DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 Juni 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang memuat: Laporan realisasi anggaran; Laporan perubahan saldo anggaran lebih; Neraca; Laporan operasional; Laporan arus kas; Laporan perubahan ekuitas; dan Catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut juga dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD/perusahaan daerah dan laporan keuangan APBDesa.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pe1aksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Se1atan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); tentang Republik Lembaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4.
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ten tang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9); 3
13.Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 24 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 24);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKlLANRAKYATDAERAH KABUPATENMUSI BANYUASIN dan BUPATI MUSI BANYUASIN MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUN 2017. Pasall

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
1. a.Laporan realisasi anggaran;
2. b.Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. c.Neraca;
4. d.Laporan operasional;
5. e.Laporan arus kas;
6. f.Laporan perubahan ekuitas; dan
7. g.Catatan atas laporan keuangan
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah dan laporan keuangan APBDesa. 4 Pasal 2 Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :
1. a.Pendapatan
2. b.Belanja Surplus
3. c.Pembiayaan Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan Netto SILPA Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 2.642.776.006.641,88 2.619.480.025.846,46 23.295.980.795,42 29.823.279.857,47 29.000.000.000,00 823.279.857,47 24.119.260.652,89 Pasal 3 Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 sebagai berikut :
(1)Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 233.944.000.416,65 dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran Pendapatan setelah Rp. perubahan
2. b.Realisasi Rp. Selisih kurang Rp. 2.876.720.007.058,53 2.642.776.006.641,88 (233.944.000.416,65)
(2)Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp257.592.534.391,54 dengan rincian sebagai berikut: 2.619.480.025.846,46 (257.592.534.391,54) Rp. Rp.Selisih kurang
1. a.Anggaran Belanja setelah Rp. 2.877.072.560.238,00 perubahan
2. b.Realisasi
(3)Selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah Rp23.648.533.974,89 dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Defisit setelah perubahan Rp. (352.553.179,47)
2. b.Realisasi Rp. 23.295.980.795,42 Selisih Iebih Rp. 23.648.533.974,89 5
(4)Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp470.726.678,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran penerimaan pembiayaan setelah
2. b.Realisasi Selisih Iebih Rp. Rp. Rp. 29.352.553.179,47 29.823.279.857,47 470.726.678,00
(5)Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah RpO,OOdengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah
2. b.Realisasi Selisih Rp. Rp. Rp. 29.000.000.000,00 29.000.000.000,00 0,00
(6)Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp470.726.678,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan
2. b.Realisasi Selisih Iebih Rp. Rp. Rp. 352.553.179,47 823.279.857,47 470.726.678,00 Pasal 4 Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut :
3. a.Saldo Anggaran Lebih Awal
4. b.Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Selisih
5. c.SILPA Selisih
6. d.Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
7. e.Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. Rp. Rp. _ Rp. Rp. Rp. Rp. 29.352.553.179,47 29.823.279.857,47 470.726.678,00 24.119.260.652,89 23.648.533.974,89 470.726.678,00 24.119.260.652,89 6. Pasa15 Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut :
8. a.Jumlah aset
9. b.Jumlah kewajiban
10. c.Jumlah ekuitas Rp. Rp. Rp. Pasa16 7.512.423.614.971,62 94.226.992.217,30 7.418.196.622.754,32 Laporan operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut :
11. a.Pendapatan Rp. 2.553.014.345.896,61
12. b.Beban Rp. 2.509.312.859.296,90
13. c.Surplus dari kegiatan operasional Rp. 43.701.486.599,71
14. d.Defisit dan kegiatan non (10.154.626,00) operasional Rp.
15. e.Surplus laporan operasional Rp. 43.691.331.973,71 Pasa17 Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut : Rp. 29.823.380.883,47 Rp. 722.810.249.169,88 Rp. (728.514.268.374,46) Rp. 0,00 Rp. 708.974,00
16. a.Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2017
17. b.Arus kas dari aktivitas operasi
18. c.Arus kas dari aktivitas investasi
19. d.Arus kas dari aktivitas pendanaan
20. e.Arus kas dari aktivitas Transitoris
21. f.Saldo kas akhir per 31 Desember Tabun 2017 Rp. 24.120.070.652,89 7 Pasal 8 Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf f untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut :
22. a.Ekuitas Awal Rp. 7.364.346.944.498,69
23. b.Surplus LO Rp. 42.378.768.575,71
24. c.Dampak KumulatifPerubahan Rp. 11.470.909.679,92 Kebijakanj Kesalahan Mendasar
25. d.Ekuitas Akhir Rp. 7.418.196.622.754,32 Pasal 9 Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos - pos laporan keuangan. Pasall0 Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
26. a.Lampiran I Lampiran 1.1 Lampiran 1.2 Lampiran 1.3 Laporan realisasi anggaran; Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; 8 Lampiran 1.4 Lampiran II Lampiran III Lampiran IV Lampiran V Lampiran VI Lampiran VII Lampiran VIII Lampiran IX Lampiran X Lampiran XI Lampiran XII Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Laporan perubahan saldo anggaran lebih Laporan operasional Laporan perubahan ekuitas Neraca Laporan arus kas Catatan atas laporan keuangan Oaftar rekapitulasi piutang daerah; Oaftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih Oaftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir Oaftar penyertaan modal (investasi) daerah; Oaftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Lampiran XIII Oaftar rekapitulasi aset tetap Lampiran XIV Oaftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan Lampiran XV daftar rekapitulasi aset lainnya Lampiran XVI Oaftar dana cadangan daerah; Lampiran XVII Oaftar kewajiban jangka pendek Lampiran XVIII: Oaftar Kewajiban Jangka Panjang 9 Larnpiran XIX Daftar kegiatan yang be1urn diselesaikan sampai dengan akhir tahun dan dianggarkan kernbali dalarn tahun anggaran berikutnya (dpal) Larnpiran XX.I: Ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah pendapatan, beban, dan laba (rugi) bersih Larnpiran XX.2: Ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah aktiva, kewajiban, dan ekuitas dana Larnpiran XXI Ikhtisar laporan keuangan desa Larnpiran XXII Pernyataan tanggung jawab;

Pasal 11

Larnpiran laporan keuangan sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

a.Ikhtisar laporan keuangan badan usaha rnilik daerahjperusahaan daerah tercanturn dalarn Larnpiran VIIIperaturan daerah inL
b.Laporan keuangan APBDesa dalam Lampiran IX peraturan daerah inL Pasal 12 Bupati rnenetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pe1aksanaan APBD Tahun 2017 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2017. 10 Pasal 13 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Diundangkan di Sekayu pada tanggal 2.Q jul'li 2018 SEKRE1J RIS DAERAH KABUPATEN USI BANYUASIN, Ditetapkan di Sekayu pada tanggal 2..9 ;..cNi 201 f BUPATI MUSI BANfUASINr 1 f LEMBARANDAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASINTAHUN ,"0 IS NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR (b /M(.(I?A /2-0(8) 11

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…