DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024-2044, meliputi: Ketentuan Umum; Industri Unggulan Kabupaten; RPIK 2024-2044; Pelaksanaan; Pelaporan; Pembiayaan; Pemantauan dan Evaluasi; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024-2044; DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIMUSIBANYUASIN, PERATURANDAERAHKABUPATENMUSIBANYUASIN NOMOR 5 TAHUN2025 TENTANG RENCANAPEMBANGUNANINDUSTRIKABUPATENMUSIBANYUASIN TAHUN2024-2044 BUPATI MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN SALINAN Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATENMUSI BANYUASINTAHUN 2024-2044. MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENMUSI BANYUASIN dan BUPATI MUSI BANYUASIN
8.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6916);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2036) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2.Bupati adalah Bupati MusiBanyuasin.
3.Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
5.Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin.
6.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku darr/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi,termasuk jasa industri.
7.Industri Prioritas Nasional adalah industri yang ditetapkan menjadi pilihan utama untuk dibangun dan dikembangkan dalam wilayah Negara Indonesia dan dilaksanakan di daerah- daerah sesuai dengan potensi dan kesesuaian sumber dayanya.
8.Industri Unggulan Provinsi adalah industri yang ditetapkan menjadi industri unggulan dan utama di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
9.Industri Unggulan Kabupaten adalah industri yang ditetapkan menjadi industri unggulan dan utama di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. 10.Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional selanjutnya disingkat RIPINadalah Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yang berlaku untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun. 11.Kebijakan Industri Nasional yang selanjutnya disingkat KIN adalah arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional. 12.Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Selatan

(1)Industri unggulan Kabupaten berdasarkan klasifikasi baku lapangan us aha adalah sebagai berikut:
1. a.Industri minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil atau BABII INDUSTRIUNGGULANKABUPATEN Pasal 3 Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
2. a.Industri unggulan Kabupaten;
3. b.RPIK2024-2044;
4. c.pelaksanaan;
5. d.pelaporan;
6. e.pembiayaan; dan
7. f.pemantauan dan evaluasi.

BAB I

KETENTUANUMUM Pasa14

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai:
1. a.pedoman pembangunan Industri bagi Perangkat Daerah, pelaku industri, pelaku usaha dan/ atau instansi terkait;dan
2. b.pedoman bagi masyarakat dalam pembangunan Industri unggulan Kabupaten.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai berikut:
1. a.mewujudkan kebijakan pembangunan Industri nasional di Kabupaten;
2. b.menentukan sasaran, strategi dan rencana pembangunan Industri Kabupaten;
3. c.mewujudkan Industri Kabupaten yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan; dan
4. d.meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Tahun 2017-2037 yang selanjutnya disingkat RPIP2017-2037 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di ProvinsiSumatera Selatan. 13..Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024-2044 yang selanjutnya disingkat RPIK2024-2044 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kabupaten. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tentang:
5. a.sasaran Program Pembangunan Industri dengan periodisasi
6. c.Bab III Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten;
7. d.Bab IV Strategi dan Pembangunan Industri;
8. e.Bab V Penutup.
(2)Bab N Strategi dan Program Pembangunan Industri Kabupaten Pasal 6
(1)RPIK2024-2044 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.Bab I : Pendahuluan;
2. b.Bab II : Gambaran Kondisi Kabupaten Terkait Pembagunan Industri;
(1)RPIKditetapkan untukjangka waktu 20 (dua puluh) tahun yaitu dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2044.
(2)RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun.
(3)RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
1. b.Industri karet dan turunannya;
2. c.Industri pengolahan gambir dan turunannya; dan
3. d.Industri pangan dan pakan.
(2)Selain Industri unggulan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten dapat mengembangkan potensi unggulan Kabupaten lainnya berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat. harusKabupaten Pasal 8 Industri unggulan(1) Pengembangan
1. c.swasta;
2. d.perguruan tinggi;
3. e.lembaga penelitian dan pengembangan atau Badan Riset dan Inovasi Nasional/ Daerah;dan
4. f.Lembaga kemasyarakatan lainnya.
(4)Penyelenggaraan kerjasarna sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab terhadap pe1aksanaan RPIK2024-2044.
(2)Pemerintah Kabupaten dalarn melaksanakan RPIK 2024-2044 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sarna dengan pemangku kepentingan.
(3)Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
1. a.pemerintah pusat;
2. b.pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, pemerintah Kabupaterr/Kota; BABIV PELAKSANAAN Tahun 2024-2044;
3. b.strategi pengembangan; dan
4. c.rencana aksi dengan periodisasi Tahun 2024-2044 meliputi:
  1. 1.tahap I tahun 2024 - tahun 2029;
  2. 2.tahap II tahun 2029 - tahun 2034;
  3. 3.tahap III tahun 2034 - tahun 2039;
  4. 4.tahap IV tahun 2039 - tahun 2044.
5. d.lokasi pengembangan.
(3)Sistematika RPIK2024-2044 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Larnpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

