DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 26 Juli 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, penyelenggaraan tera/tera ulang, nama, objek dan subjek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur serta tarif retribusi, struktur dan tarif retribusi, penyesuaian dan tarif retribusi, masa retribusi, wilayah dan tata cara pemungutan, saat retribusi terutang, tata cara pembayaran, tata cara penagihan, pengurangan, keringanan dan pembebesan retribusi, pemanfaatan, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, kedaluwarsa penagihan, pemeriksaan, insentif pemungutan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan TerajTera Ulang;

1.PasaI 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera SeIatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 ten tang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-Syarat bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN dan BUPATI MUSI BANYUASIN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

BAB I

KETENTUANUMUM Pasa11 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dalam hal kebenaran pengukuran UTIP dan sebagai sarana peningkatan pendapatan Kabupaten. BAB11 PENYELENGGARAANTERA/TERAULANG Pasal 3

(1)Setiap UTIP yang secara langsung ataupun tidak langsung digunakan dan/atau disimpan di tempat usaha dalam keadaan siap pakai, digunakan untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan wajib di Tera/Tera Ulang.
(2)UTIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
1. a.kepentingan umum;
2. b.usaha; 6
3. c.menyerahkan atau menerima barang;
4. d.menentukan pungutan atau upah;
5. e.menentukan produk akhir dalam perusahaan; dan
6. f.melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang- undangan. Pasa14 (I) Setiap UTIP yang di Tera/Tera Ulang wajib memenuhi persyaratan teknis sesuai standar yang ditetapkan.
(2)Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (I) sebagai berikut:
1. a.menggunakan satuan Sistem Internasional dan berdasarkan desimal;
2. b.dibuat dari bahan yang tahan aus, tahan perubahan bentuk, tahan pengaruh cuaca, dan konstruksinya sesuai dengan penggunaannya yang wajar, serta menjamin ketahanan sifat ukurnya dan tidak mudah memberikan kesempatan untuk dapat dilakukannya perbuatan curang; dan
3. c.syarat teknis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Untuk memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan standar sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan Tera/Tera Ulang dan pengujian secara berkala.

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan Pelayanan Tera/Tera Ulang atas UTIP dilaksanakan di:
1. a.laboratorium Unit Metrologi Legal; atau
2. b.luar laboratorium Unit Metrologi Legal.
(2)Setiap UTIP yang memenu hi persyaratan dibubuhi dengan tanda Tera sah yang berlaku danl atau Surat Keterangan Hasil Pengujian.
(3)UTIP yang tidak memenuhi persyaratan dibubuhi dengan tanda Tera batal dan/atau Surat Keterangan. 7 Pasal 6 Dinas melalui Unit Metrologi Legal dapat menyelenggarakan kegiatan Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), paling sedikit harus memiliki:
1. a.gedung kantor, laboratorium, dan peralatan sesuai dengan lingkup pelayanan;
2. b.SKKPTTUUTTP;
3. c.sumber daya manusia Kemetrologian;
4. d.cap tanda Tera sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
5. e.kemampuan pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan dalam hal ini Direktur Jenderal.

Pasal 7

(1)Tera/Tera Ulang UTTP dilakukan oleh Pegawai Berhak.
(2)Pegawai Berhak mempunyai hak:
1. a.mengesahkan, Menjustir, atau membatalkan UTTP yang diperiksa dan diuji;
2. b.menolak untuk memberi tanda sah terhadap UTTP batal atau tidak memenuhi persyaratan;
3. c.menolak untuk melakukan kegiatan Tera/Tera Ulang UTTP, jika tidak memenuhi persyaratan administrasi dan syarat teknis;
4. d.merusak UTTPyang telah diuji pada saat kegiatan Tera/Tera Ulang berdasarkan hasil pengujian yang menyatakan UTTP tidak memenuhi syarat teknis serta tidak dapat diperbaiki lagi; dan
5. e.menggunakan tanda Pegawai Berhak yang telah ditetapkan.
(3)Pegawai Berhak wajib:
1. a.memberi penjelasan, informasi, atau keterangan kegiatan Tera dan/atau Pelayanan Tera Ulang UTTPkepada wajib Tera atau wajib Tera Ulang; 8 yang wajib dapat dilayani untuk dan/atau pelayanan melakukan alat UTIP
2. b.menolak UTIP yang tidak dilakukan kegiatan Tera Tera Ulang;
3. c.menera atau menera ulang setiap UTIP diajukan oleh wajib Tera dan/ atau Tera Ulang;
4. d.menjelaskan kepada wajib Tera dan/atau wajib Tera Ulang tentang pembatalan atau perusakan UTIP yang tidak memenuhi syarat teknis;
5. e.melaksanakan kegiatan teknis pemeriksaan dan pengujian UTIP berdasarkan syarat teknis;
6. f.menggunakan formulir cerapan sesuai peruntukannya atau catatan teknis pada setiap kegiatan pengujian UTIP yang di Tera dan/atau di Tera Ulang dan menyampaikan pada pimpinan sidang, regu, atau unit setempat; dan
7. g.membuat berita acara hasil pemeriksaan dan pengujian UTIP yang di Tera dan/atau di Tera Ulang. Pasa18
(1)Dinas melalui Unit Metrologi Legal pengawasan terhadap penggunaan di Kabupaten.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Tahun.
(3)Dinas melalui Unit Metrologi Legal dapat bekeIja sarna dengan Perangkat Daerah terkait dalam hal pengawasan terhadap penggunaan alat UTIP di Kabupaten. 9

