DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Pengelolaan Taman dan Pemakaman, meliputi: Ketentuan Umum; Taman; Pemakaman; Kerjasama; Pembinaan dan Pengawasan; Insentif; Pembiayaan; Larangan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa linglrnngan hidup yang baik serta sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga yang menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten untuk memenuhinya;
b.bahwa adanya Ruang Terbuka Hijau diharapkan mampu berfungsi menambah keindahan, sebagai daerah resapan air, pelindung dan paru-paru kota;
c.bahwa untuk menghindari dari kesan angker pada tempat pemakaman diperlukan pengelolaan makam dengan konsep taman yang lebih tertata, tertib dan indah;
d.bahwa lahan yang terbatas senantiasa menjadi kendala dalam melakukan pengaturan, penataan taman dan pemakaman sehingga dibutuhkan pedoman dalam pengaturannya;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Taman dan Pemakaman; BUPATIMUSI BANYUASIN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANDAERAHKABUPATENMUSI BANYUASIN NOMOR 3 TAHUN2025 TENTANG PENGELOLAANTAMANDANPEMAKAMAN BUPATI MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN SALINAN Mengingat Menimbang Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 ten tang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3.Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin. MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENMUSIBANYUASIN dan BUPATIMUSIBANYUASIN 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam NegeriNomor80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Menetapkan
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
6.Taman adalah Jalur Hijau atau lokasi tertentu yang dipergunakan bagi pertamanan, berfungsi untuk memperindah tempat tertentu.
7.Pertamanan adalah hasil segala kegiatan dan/ atau usaha penataan ruang yang memanfaatkan unsur-unsur alam dan binaan yang bertujuan menciptakan keserasian, keteduhan, keindahan, kesegaran lingkungan, kenyamanan dan pembentukan wadah kegiatan rekreasi luar ruang berupa taman Kabupaten, Jalur Hijau dan Hutan Kabupaten serta Kebun Bibit.
8.Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/ atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
9.Taman Kabupaten adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau yang mempunyai batas tertentu, ditata dengan serasi, lestari dan indah.
10.Jalur Hijau adalah Ruang Terbuka Hijau untuk keserasian lingkungan dengan tujuan konservasi tanah, lingkungan peresapan air, perlindungan areal khusus dan penyegaran udara yang terIetak di sepanjang jalan.
11.Hutan Kabupaten adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat didalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
12.Kebun Bibit adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Musi Banyuasin yang digunakan sebagai tempat penangkaran bibit pohon pelindung dan bibit tanaman hias.
13.Pemakaman adalah kegiatan atau proses! penguburan terhadap jenazah atau orang yang secara medis telah dinyatakan meninggal dunia. 14.Tempat Pemakamam Umum yang selanjutnya disingkat TPUadalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan Pemakamanjenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaanyadilakukan oleh Pemerintah Kabupaten MusiBanyuasin. 15.Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBUadalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan Pemakaman jenazah yang pengelolaanya dilakukan oleh badan sosial dan/ atau badan keagamaan. 16.Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat Pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyaiarti khusus. 17.Pemakaman Ungkonan adalah Taman Pemakaman bukan milik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melainkan Pemakamantanah wakafmilik keluarga, terletak pada areal tanah tertentu yang keberadaannya sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dan pemeliharaan makam menjadi tanggung jawab keluarga yang bersangkutan atau ahli warisnya. 18.Tempat Penyimpanan Jenazah adalah tempat yang menurut adat/ atau kebiasaan dipergunakan untuk menyimpan/ menempatkan jenazah, yang kerena keadaan alamnya mempunyai sifat-sifat khusus dibandingkan dengan tempat lain. 19.Rumah duka adalah tempat penitipan jenazah sementara menunggu pelaksanaan Pemakaman dan /utau perabuan jenazah (kremasi).
20.Blok tanah makam adalah bagian-bagian dari taman Pemakamanumum yang terdiri dari petak-petak makam.
21.Petak tanah makam adalah tanah makam yang digunakan untuk memakamkan jenazah yang berada di Taman Pemakaman Umum.
22.Plakat makam adalah tanda nisan terbuat dari beton bertulang.
23.Pemakamantumpangan adalah cara memakamkanjenazah dalam tanah makam yang masih berisijenazah. Pasa13 Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan;
b.mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alarn dan lingkungan buatan;
c.meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat, indah, bersih dan nyaman;
d.mewujudkan pengelolaan Taman dan Pemakaman secara lebih baik dan terkonsep yang berfungsi sebagai paru-paru Kabupaten serta mendukung pencapaian luasan Ruang Pasal 2 Peraturan daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi penye1enggaraanPengelolaanTaman dan tempat Pemakaman di Kabupaten.
1. 24.Pemakaman ulang adalah Pemakaman yang dilakukan pada satu petak tanah makam setelah masa penggunaan tanah makam berakhir.
2. 25.Jenazah adalahjasad orang meninggaldunia secara medis.
3. 26.Jenazah orang terlantar adalah orang meninggal tanpa diketahui identitas dan ahli warisnya.
4. 27.Badan adalah suatu bentuk badan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi,Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun dan Bentuk Usaha lainnya
5. 28.Orang tidak mampu adalah orang yang tidak mampu membayar biaya Pemakaman yang menjadi kewajibannya yang dinyatakan dengan surat keterangan Lurah setempat. 29.Insentif adalah penghargaan yang diberikan kepada lembaga pemerintahan, organrsasi kemasyarakatan, lembaga swadaya .masyarakat, pihakjlembaga swasta ataupun perseorangan atas keberhasilan dalam penataan ruang terbuka hijau.