(1)Bupati melalui Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan RPIK kepada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
1. a.pertumbuhan Industri;
2. b.kontribusi sektor Industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto;
3. c.nilai ekspor produk Industri, penyerapan jumlah tenaga kerja di sektor Industri;
4. d.realisasi investasi sektor Industri; dan
5. e.permasalahan serta langkah-langkah penyelesaian di sektor Industri.
(3)Laporan pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)yang tembusannya disampaikan kepada Menteri yang membidangi urusan Dalam Negeri dan Menteri yang membidangi urusan Perindustrian. BABV PELAPORAN Pasal 9
(1)Selain melaksanakan pembangunan Industri unggulan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Kabupaten dapat membangun Industri lain yang potensial.
(2)Pembangunan Industri potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam RPIK.
(2)Pemerintah Kabupaten mengutamakan peran serta masyarakat setempat dalam pembangunan Industri.
(3)Pemerintah Kabupaten memfasilitasi kemitraan usaha mikro dan kecil dengan Industri unggulan Kabupaten yang berskala besar.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB VIII

KETENTUANPENUTUP

Pasal 12

(1)Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPIK 2024-2044.
(2)Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPIK 2024-2044 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMANTAUANDANEVALUASI

Pasal 11

Pembiayaan pelaksanaan RPIK 2024-2044 dibebankan pada:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
b.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
c.sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat. BABVI PEMBIAYAAN ROMASARI PU A, SH., M.Si NIP. 19800715 1999032003 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN : (5-11/2025) H. APRIYADI ttd Diundangkan di Sekayu pada tanggal 19 Februari 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN, H. SANDI FAHLEPI ttd Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN, Ditetapkan di Sekayu pada tanggal 19 Februari 2025 Agar setiap orang rnengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. I. UMUM Pembangunan haruslah memberi manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur elidalam Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi. Pembangunan seyogyanya dilaksanakan dengan memanfaatkan kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh serta didukung oleh nilai-nilai budaya luhur bangsa, guna mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan bangsa untuk kepentingan nasional. Pembangunan dibidang ekonomi dilaksanakan untuk menciptakan struktur ekonomi yang mandiri, sehat dan kukuh dengan menempatkan pembangunan Industri sebagai penggerak utama. Sektor industri menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi nasional, karena telah mampu memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan daya saing nasional. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015- 2035 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 dan elisusun sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, serta menjadi pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri. Seiring dengan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin memiliki peran yang cukup besar untuk mendorong kemajuan industri secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian Kabupaten untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju. Pembangunan sektor industri eli Kabupaten Musi Banyuasin mengacu pada visi Pembangunan Industri Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG RENCANAPEMBANGUNANINDUSTRIKABUPATENMUSIBANYUASINTABUN 2024-2044 ROMASARIPU A, SH., M.Si NIP. 19800715 1999032 003 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALABAGIANHUKUM, .. TAMBAHANLEMBARANDAERAH KABUPATENMUSI BANYUASINNOMOR 23 II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas Pasal 2 Cukupjelas Pasal 3 Cukupjelas Pasal 4 Cukupjelas

Pasal 5

Cukupjelas Pasal 6 Cukupjelas

Pasal 7

Cukupjelas Pasal 8 Cukupjelas Pasal 9 Cukupje1as

Pasal 10

Cukupjelas

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…