BAB III

NAMA,OBJEK DANSUBJEK RETRIBUSI Pasal 9 Dengan nama Retribusi Pe1ayanan Tera/Tera UIang, dipungut Retribusi atas peIayanan pengujian UTIP, dan pengujian barang daIam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 10

(1)Objek Retribusi adalah pelayanan pengujian UTIP dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)UTIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.ukuran panjang;
2. b.ukuran panjang dengan alat hitung (counter meter);
3. c.alat ukur permukaan cairan (level gauge), terdiri dari :
  1. 1.mekanik; dan
  2. 2.e1ektronik;
4. d.takaran (basah/kering);
5. e.tangki ukur :
  1. 1.bentuk sHinder tegak;
  2. 2.bentuk sHinder datar; dan
  3. 3.bentuk bola dan speroidal;
6. f.tangki ukur gerak, terdiri dari :
  1. 1.tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon; dan
  2. 2.tangki ukur tongkang, tangki ukur pindah, tangki ukur apung dan kapal;
7. g.alat ukur dari gelas :
  1. 1.labu ukur, buret dan pipet; dan
  2. 2.gelas ukur; 10
8. h.bejana ukur; I. meter taksi; J. speedometer;
9. k.meter rem;
  1. 1.tachometer;
10. m.thermometer;
11. n.densimeter;
12. o.viskometer;
13. p.alat ukur luas;
14. q.alat ukur sudut;
15. r.alat ukur cairan minyak, terdiri dari :
  1. 1.meter bahan bakar minyak;
  2. 2.meter induk;
  3. 3.meter keIja; dan
  4. 4.pompa ukur;
16. s.alat ukur gas, terdiri dari :
  1. 1.meter induk;
  2. 2.meter keIja;
  3. 3.meter gas orifice dan sejenisnya;
  4. 4.perlengkapannya meter gas orifice;
  5. 5.pompa ukur bahan bakar gas (bbg), Ipg; dan
  6. 6.tabung gas Ipg atau gas lainnya;
17. t.meter air, terdiri dari :
  1. 1.meter induk; dan
  2. 2.meter keIja;
18. u.meter cairan minuman selain air:
  1. 1.meter induk; dan
  2. 2.meter keIja;
19. v.pembatasan arus air;
20. w.alat kompensasi, suhu (atc)/tekanan/kompensasi lainnya;
21. x.meter prover;
22. y.meter arus massa (meter keIja);
23. z.alat ukur pengisi (filling machine); 11 aa. meter listrik (meter kwh);
  1. 1.meter induk;
  2. 2.meter kerja kelas 2; dan
  3. 3.meter kerja kelas 1 dan ke1as 0,5; bb. meter energi listrik lainnya; cc. pembatas arus listrik; dd. stop watch; ee. alat ukur kesehatan dan lingkungan hidup; fT. anak timbangan :
  4. 1.kete1itian sedang dan biasa (kelas m2 dan m3);
  5. 2.ketelitian halus (kelas 12dan ml); dan
  6. 3.ketelitian khusus (ke1ase2 dan fl); gg. timbangan, terdiri dari :
  7. 1.sampai dengan 3000 kg : a) ketelitian sedang dan biasa (kelas 1II dan kelas IV); b) kete1itian halus (kelas 11);dan c) ketelitian khusus (kelas I);
  8. 2.lebih dari 3000 kg : a) ketelitian sedang dan biasa; dan b) ketelitian halus dan khusus;
  9. 3.timbangan ban berjalan; dan
  10. 4.timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih; hh. dead weight tester machine; ii. alat ukur takaran tanah; ii. manometer minyak; kk. pressure calibrator;
  11. 11.pressure recorder; mm. pencap kartu (printer/recorder) otomatis; nn. meter kadar air;
  12. 1.untuk biji-bijian tidak mengandung minyak;
  13. 2.untuk biji-bijian mengandung minyak; dan
  14. 3.untuk kayu dan komoditi lain;
  15. 00.UTIP yang memiliki konstruksi tertentu :
  16. 1.timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot ingsut dan timbang pegas; 12
  17. 2.timbangan cepat, pengIsl (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas; dan
  18. 3.timbangan elektronik untuk semua kapasitas; pp. UTTPyang memerlukan pengujian tertentu; qq. UTTPyang ditanam; IT. UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus; ss. UTTPtermasuk anak timbangan yang ditanam; tt. UTTP termasuk anak timbangan yang tidak ditanam; uu. kalibrasi; dan vv. barang dalam keadaan terbungkus; Pasal1l Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki, memakai atau pemegang kuasa atas UTTP yang memperoleh jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang. BABIV GOLONGANRETRIBUSI

