DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2023

Nomor: 7
Tahun: 2023
Ditetapkan: 15 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang bela beli produk Kabupaten Musi Banyuasin dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Produk Kabupaten adalah produk unggulan (adalah semua produk) berupa barang dan jasa yang mengutamakan penggunaan bahan baku Kabupaten dan dihasilkan/diproduksi oleh usaha mikro, kecil dan menengah baik perorangan, kelompok maupun badan usaha yang berada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Bela Beli Produk Kabupaten adalah gerakan guna mendorong masyarakat untuk mencintai dan bangga terhadap produk Kabupaten yang diwujudkan melalui tindakan membela produk Kabupaten Musi Banyuasin dengan membeli dan menggunakan produk Kabupaten Musi Banyuasin. Diatur mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan, aksi bela beli produk kabupaten, jenis produk, syarat teknis produk, pemasaran, pemanfaatan, kelembagaan, penggunaan, sanksi administratif, tenaga kerja, koordinasi, pengembangan produk, kemitraan, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan kecintaan terhadap produk Kabupaten, pengembangan yang diwujudkan dengan memproduksi, memasarkan, membela dan membeli serta menggunakan produk Kabupaten;
c.bahwa untuk mendorong masyarakat membela dan membeli produk Kabupaten, perlu didukung aturan yang dapat menjadi pedoman;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bela Beli Produk Kabupaten Musi Banyuasin; dilakukan upaya Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang PenyelenggaraandanPembinaan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelengaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
12.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1106); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN dan BUPATI MUSI BANYUASIN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BELA BELI PRODUK KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3.Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
5.Produk Kabupaten adalah produk unggulan (adalah semua produk) berupa barang dan jasa yang mengutamakan danKabupatenbahan bakupenggunaan dihasilkan/diproduksi oleh usaha mikro, kecil dan menengah baik perorangan, kelompok maupun badan usaha yang berada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
6.Bela Beli Produk Kabupaten adalah gerakan guna mendorong masyarakat untuk mencintai dan bangga terhadap produk Kabupaten yang diwujudkan melalui tindakan membela produk Kabupaten Musi Banyuasin dengan membeli dan menggunakan produk Kabupaten Musi Banyuasin.
7.Membela Produk Kabupaten adalah sikap, tekad dan perilaku yang ditunjukkan sebagai bentuk penghargaan dan kebanggaan terhadap produk Kabupaten Musi Banyuasin.
8.Membeli Produk Kabupaten adalah tindakan nyata yang dibuktikan dengan adanya transaksi jual beli produk Kabupaten Musi Banyuasin yang ditindaklanjuti dengan penggunaan produk Kabupaten Musi Banyuasin.
9.Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menegah adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten, Dunia Usaha, Forum/Lembaga Pembina dan/atau Masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, penguatan kapasitas kelembagaan dan personalia, peningkatan kapasitas berproduksi dan pemasaran basil UMKM, sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha tangguh dan mandiri.
10.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
11.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
12.Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
13.Kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah kelompok wirausaha yang berada pada tingkatan penumbuhan.
14.Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
15.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
16.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. 17.Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar di sertai dengan pembinaan dan pengembangan, dengan memperhatikan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
18.Toko Modern/Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai bentuk barang secara eceran, yang dapat berbentuk minimarket, supermarket, departement store, hypermarket atau pun grosir yang berbentuk perkulakan.
19.Promosi memperagakan, menyebarluaskan informasi mengenai produk khas Kabupaten Musi Banyuasin untuk menarik minat masyarakat dan pelaku usaha agar meningkatkan penggunaan produk khas Kabupaten Musi Banyuasin.
20.Sosialisasi adalah kegiatan memberitahukan dan/atau kebijakan mempertunjukkan, dan/atau kegiatan memperkenalkan adalah informasimenyebarluaskan perdagangan produk khas Kabupaten Musi Banyuasin tentang untuk mendorong masyarakat dan pelaku usaha menggunakan produk khas Kabupaten Musi Banyuasin. kegiatan memasarkan, memperdagangkan produk khas Kabupaten Musi Banyuasin.
22.Diversifikasi adalah perluasan produk baik barang atau jasa, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan, penjualan, dan keuntungan perusahaan.
23.Petani kecil adalah petani dengan penguasaan lahan kecil, berproduksi secara terbatas, namun lebih mandiri.
24.Sertifikat suatu akta yang sengaja dibuat untuk bukti tentang adanya suatu peristiwa tertentu.
25.Register buku catatan atau daftar (nama dan sebagainya) yang disusun secara bersistem dan menurut abjad.
26.Surat Keterangan surat yang dibuat untuk memberikan keterangan tentang informasi seseorang.
27.Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) merupakan klasifikasi baku kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia.
28.Memfasilitasi adalah menyiapkan sarana dan prasarana oleh pemerintah. adalah21. Pemasaran

