DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 25 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2020.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerab ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab Tabun Anggaran 2020;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tabun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 28 Tabun 1959 tentang tentang Pembentukan Daerab Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1959 Nomor 73, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); .' .
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 4286); tentang Republik Lembaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4.
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta KeIja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 2 .. Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ten tang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan KineIja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 9); 3
15.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 8); Dengan Persetujuan Bersarna DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENMUSI BANYUASIN dan BUPATI MUSI BANYUASIN MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2020.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
1. a.laporan realisasi anggaran;
2. b.laporan perubahan Baldo anggaran lebih;
3. c.neraca;
4. d.laporan operasional;
5. e.laporan arus kas;
6. f.laporan perubahan ekuitas; dan
7. g.catatan atas laporan keuangan
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha rnilik daerahjperusahaan daerah dan laporan keuangan APBDesa. 4 Pasal 2 Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:
1. a.Pendapatan Rp. 3.540.659.694.225,82
2. b.Belanja Rp. 2.923.035.211.376,64
3. c.Transfer Rp. 454.543.447.614,10 Surplus Rp. 163.081.035.235,08
4. d.Pembiayaan - Penerimaan Rp. 691.747.536.094,40 - Pengeluaran Rp. 179.223.248.634,00 Pembiayaan Netto Rp. 512.524.287.460,40 SILPA Rp. 675.605.322.695,48 Pasal 3 Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa sebagai berikut:
5. a.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp471.351.402.225,82 dengan rincian sebagai berikut:
  1. 1.Anggaran Pendapatan setelah Rp. 3.069.308.292.000,00 perubahan
  2. 2.Realisasi Rp. 3.540.659.694.225,82 Selisih Lebih Rp. 471.351.402.225,82 2.923.035.211.376,64 (365.706.704.545,76) Rp. Rp.Selisih kurang
6. b.Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp365.706.704.545,76) dengan rincian sebagai berikut:
  1. 1.Anggaran Belanja setelah Rp. 3.288.741.915.922,40 perubahan
  2. 2.Realisasi 454.543.447.614,00 (799.044.006,00) Rp. Rp.Selisih kurang
7. c.Selisih anggaran dengan realisasi Transfer sejumlah (Rp799.044.006,OO) dengan rincian sebagai berikut :
  1. 1.Anggaran Transfer setelah Rp. 455.342.491.620,00 perubahan
  2. 2.Realisasi 5
8. d.Selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah Rp837.857.150.777,48 dengan rincian sebagai berikut:
  1. 1.Defisit setelah perubahan
  2. 2.Realisasi Selisih lebih Rp. Rp. Rp. (674.776.115.542,40) 163.081.035.235,08 837.857.150.777,48
9. e.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (RpI87.528.579.447,60) dengan rincian sebagai berikut:
  1. 1.Anggaran penerimaan pembiayaan setelah
  2. 2.Realisasi Selisih Kurang Rp. Rp. Rp. 879.276.115.542,00
  3. 691.747.536.094,40 (187.528.579.447,60)
10. f.Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp25.276.75 1.366,00) dengan rincian sebagai berikut
  1. 1.Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah
  2. 2.Realisasi Selisih Lebih Rp. Rp. Rp. 204.500.000.000,00 179.223.248.634,00 (25.276.751.366,00)
11. g.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah 512.524.287.460,40 (162.251.828.081,60) Rp. Rp.Selisih Kurang (RpI62.251.828.081,60) dengan rincian sebagai berikut:
  1. 1.Anggaran pembiayaan netto Rp. 674.776.115.542,00 setelah perubahan
  2. 2.Realisasi Pasal 4 Laporan peru bah an saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (I) huruf b per 31 Desember Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut : 6
12. a.Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 591.786.528.942,40
13. b.Penggunaan Saldo Anggaran Rp. 591.786.528.942,40 Lebih Selisih Rp.
14. c.SILPA Rp. 675.605.322.695,48 Selisih Rp. 675.605.322.695,48
15. d.Koreksi Kesalahan Rp. Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp. •
16. e.Saldo Anggaran Lebih Akhir 675.605.322.695,48 Pasa!5 Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasa! 1 ayat (1) hurnf c per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :
17. a.Jumlah aset
18. b.Jumlah kewajiban
19. c.Jumlah ekuitas Pasa!6 Rp. 8.136.627.143.180,88 Rp. 240.777.874.175,32 Rp. 7.895.849.269.005,56 Laporan operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat
(1)hurnf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :
1. a.Pendapatan
2. b.Beban
3. c.Surplus dari kegiatan operasional
4. d.Defisit dari kegiatan non operasional
5. f.Pos Luar Biasa
6. e.Surplus laporan operasional 7 Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 3.4 79.315.079.681,81 3.068.122.871.059,19 411.192.208.622,62 (4.129.607.845,13) (927.634.000,00) 406.134.966.777,49

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sarnpai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a.Saldo kas awal per 1 Januari Rp. 591.786.528.942,40 Tahun 2020
b.Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 953.423.018.472,99 C. Arus kas dari aktivitas investasi
d.Arus kas dari aktivitas pendanaan
e.Arus kas dari aktivitas Transitoris
f.Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2020 Pasal 8 Rp. Rp. Rp. Rp. (802.841.983.237,91) (66.762.241.482,00) 675.605.322.695,48 Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut : a EkuitasAwal Rp. 8.589.377.610.219,98
b.Surplus La Rp. 406.134.966.777,49
c.KoreksiEkuitas Rp. (1.099.663.307.991,91)
d.Ekuitas Akhir Rp. 7.895.849.269.005,56 Pasal 9 Catatan ataS laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif ataS pos - pos laporan keuangan. 8 Pasall0 Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : Lampiran 1 Lampiran 1.1 Lampiran 1.2 Lampiran 1.3 Lampiran 1.4 Lampiran II Lampiran III Lampiran IV Lampiran V Lampiran VI Lampiran VII Lampiran VIII Lampiran IX Laporan realisasi anggaran; Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Rincian laporan realisasi anggaran menu rut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Rekapitulasi realisasi anggaran beIanja daerah menu rut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Rekapitulasi realisasi anggaran beIanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Laporan perubahan saldo anggaran lebih Laporan operasional Laporan perubahan ekuitas Neraca Laporan arus kas Catatan atas laporan keuangan Daftar rekapitulasi piutang daerah; Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih 9 Lampiran X Lampiran XI Lampiran XII Lampiran XIII Lampiran XIV Lampiran XV Lampiran XVI Lampiran XVII Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Daftar rekapitulasi aset tetap Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan Daftar rekapitulasi aset lainnya Daftar dana cadangan daerah; Daftar kewajiban jangka pendek Lampiran XVIII: Daftar kewajiban jangka panjang Lampiran XIX Daftar kegiatan yang belum diselesaikan sampal dengan akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya (dpaI) Lampiran XX Daftar pinjaman daerah Lampiran XXI.l: Ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah pendapatan, beban, dan laba (rugi) bersih Lampiran XXI.2: Ikhtisar laporan keuangan daerah aktiva, kewajiban, dana perusahaan dan ekuitas Lampiran XXII: Ikhtisar laporan keuangan desa Lampiran XXIII: Pemyataan tanggungjawab; 10 •

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Ditetapkan di Sekayu Pada tanggal 25 Juni 2021 BUPATI MUSI BANYUASIN, ttd H. DOD! REZA ALEX NOERD!N Diundangkan di Sekayu pada tanggal 25 Juni 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN, ttd H. APRIYAD! LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASINTAHUN 2021 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN : (7-54/2021) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ROMASARI PURBA, SH., M.Si NIP. 19800715 1999032003 II

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…