Pasal 12

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang termasuk golongan Retribusi Jasa Umum. BABV CARAMENGUKURTINGKATPENGGUNAANJASA

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa Tera/Tera Ulang diukur berdasarkan:

a.tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas serta peralatan pengujian; dan/atau
b.jangka waktu dan jenis pemberian pelayanan. 13

(1)Prinsip dan sasaran daIam penetapan struktur dan tarif Retribusi didasarkan pada kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan memperhatikan:
1. a.biaya operasionaI;
2. b.biaya perawatan dan pemeliharaan;
3. c.kemampuan masyarakat;
4. d.aspek keadilan; dan
5. e.kepastian hukum.
(2)Biaya sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, serta biaya modal.
(1)Struktur dan tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan berdasarkan Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam PasaI 12.
(2)Besaran tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang tercantum daIam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(1)Tarif Retribusi ditinjau kembaIi paling lama 3 (tiga) tahun sekaIi.
(2)Peninjauan kembaIi tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian Kabupaten. 14
(3)Besaran tarif Retribusi hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
(4)Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ten tang besaran tarif Retribusi hasil peninjauan kembali. BABIX MASARETRIBUSI Pasal 17 Masa Retribusi meliputi:
1. a.Retribusi Tera/Tera Ulang atas UTTP;
2. b.berdasarkan masa berlaku tanda Tera sah;
3. c.masa berlaku Retribusi kalibrasi atas UTTP sesual jangka;
4. d.waktu masa kalibrasi yang ditetapkan dalam Surat;
5. e.keterangan Hasil Pengujian Kalibrasi; dan
6. f.penggunaan dan kelayakan alat.

BAB VIII

PENYESUAIANTARIF RETRIBUSI Pasa! 16

Pasal 18

Masa Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, tidak berlaku apabila UTTP mengalami peru bahan fisik dan non fisik sehingga mengalami perubahan sifat ukumya. BABX WILAYAHDANTATACARAPEMUNGUTAN

Pasal 19

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten tempat pelayanan diberikan.

Pasal 20

(1)Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 15
(2)Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
(3)Pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dilakukan secara tunai, dengan menggunakan SSRD.
(4)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kuitansi Tera/Tera Ulang.
(5)Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Kabupaten paling lama 1 (satu) hari keIja.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan diatur dengan Peraturan Bupati. BABXI SAATRETRIBUSITERUTANG Pasal 21 Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. BABXII TATACARAPEMBAYARAN Pasal 22
(1)Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
(2)Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. 16 BABXIII TATACARAPENAGIHAN Pasal 23
(1)Penagihan Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
(2)Penagihan Retribusi yang terutang didahului dengan Surat Teguran.
(3)Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saatjatuh tempo pembayaran.
(4)Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sete1ah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
(5)Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati. BABXIV PENGURANGAN,KERINGANANDAN PEMBEBASANRETRIBUSI

Pasal 24

(1)Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
(2)Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wa,jib Retribusi dan fungsi objek Retribusi.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 17 BABXV PEMANFAATAN Pasa! 25
(1)Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Pe1ayanan Tera/Tera Ulang diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan Pelayanan Tera/Tera Ulang.
(2)Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk:
1. a.penggantian biaya jasa atas Pelayanan Tera/Tera Ulang;
2. b.penerbitan dokumen Retribusi;
3. c.pengawasan di lapangan;
4. d.penegakan hukum; dan
5. e.penatausahaan. BABXVI KEBERATAN Pasal 26
(1)Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati me1alui Dinas yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
(3)Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
(4)Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang teIjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi. 18
(5)Pengajuan membayar Retribusi. keberatan tidak menunda Retribusi dan pelaksanaan Pasal 27 kewajiban penagihan
(1)Bupati dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.

Pasal 28

(1)Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan, paling lama 12 (dua belas) bulan.
(2)1mbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB. BABXVII PENGEMBALJANKELEBIHANPEMBAYARAN Pasal 29
(1)Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
(2)Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan. 19
(3)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB hams diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(4)Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
(5)Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
(6)Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
(1)Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
(2)Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguhjika:
1. a.diterbitkan Surat Teguran; atau 20
2. b.ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
(3)Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
(4)Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
(5)Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…