(1)Prinsip penetapan struktur dan tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran didasarkan pada klasifikasi perusahaan dan/atau jenis usaha yang mengandung prinsip rentan dan beresiko tinggi terhadap bahaya kebakaran serta berdampak pada korban jiwa, harta dan kerusakan lingkungan. (2)Klasifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a.Perusahaan Besar.atau Usaha Besar;
b.Perusahaan Menengah atau Usaha Menengah;
c.Perusahaan Kecilatau Usaha Kecil.
(3)Perusahaan besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah perusahaan atau usaha yang memiliki investasi modal bergerak atau modal tidak bergerak di atas Rp 5.000.000.000,- (Limamilyar).
(4)Perusahaan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah perusahaan atau usaha yang memiliki investasi modal bergerak atau modal tidak bergerak Rp. 1.000.000.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000.000,-.
(5)Perusahaan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah perusahaan atau usaha yang memiliki investasi modal bergerak atau modal tidak bergerak di bawah Rp 1.000.000.000,-. (6)Besarnya Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut: NO KLASIFlKASI JENIS KAPASITAS TARIF (Rp) PERUSAHAAN
l.Besar Busa, Super sid 25 Liter 45.000,- Busadan > 25 Liter 75.000,- Seienisnva DIVPowder sid 6 KI!: 45.000,- (serbuk), Gen >6 Kg sid 20 45.000,- C02, Hallon Kl!:
dan sejenisnya >20 Kg 150.000,-
2.Menengah Busa, Super sid 25 Liter 15.000,- Busadan > 25 Liter 30.000,- Sejenisnya DN Powder sid 6 KI!: 22.500,- (serbuk), Gen >6 Kg sid 20 37.500,- CO2, Hallon KI!:
dan sejenisnya >20 Kg 75.000,-
3.Keeil Busa, Super sid 25 Liter 7.500,- Busadan > 25 Liter 15.000,- Sejenisnya DNPowder sid 6 KI!: 12.000,- (serbuk), Gen >6 Kg sid 20 30.000,- C02, Hallon -K/!:
dan sejenisnya >20 Kg 45.000,-
3.Di antara Pasal S dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal SAsehingga berbunyi sebagai berikut:
PasalSA
(1)Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2)Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3)Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
4.Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
PasalII
(1)Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
(2)Kewenangan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Kebakaran.
Pasalll Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Ditetapkan di Sekayu pada tanggal 11 ?ULI lloI8 f BUPAn ~SI BANYUASINr H. DODI REZA ALEX NOERDIN Diundangkan di Sekayu pada tanggal 11 ?U1..1 2018 A SEKRETARlS DAERAH 1L KAB ATEN MUSI BANYUASIN,f H. PRIYADI LEMBARANDAERAH KABUPATENMUSl BANYUASlNTAHUN 2018 NOMOR ; 7 NOREG PERATURANDAERAH KABUPATENMUSl BANYUASlN: (9/MUBA/20I8)