi administratif dan Pajak yang masih harus dibayar.
20.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tam bah an atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
21.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Sayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLS, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22.Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
23.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
24.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menetukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
25.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Sayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Sayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Sayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan 5 Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan
26.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Sayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Sayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Sayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
27.Sanding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
28.Putusan Sanding adalah putusan Sadan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
29.Penghimpunan data objek dan subjek Pajak daerah, penentuan besarnya Pajak yang terutang sam par kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya;
30.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subyek pajak, penentuan besarannya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
31.Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 6
32.Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
33.Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan Pajak.
34.Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pad a setiap tahun Pajak tersebut.
35.Juru Sita Pajak adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melakukan penyitaan dan menguasai barang atau harta wajib Pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
36.Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara adalah Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
37.Penetapan Pajak secara jabatan adalah penetapan besarnya Pajak terhutang yang dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
38.Kas Daerah atau Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Kabupaten yang digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kabupaten Musi Banyuasin. 7

BAB II

NAMA,OBJEK DAN SUBJEK PAJAK Pasal 2 Dengan nama Pajak Parkir dipungut Pajak atas setiap penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan.

Pasal 3

(I) Objek Pajak adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

(2)Dikecualikan dari objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
2. b.penyelenggaraan tempat parkir oleh Perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri.

Pasal 4

(1)Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau bad an yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
(2)Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.
(2)Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pad a ayat (I) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

BAB III

DASARPENGENAAN,TARIF DAN CARAPERHITUNGANPAJAK PARKlR PasaI5 ( 1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah pembayaran atau yang seharusnya dibayar 8 jumlah kepada penyelenggara tempat parkir.

Pasal 6

Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).

Pasal 7

Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (I). BABlV MASAPAJAK, TAHUNPAJAK, SAATPAJAKTERUTANGDAN SURAT PENDAFTARANOBJEK PAJAK PARKIR Pasal 8

(1)Masa Pajak Parkir lamanya 1 (satu) bulan Kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
(2)Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sarna dengan tahun kalender.
(3)Tempat Pajak Parkir terutang adalah di Wilayah Kabupaten.

Pasal 9

(1)Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD.
(2)SPTPD sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) harus diisi 9 dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
(3)SPTPD sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) harus disampaikan kepada Pejabat yang berwenang paling lambat 10 (sepuluh) hari berakhirnya masa Pajak.

Pasal 10

(1)Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut :
1. a.Apabila SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
2. b.Apabila berdasarkan hasH pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak. BABV PEMUNGUTANPAJAK PARKIR

Pasal 11

wajib membayar Pajak terutang SKPD atau dokumen lain yang Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.( 1)

(2)Wajib Pajak berdasarkan dipersamakan.
(3)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Nota Perhitungan.
(4)Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar menggunakan SPTPD, SKPDKB 10 dan/atau SKPDKBT.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan, bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

(1)Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak, Bupati dapat menerbitkan:
1. a.SKPDKBdalam hal:
  1. 1.jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain Pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;
  2. 2.jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
  3. 3.jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi Pajak yang terutang dihitung secara jabatan;
2. b.SKPDKBTjika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak yang terutang;
3. c.SKPDN jika jumlah Pajak yang terutang sarna besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
(2)Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung saat terutangnya Pajak.
(3)Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam II SKPDKBTsebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak terse but.
(4)Kenaikan sebagaimana dimaksud pad a ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak me1aporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
(5)Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terutangnya Pajak.

BAB VI

SURATTAGIHANPAJAKDAERAH

Pasal 13

(1)Bupati dapat menerbitkan STPDjika:
1. a.Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
2. b.dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
3. c.Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
(2)Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak. 12 BABVII TATACARAPEMBAYARANDANPENAGIHAN

Pasal 14

(1)SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan Pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
(2)Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
(3)Pajak yang terutang disetor ke Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran Pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…