Pasal 4

(1)Pertamanan Kabupaten merupakan saran a pemanfaatan lahan terbuka hijau guna memperindah, menjaga keasrian dan kelestarian lingkungan berupa:
1. a.Taman;
2. b.Jalur Hijau;
3. c.Hutan Kabupaten;
4. d.Kebun Bibit; atau
5. e.sarana lain yang berkaitan dengan Pertamanan dan keindahan Kabupaten.
(2)Pertamanan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berfungsi un tuk:
1. a.memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika;
2. b.menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik;
3. c.mengurangi pencemaran dan peningkatan suhu udara;
4. d.mendukung kelestarian keanekaragaman hayati dan sebagai upaya penyelamatan lahan kritis;
5. e.menyemaikan tanaman hias dan tanaman pelindung; dan
6. e.mempertahankan, memelihara dan melindungi Pertamanan dari kerusakan dan alih fungsi;
7. f.meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Pertamanan sebagai sarana kesehatan, pendidikan serta rekreasi; dan
8. g.menghilangkan kesan angker pada makam dengan menghadirkan bentuk bangunan makam dengan konsep Taman berupa gundukan tanah tipis dengan hamparan rumput hijau serta Plakat sebagai nisan atau bangunan makamnya agar lebih teratur, tertib dan indah.

BAB II

TAMAN Terbuka Hijau bagi keindahan Kabupaten;

Pasal 5

(1)Dalam rangka menjaga fungsi Pertamanan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) perlu dilakukan upaya pengelolaan Pertamanan.
(2)Pengelolaan Pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)bertujuan untuk :
1. a.menjaga keseimbangan ekosistem dan keserasian lingkungan fisik Kabupaten;
2. b.mempertahankan, memelihara, melindungi Pertamanan dari kerusakan dan alih fungsi karena tindakan manusia; dan
3. c.meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Pertamanan sebagai sarana kesehatan, pendidikan dan rekreasi.
(3)Pemerintah Kabupaten melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pertamanan dan Pemakaman wajib melakukan pengelolaaan Taman mulai dari perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengembangan dan pengawasan serta pengendalian.
(4)Dalam melaksanakan pengelolaan Taman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Kabupaten melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pertamanan dan Pemakaman dapat menjalin kernitraan dengan Perangkat Daerah lain, swasta, rnasyarakat atau pelaku pernbangunan lainnya.
(5)Pengelolaan Pertamanan dilaksanakan berdasarkan perencanaan Tata Ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten dengan wajib memperhatikan keseimbangan lingkungan.
1. f.mencukupi kebutuhan tanaman bagi Taman Kabupaten, Jalur Hijau dan Hutan Kabupaten.

Pasal 9

(1)Untuk menunjang keindahan dan mempercantik Kabupaten pada malam hari, di setiap Taman atau tempat tertentu lainnya dapat dipasang lampu dekorasiyang terdiri dari lampu hias dan lampu Taman.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penghiasan Taman Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur Pasal 8 Pemerintah Kabupaten membuka lahan yang telah ditentukan untuk membuat kawasan Ruang Terbuka Hijau untuk Pertamanan Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Setiap penghuni atau pihak yang bertanggung jawab atas rumahjbangunan dalam pengelolaanTaman wajib:

a.memelihara pohon atau tanaman dan memotong rumput sesuai batas halamanj pekarangan rumahj bangunan secara periodik;dan
b.memelihara, mengatur dan mengawasi tanamannya agar tidak mengganggukepentingan umum.

Pasal 6

(1)Setiap Orang atau pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan rumah, kantor, hotel, industri pabrik, bangunan perdagangan dan sejenisnya wajib untuk menghijaukan halaman atau pekarangan dengan tanaman pelindung danj atau tanaman produktif.
(2)Jenis tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi fisik bangunan, yang secara teknis ditentukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pertamanan dan Pemakaman.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis dan tata cara penghijauan halaman atau perkarangan dan jenis tanaman yang akan ditanam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Umum sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Bupati atau Perangkat Daerah yang membidangi Pertamanan dan Pemakaman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(3)Dalam pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan pengendalian dan pelestarian Pertamanan Kabupaten.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. PemerintahkewenanganmerupakanKabupaten Kabupaten.
(2)Setiap Orang atau Badan yang memanfaatkan Taman

Pasal 11

(1)Pemanfaatan pertamanan kabupaten yang dikelola dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

(1)Dalam pelaksanaan pengelolaan TPU dan TPBU

Pasal 14

(1)Untuk ketertiban dan keteraturan bagi TPU dan TPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dan huruf b diadakan pengelompokan tempat bagi masing-masing pemeluk agama.
(2)Pengelompokan temp at sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.bagi umat islam, untuk orang-orang yang pada saat meninggalnya beragama islam;
2. b.bagi umat kristen, untuk orang-orang yang pada saat meninggalnya beragama kristen;
3. c.bagi umat hindu, untuk orang-orang yang pada saat meninggalnya beragama hindu;
4. d.bagi umat Budha, untuk orang-orang yang pada saat meninggalnya beragama Budha; darr/ atau
5. e.bagi penganut kepercayaan lainnya disesuaikan dengan kepercayaan yang dianut terakhir.

Pasal 13

Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diperuntukkan bagi:

a.masyarakat dalam Kabupaten yang meninggal dunia di dalam Kabupaten maupun di luar Kabupaten; dan
b.masyarakat lainnya yang meninggal dunia di dalam Kabupaten maupun di luar Kabupaten. Paragraf2 Peruntukkan dan Pengelompokan Tempat Pemakaman Jenis Taman Pemakaman meliputi:
a.TPU;
b.TPBU;
c.TPK;dan
d.Pemakaman Ungkonan.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…