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

a.memberikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten, swasta dan masyarakat dalam penggunaan Produk Kabupaten;
b.memberikan fasilitasi bagi usaha mikro, kecil dan menengah dalam memasarkan produknya;
c.menumbuhkan kecintaan terhadap Produk Kabupaten yang diwujudkan dengan membela Produk Kabupaten dengan cara memproduksi, memasarkan, dan membeli serta menggunakan Produk Kabupaten; dan
d.mempromosikan Produk Kabupaten.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

a.mendorong pertumbuhan usaha ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumberdaya Kabupaten;
b.mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya wirausaha baru;
c.memotivasi usaha mikro, kecil dan menengah untuk meningkatkan kapasitas produksi dan melakukan diversifikasi produk yang berkualitas dan berdaya saing; dan
d.meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan usaha ekonomi produktif.

BAB II

BELA BELI PRODUK KABUPATEN

Pasal 4

(1)Dalam rangka pelindungan, pemberdayaan dan pemasaran Produk Kabupaten dilakukan melalui kegiatan aksi Bela Beli Produk Kabupaten.
(2)Pelaksanaan kegiatan aksi Bela Beli Produk Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.inventarisasi jenis Produk Kabupaten;
2. b.syarat teknis Produk Kabupaten;
3. c.aktivitas berproduksi dan pemasaran, serta pemanfaatan Produk Kabupaten; dan
4. d.kelembagaan.

Pasal 5

Jenis komoditi lokal beserta produk turunannya meliputi produk dan olahan Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Perikanan, dan Industri Pangan, Industri Tekstil serta aneka industri lainnya.

Pasal 6

(1)Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang dimanfaatkan dan dipasarkan hams memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
1. a.dihasilkan dari usaha tani dan kelompok pengolah di Kabupaten;
2. b.dihasilkan dari kebun, lahan atau unit usaha yang telah teregistrasi oleh instansi yang berwenang atau unit keija sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
3. c.memiliki jaminan mutu dan keamanan pangan dalam bentuk:
  1. 1.sertiflkat;
  2. 2.register; atau
  3. 3.surat keterangan.
(2)Sertiflkat, register atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau unit keija sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan.
(3)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat
(2)tidak berlaku untuk masyarakat petani kecil.

Pasal 7

(1)Produk kehutanan yang dimanfaatkan dan dipasarkan hams memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
1. a.dihasilkan dari usaha kehutanan dan olahan hasil hutan di Kabupaten;
2. b.dihasilkan dari hutan, lahan atau unit usaha yang telah teregistrasi; dan
3. c.memiliki jaminan mutu dan keamanan pangan dalam bentuk:
  1. 1.sertifikat;
  2. 2.register; atau
  3. 3.surat keterangan.
(2)Sertifikat, register atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh instansi berwenang atau unit kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku untuk masyarakat petani kecil.

Pasal 8

(1)Produk Peternakan yang dimanfaatkan dan dipasarkan hams memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
1. a.dihasilkan dari usaha peternakan dan olahan di Kabupaten;
2. b.memiliki jaminan mutu dan keamanan pangan dalam bentuk:
  1. 1.sertifikat nomor kontrol veteriner;
  2. 2.registrasi; atau
  3. 3.surat keterangan.
(2)Sertifikat nomor kontrol veteriner, registrasi dan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh instansi berwenang atau unit kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku untuk masyarakat petemak kecil.

Pasal 9

(1)Produk Perikanan yang dimanfaatkan dan dipasarkan hams memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
1. a.dihasilkan dari usaha dan pengolahan perikanan di Kabupaten; dan
2. b.memiliki legalitas usaha dalam bentuk:
  1. 1.sertifikat atau surat keterangan jaminan keamanan pangan; dan
  2. 2.izin usaha sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia.
(2)Sertifikat dan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 diterbitkan oleh instansi berwenang atau unit kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Produk Industri Pangan yang dipasarkan hams memenuhi persyaratan teknis minimal berlabel produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
(2)Produk Industri tekstil dan aneka industri lainnya yang dipasarkan hams memenuhi persyaratan teknis minimal memiliki Izin Usaha Mikro Kecil.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…