DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 26 Juni 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur mengenai Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang memuat: a. Laporan realisasi anggaran; b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih; c. Neraca; d. Laporan operasional; e. Laporan arus kas; f. Laporan perubahan ekuitas; dan g. Catatan atas laporan keuangan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat [ Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); tentang Republik Lembaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4.
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Penge10laan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri DaIam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RepubIik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9); 3
13.Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN dan BUPATI MUSI BANYUASIN MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2019.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
1. a.Laporan realisasi anggaran;
2. b.Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. c.Neraca;
4. d.Laporan operasional;
5. e.Laporan arus kas;
6. f.Laporan perubahan ekuitas; dan
7. g.Catatan atas laporan keuangan
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerahjperusahaan daerah dan laporan keuangan APBDesa. Pasa12 Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut : 4
1. a.Pendapatan Rp. 3.941.909.794.940,88
2. b.Belanja Rp. 3.647.212.439.376,96 Surplus Rp. 294.697.355.563,92
3. c.Pembiayaan Penerimaan Rp. 493.229.904.303,48 Pengeluaran Rp. 196.140.730.925,00 Pembiayaan Netto Rp. 297.089.173.378,48 SlLPA Rp. 591.786.528.942,40 Pasal 3 Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pad a Pasal 2 sebagai berikut :
(1)Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp253.435.240.392,64 dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran Pendapatan setelah Rp. perubahan
2. b.Realisasi Rp. Selisih Lebih Rp. 3.688.474.554.548,24 3.941.909.794.940,88 253.435.240.392,64 3.647.212.439.376,96 (365.867.760.672,76) Rp. Rp.Selisih kurang
(2)Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp365.867.760.672,76) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran Belanja setelah Rp. 4.013.080.200.049,72 perubahan
2. b.Realisasi
(3)Selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah Rp619.303.001.065,40 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Defisit setelah perubahan Rp. (324.605.645.501,48)
2. b.Realisasi Rp. 294.697.355.563,92 Selisih Iebih Rp. 619.303.001.065,40
(4)Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp6.935.29 1.139,00) dengan rincian sebagai berikut 5
1. a.Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan
2. b.Realisasi Selisih Kurang Rp. Rp. Rp. 500.165.195.442,48 493.229.904.303,48 (6.935.291.139,00)
(5)Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp20.581.180.984,00 dengan rincian sebagai berikut
1. a.Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah
2. b.Realisasi Selisih Lebih Rp. Rp. Rp. 175.559.549.941,00 196.140.730.925,00 20.581.180.984,00
(6)Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah (Rp27 .516.4 72.123,00) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran pembiayaan neUo setelah perubahan
2. b.Realisasi Selisih Kurang Pasal 4 Rp. Rp. Rp. 324.605.645.501,48 297.089.173.378,48 (27.516.472.123,00) Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :
3. a.Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 247.489.457.842,48
4. b.Penggunaan Saldo Anggaran Rp. 247.489.457.842,48 Lebih Selisih Rp.
5. c.SILPA Rp. 591.786.528.942,40 Selisih Rp. 591.786.528.942,40
6. d.Koreksi Kesalahan Rp. Pembukuan Tahun Sebelumnya
7. e.Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 591.786.528.942,40 6 Pasal 5 Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut :
8. a.Jumlah aset
9. b.Jumlah kewajiban C. Jumlah ekuitas Rp. Rp. Rp. Pasal 6 8.913.188.475.534,97 323.810.865.314,99 8.589.377 .610.219,98 Laporan operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut :
10. a.Pendapatan Rp. 2.738.159.088.735,59
11. b.Beban Rp. 3.065.926.294.436,48
12. c.Defisit dari kegiatan (327.767.205.700,89) operasional Rp.
13. d.Defisit dari kegiatan non Rp. (3.159.972.185,00) operasional
14. f.Pos Luar Biasa Rp. (913.265.205,00)
15. e.Defisit laporan operasional Rp. (331.840.443.090,89)

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 20 19 se bagai beriku t : Rp. 245.692.018.654,48 Rp. 1.397.103.879.924,83 Rp. (1.150.606.524.360,91) Rp. 99.599.715.536,00 Rp. (2.560.812,00)

a.Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2019
b.Arus kas dari aktivitas operasi
c.Arus kas dari aktivitas investasi
d.Arus kas dari aktivitas pendanaan
e.Arus kas dari aktivitas Transitoris
f.Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2019 Rp. 591. 786.528. 942,40 7 Pasal 8 Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud pad a Pasal 1 huruf f untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Oesember Tahun 2019 sebagai berikut :
a.Ekuitas Awal
b.Surplus LO
c.Koreksi Ekuitas
d.Ekuitas Akhir Pasal 9 Rp. Rp. Rp. Rp. 8.106.993.647.611,79 (331.840.443.090,89) 814.224.405.699,08 8.589.377.610.219,98 Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos - pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBO sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Oaerah 1m, terdiri dari :

a.Lampiran I Lampiran 1.1 Lampiran 1.2 Lampiran 1.3 Laporan realisasi anggaran; Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Rincian Iaporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, orgamsasl, program dan kegiatan; 8 Lampiran 1.4 Lampiran II Lampiran III Lampiran IV Lampiran V Lampiran VI Lampiran VII Lampiran VIII Lampiran IX Lampiran X Lampiran XI Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Laporan perubahan saldo anggaran lebih Laporan operasional Laporan perubahan ekuitas Neraca Laporan arus kas Catatan atas laporan keuangan Daftar rekapitulasi piutang daerah; Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Lampiran XII Daftar realisasi penambahan pengurangan aset tetap daerah; dan Lampiran XIII Daftar rekapitulasi aset tetap Lampiran XIV Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan Lampiran XV Daftar rekapitulasi aset lainnya Lampiran XVI Daftar dana cadangan daerah; Lampiran XVII Daftar kewajiban jangka pendek Lampiran XVIII: Daftar kewajiban jangka panjang 9 Lampiran XIX Daftar kegiatan yang beIum diseIesaikan sam pal dengan akhir tahun dan dianggarkan kembaIi daIam tahun anggaran berikutnya (dpaI) Lampiran XX Daftar pinjaman daerah Lampiran XX!.1: Ikhtisar Iaporan keuangan perusahaan daerah pendapatan, beban, dan laba (rugi) bersih Lampiran XX!.2: Ikhtisar Iaporan keuangan perusahaan daerah aktva, kewajiban, dan ekuitas dana Lampiran XXII : Ikhtisar Iaporan keuangan desa Lampiran XXIII: Pernyataan tanggungjawab;

Pasal 11

Lampiran Iaporan keuangan sebagaimana dimaksud daIam PasaI 1 ayat (2) terdiri dari :

a.Ikhtisar Iaporan keuangan badan usaha miIik daerahjperusahaan daerah tercantum daIam Lampiran XXI peraturan daerah ini.
b.Laporan keuangan APBDesa daIam Lampiran XXII peraturan daerah ini.

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati ten tang Penjabaran Pertanggungjawaban PeIaksanaan APBD Tahun 2019 sebagai rincian Iebih Ianjut dari pertanggungjawaban peIaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019. 10 t

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Ditetapkan di Sekayu pad a tanggal (JG Ju",l 2~1 , BUPATI MUSI BANYUASI~ • Diundangkan di Sekayu pada tanggal ).f, jUtJi 2020 SEKR TARIS DAERAH KAB ATEN MUSI BANYUASIN, H. APRIYAD! ~--_\~- f H. DOD! REZA ALEX NOERD!N LEMBARANDAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASINTAHUN 2020 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR (6-"J-l2olJ)) II

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…