DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 8 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, penyelenggara pemerintahan, prinsip pelaksanaan hubungan tata kerja, pola hubungan tata kerja, hubungan tata kerja, staf ahli dan tenaga ahli, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mewujudkan tertib penyeIenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan, dan pelayanan publik diperlukan keselarasan, keterpaduan, dan keserasian pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang pemerintahan di Kabupaten;
b.bahwa dalam rangka menciptakan keIjasama yang terpadu dan terintegrasi dalam melaksanakan mekanisme pengawasan yang profesional, perlu diatur suatu pola hubungan antara Pemerintah Kabupaten dan DPRD;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Hubungan Tata KeIja Pemerintahan Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENMUSI BANYUASIN dan BUPATI MUSI BANYUASIN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HUBUNGAN TATA KERJA PEMERINTAHANDAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3.Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memlmpm pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
4.Wakil Bupati adalah wakil Bupati Kabupaten Musi Banyuasin.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 2
6.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
7.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud daIam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8.Tata Hubungan KeIja Pemerintahan Daerah adalah tata laksana hubungan keIja yang membuat prinsip dan mekanisme tata Iaksana hubungan keIja antar unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang meliputi Bupati, DPRD, dan perangkat daerah Kabupaten.
9.Urusan Pemerintahan Wajib adaIah Urusan Pemerintahan yang wajib diseIenggarakan oleh Kabupaten.
10.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diseIenggarakan oleh Kabupaten sesuai dengan potensi yang dimiliki Kabupaten.
11.Program Pembentukan Perda yang seIanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
12.Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat PB KDH adaIah peraturan yang ditetapkan oIeh dua atau lebih Kepala Daerah.
13.Anggaran Pendapatan dan BeIanja Daerah yang seIanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14.Kebijakan Umum APBDyang selanjutnya disingkat KUAadaIah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 3
15.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana keIja dan anggaran satuan keIja Perangkat Daerah.
16.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan peIjanjian keIja yang bekeIja pada instansi pemerintah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menciptakan keIjasama yang terpadu dan terintegrasi dalam melaksanakan mekanisme hubungan tata keIja yang profesional, akuntabel, smergIs, transparan, dan inovatif.

Pasal 3

Ruang lingkup hubungan tata keIja meliputi:

a.penyusunan kebijakan Kabupaten;
b.penyusunan APBD;
c.kebijakan strategis kepegawaian;
d.kebijakan strategis pengelolaan barang;
e.laporan keterangan pertanggungjawaban;
f.penyusunan peraturan daerah;
g.kebijaksanaan pengawasan peraturan perundang-undangan;
h.bentuk komunikasi dan tukar menukar informasi; dan
i.klarifikasi atas berbagai permasalahan. BABII PENYELENGGARAPEMERINTAHAN Umum Pasal 4 (I) Unsur penyelenggara pemerintahan terdiri dari Bupati dan DPRD.

(2)Bupati dan DPRD mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang dalam menyelenggarakan Pemerintahan yang dibantu oleh Perangkat Daerah. 4
(1)Kewenangan Pemerintah Kabupaten untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dibagi dalam urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
(2)Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pasal 6

(1)Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:
1. a.pendidikan;
2. b.kesehatan;
3. c.pekeIjaan umum dan penataan ruang;
4. d.peru mahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. e.ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
6. f.sosial.
(2)Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:
1. a.tenaga keIja;
2. b.pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. c.pangan;
4. d.pertanahan;
5. e.lingkungan hidup;
6. f.administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. g.pemberdayaan masyarakat dan Desa;
8. h.pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  1. 1.perhubungan;
9. j.komunikasi dan informatika;
10. k.koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  1. 1.penanaman modal; 5
11. m.kepemudaan dan olah raga;
12. n.statistik;
13. o.persandian;
14. p.kebudayaan;
15. q.perpustakaan; dan
16. r.kearsipan.
(3)Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:
1. a.kelautan dan perikanan;
2. b.pariwisata;
3. c.pertanian;
4. d.kehutanan;
5. e.energi dan sumber daya mineral;
6. f.perdagangan;
7. g.perindustrian;dan
8. h.transmigrasi.
9. a.memimpin pe1aksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
10. b.memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
11. c.menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
12. d.menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, dan rancangan Peraturan Daerah ten tang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDkepada DPRD untuk dibahas bersama sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang- undangan; 6
13. e.mewakili Kabupaten di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
14. f.melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bupati berwenang:
1. a.mengajukan rancangan Peraturan Daerah;
2. b.menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
3. c.menetapkan peraturan Bupati dan keputusan Bupati;
4. d.mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Kabupaten dan/atau masyarakat;
5. e.melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(1)DPRD berfungsi:
1. a.pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten;
2. b.anggaran; dan
3. c.pengawasan.
(2)Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat.
(3)Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD menjaring aspirasi masyarakat.

Pasal 10

Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara :

a.membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah.
b.mengajukan usul Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten; dan 7
c.menyusun program bersama Bupati. pembentukan Peraturan Oaerah

Pasal 11

(1)Program Pembentukan Peraturan Oaerah sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf c memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Peraturan Oaerah yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran.
(2)Oalam menetapkan program pembentukan Peraturan Oaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OPRO melakukan koordinasi dengan Bupati.

Pasal 12

(1)Fungsi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Oaerah ten tang APBOyang diajukan oleh Bupati.
(2)Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
1. a.membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Bupati berdasarkan RKPO;
2. b.membahas Rancangan Peraturan Oaerah tentang APBO;
3. c.membahas Rancangan Peraturan Oaerah tentang Perubahan APBO;dan
4. d.membahas Rancangan Peraturan Oaerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBO.

Pasal 13

(1)Fungsi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
1. a.pelaksanaan Peraturan Oaerah dan Peraturan Bupati;
2. b.pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintah Oaerah; dan
3. c.pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan. 8
(2)Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, DPRD berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
(3)DPRD melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2).
(4)DPRD dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Paragraf2 Tugas dan Wewenang

Pasal 14

DPRD Kabupaten bertugas dan berwenang:

a.membentuk Peraturan Daerah bersarna Bupati;
b.membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai yang diajukan oleh Bupati;
c.melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD;
d.memilih Bupati dan wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan;
e.mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati kepada Menteri melalui gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.
f.memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten terhadap rencana perjanjian intemasional yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten;
g.memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama intemasional yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten;
h.meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten;
i.memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sarna dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Kabupaten; dan J. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesual dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 9

(1)Dalarn melakukan hubungan kerja, Bupati dan DPRD wajib menjalankan pnnsip:
1. a.kemitraan yang sejajar;
2. b.adiI;
3. c.terbuka;
4. d.akomodatif;
5. e.responsif;
6. f.professional; dan
7. g.proporsional.
(2)Bupati dan DPRD daIam meIakukan hubungan kerja diIarang meminta atau menenma imbalan atau hadiah untuk kepentingan pnbadi, keluarga, sanak keIuarga, maupun kelompoknya. BABIV POLAHUBUNGANTATAKERJA Pasal 16
(1)Hubungan kerja antara Bupati dan DPRD didasarkan atas kemitraan yang sejajar.
(2)Hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalarn bentuk:
1. a.persetujuan bersama dalam pembentukan Peraturan Daerah;
2. b.penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD;
3. c.persetujuan terhadap kerja sarna yang akan dilakukan Pemenntah Kabupaten;
4. d.rapat konsultasi DPRD dengan Bupati secara berkala atau insidental dalarn bentuk lainnya; dan
5. e.bentuk Iainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…