DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 15 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 103

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani. Diatur mengenai Ketentuan Umum; Perencanaan; Perlindungan Petani; Pelaksanaan Perlindungan dan Permberdayaan Petani; Pembiayaan dan Pendanaan; Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Petani sebagai pelaku utama dalam mencapai keberhasilan pembangunan pertanian berkontribusi bagi kelangsungan pemenuhan kebutuhan pangan dan saat ini masih banyak yang belum berdaya guna serta mendapatkan upaya perlindungan yang sistematis dan berkelanjutan;
c.bahwa kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global serta sistem pasar yang belum berpihak kepada petani sehingga petani membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Mengingat Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-telah beberapa kali Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Usaha Tani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6608);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 8); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN dan BUPATI MUSI BANYUASIN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3.Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
5.Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Pertanian.
6.Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.
7.Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
8.Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau petemakan.
9.Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau petemakan dalam suatu agroekosistem.
10.Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
11.Pelaku Usaha adalah Setiap Orang yang melakukan usaha pra produksi, sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
12.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
13.Komoditas Pertanian adalah hasil dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/atau dipertukarkan.
14.Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
15.Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. lembaga ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
17.Badan Usaha Milik Petani yang selanjutnya disebut BUMPetani adalah badan usaha yang berbadan hukum yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani melalui gabungan kelompok tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh gabungan kelompok tani di Kabupaten Musi Banyuasin. IS.Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani. 19.Asuransi Pertanian adalah peijanjian antara Petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Usaha Tani.
20.Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasikan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan dilindungi oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
21.Regenerasi Petani adalah proses peremajaan Petani dalam menjamin keberlanjutan Usaha Tani dengan menciptakan Petani baru dan/atau Petani muda.
22.Sistem Peringatan Dini adalah sistem yang memuat informasi tentang perubahan iklim dan cuaca, potensi bencana alam dan jenis serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular.
16.Kelembagaan Petani adalah yang
23.Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan an tar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
24.Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.
25.Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani berasaskan pada:

a.kedaulatan;
b.kemandirian;
c.kebermanfaatan;
d.kebersamaan;
e.keterpaduan;
f.keterbukaan;
g.efisiensi-berkeadilan; dan
h.keberlanjutan.

Pasal 3

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk:

a.mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik;
b.menyediakan prasarana dan prasarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani;
c.memberikan kepastian Usaha Tani;
d.melindungi Petani dari fluktuasi harga dan praktik ekonomi biaya tinggi dan gagal panen;
e.meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan
f.menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi:

a.perencanaan;
b.Perlindungan Petani;
c.Pemberdayaan Petani;
d.pembiayaan dan pendanaan
e.pengawasan;
f.peran serta masyarakat;

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 5

(1)Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan dan akuntabel.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berdasarkan pada:
1. a.daya dukung sumber day a alam dan lingkungan;
2. b.rencana tata ruang wilayah;
3. c.perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. d.tingkat pertumbuhan ekonomi;
5. e.jumlah Petani;
6. f.kebutuhan prasarana dan sarana; dan
7. g.kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat;
(3)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:
1. a.rencana pembangunan Kabupaten;
2. b.rencana pembangunan Pertanian; dan
3. c.rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten.
(4)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) paling sedikit memuat strategi dan kebijakan.

Pasal 6

(1)Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya menetapkan strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan memperhatikan asas serta tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
(2)Strategi Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.prasarana Pertanian dan sarana produksi Pertanian;
2. b.kepastian Usaha;
3. c.penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
4. d.bantuan gagal panen akibat kejadian luar biasa;
5. e.sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;
6. f.Asuransi Pertanian;
7. g.perlindungan Kekayaan Intelektual; dan
8. h.perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat.
(3)Strategi Pemberdayaan Petani dilakukan melalui:
1. a.penyuluhan dan pendampingan;
2. b.pengembangan sistem dan sarana pemasaran basil Pertanian;
3. c.konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian;
4. d.kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
5. e.penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
6. f.regenerasi Petani;dan
7. g.penguatan Kelembagaan Petani.
(4)Dalam menetapkan strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten mempertimbangkan:
1. a.keselarasan dengan program pemberdayaan masyarakat; dan
2. b.peran serta masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah Kabupaten.

BAB III

PERLINDUNGAN PETANI

Pasal 7

(1)Perlindungan Petani dilakukan melalui strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
(2)Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf g dan huruf h diberikan kepada:
1. a.Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;
2. b.Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare; dan / atau
3. c.Petani hortikultura, pekebun skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
4. d.peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau Petani peternak yang memiliki sapi/kerbau betina produktif.
(3)Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dan huruf f diberikan kepada Petani.

Pasal 8

(1)Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan dan/atau mengelola prasarana Pertanian bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a.
(2)Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
1. a.jalan Usaha Tani, jalan produksi, dan jalan desa;
2. b.bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung; dan
3. c.jaringan listrik, pergudangan, pelabuhan, dan pasar.
(3)Petani wajib memelihara prasarana Pertanian yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(4)Petani yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Selain Pemerintah Kabupaten, Pelaku Usaha dapat menyediakan dan/atau mengelola prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang dibutuhkan petani.

Pasal 10

(1)Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan sarana produksi Pertanian secara tepat waktu dan tepat mutu, serta harga terjangkau bagi Petani.
(2)Sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)paling sedikit meliputi:
1. a.benih, bibit, bakalan temak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu;dan
2. b.alat dan me sin Pertanian sesuai dengan standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
(3)Penyediaan sarana produksi Pertanian diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.
(4)Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya membina Petani, Kelompok Tani, dan Gabungan Kelompok Tani dalam menghasilkan sarana produksi Pertanian yang berkualitas.

Isi peraturan

Teks103PDFHirarki

Memuat teks peraturan…