DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 16 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum, Prinsip, Perumahan dan Permukiman, Prasarana Sarana dan Utilitas Umum, Persyaratan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Pembentukan Tim Verifikasi, Tata Cara Penyerahan Prasana, Sarana dan Utilitas Umum, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan dan Pembiayaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Perrnukiman; BUPATI MUSI BANYUASIN, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA Mengingat Menimbang PENYERAHANPRASARANA,SARANADAN UTILITASUMUM PERUMAHANDAN PERMUKIMAN TENTANG BUPATI MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURANDAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 4 TAHUN 2022 SALINAN ff Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 ten tang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah tentang Republik 23 Tahun 2014 (Lembaran NegaraPemerintahan Daerah
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
7.Undang-Undang Nomor fl

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3.Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERU MAHAN DAN PERMUKIMAN. Menetapkan: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENMUSI BANYUASIN dan BUPATI MUSI BANYUASIN dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630). r! di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
6.Permukiman adalah bagian dari Lingkungan Hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai Prasarana, Sarana, Utilitas Umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di Kawasan Perkotaan atau Kawasan perdesaan.
7.Perumahan adalah kumpulan Rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
8.Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik Lingkungan Hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, arnan, dan nyarnan.
9.Sarana adalah fasilitas dalarn Lingkungan Hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
10.Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan Lingkungan Hunian.
11.Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan darr/atau tanah tanpa bangunan dalarn bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari setiap orang atau pengembang kepada pemerintah kabupaten.
12.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Badan Hukum.
13.Pengembang adalah setiap orang, institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman.
14.Masyarakat adalah orang perseorangan yang kegiatannya di bidang perumahan dan kawasan permukiman, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan permukiman.
15.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli fl

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini disusun dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum terhadap ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan Perumahan dan Permukiman sesuai dengan standar, rencana tapak yang disetujui oleh Pemerintah Kabupaten, serta kondisi dan kebutuhan masyarakat.
(2)Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman dari Setiap Orang atau pengembang kepada Pemerintah Kabupaten bertujuan untuk menjarmn keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan Perumahan dan Permukiman. atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

16.Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.
17.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
18.Daftar Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat DBMD adalah daftar yang memuat data seluruh Barang Milik Daerah.
19.Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat DBP adalah daftar yang memuat data Barang Milik Daerah yang digunakan oleh masing-masing pengguna barang.
20.Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk dari anggota masyarakat dan instansi terkait yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus dibidangnya.
21.Rencana Tapak adalah peta rencana peletakan bangunan atau kavling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala dan batas luas lahan tertentu. ff

Pasal 6

(1)Rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, berupa bangunan gedung bertingkat dalam suatu lingkungan.
(2)Bangunan gedung bertingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bersama, benda-bersama, dan tanah -bersama.

Pasal 5

(1)Perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berupa kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian.
(2)Kelompok rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlantai satu atau berlantai dua.

Pasal 4

Perumahan dan Permukiman terdiri atas:

a.Perumahan tidak bersusun; dan
b.rumah susun.
a.keterbukaan;
b.akuntabilitas;
c.kepastian hukum;
d.keberpihakan;dan
e.keberlanjutan.

BAB III

PERUMAHANDANPERMUKIMAN

Pasal 3

Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Dan Permukiman berdasarkan prinsip:

BAB II

PRINSIP fl

Pasal 10

Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

a.jaringan air bersih;
b.jaringan listrik;
c.jaringan telepon;
d.jarmgan gas;
e.jaringan transportasi;
f.pemadam kebakaran; atau
1. 1.sarana parkir. sebagaimana

Pasal 9

Sarana Perumahan dan Permukiman dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:

a.sarana perniagaari/ perbelanjaan;
b.sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
c.sarana pendidikan;
d.sarana kesehatan;
e.sarana peribadatan;
f.sarana rekreasi dan olah raga;
g.sarana pemakaman;
h.sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; atau

Pasal 8

Prasarana Perumahan dan Permukiman sebagairnana dimaksud dalam Pasal 7 paling sedikit meliputi:

a.jaringan jalan;
b.jaringan saluran pembuangan air limbah;
c.jaringan saluran pembuangan air hujan; dan
d.tempat pembuangan sampah. BABIV PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM

Pasal 7

Perumahan dan Permukirnan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 4 wajib dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum. I!

Pasal 13

(1)Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 untuk rumah susun berupa tanah siap bangun.
(2)Tanah siap bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di satu lokasi dan di luar hak milik atas satuan Pasal 12
(1)Penyerahan Prasarana dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10, pada perumahan tidak bersusun berupa tanah siap bangun darr/ atau bangunan.
(2)Penyerahan Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, pada rumah tidak bersusun berupa tanah siap bangun.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…