DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2021

Nomor: 8
Tahun: 2021
Ditetapkan: 8 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok dalam peraturan ini adalah : Ketentuan Umum , ,penataan pasarrakyat,pusat perbelanjaan dan toko swalayan, lokasi sarana dan prasarana serta jarak tempat usaha perdagangan , waktu pelayanan ,,kemitraan usaha, perizinan ,pelaporan, pembinaan dan pengawasan , kewajiban dan larangan , ketentuan sanksi , ketentuan peralihan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam usaha perdagangan diperlukan upaya penataan dan pembinaan terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sehingga dapat menjalankan usahanya secara berdampingan dengan para pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
c.bahwa untuk mewujudkan prinsip saling menguntungkan serta mencegah teIjadinya persaingan yang tidak sehat dan kepastian hukum bagi pelaku usaha sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan perlu dilakukan pengaturan mengenai penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; Mengingat 1. Pasa! 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kezja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 ten tang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Menetapkan: Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 ten tang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
9.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128; dan
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAANPASAR RAKYAT,PUSAT PERBELANJAAN DAN TaKa SWALAYAN

BAB I

KETENTUANUMUM Pasall Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilaksanakan berasaskan:

a.kemanusiaan;
b.keadilan; C. kesamaan kedudukan;
d.kemitraan;
e.kejujuran;
f.ketertiban dan kepastian hukum; dan
g.kelestarian lingkungan.

Pasal 3

Maksud Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan adalah untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif dengan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, masyarakat, dan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 4

Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bertujuan:

a.memberikan perlindungan kepada Pasar Rakyat, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Kaperasi;
b.mengatur keberadaan dan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan agar tidak merugikan dan mematikan Pasar Rakyat, Usaha Mikro, Keeil, Menengah, dan Koperasi yang telah ada dan memiliki nilai sejarah (historis) serta menjadi asset pariwisata;
e.menjamin terselenggaranya Kemitraan antara pelaku usaha Pasar Rakyat, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Kaperasi dengan pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha dibidang perdagangan;
d.mendorong terciptanya partisipasi dan Kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antara Pasar Rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan Tako Swalayan; dan
e.mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat, Usaha Mikra, Kecil, Menengah, dan Koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih eepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga serta pola distribusi nasional yang mantap, lanear, efisien, dan berkelanjutan.

Pasal 5

Ruang Lingkup Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, meliputi:

a.Iokasi, sarana dan prasarana serta jarak tempat usaha perdagangan;
b.waktu pelayanan;
c.Kemitraan usaha;
d.perizinan;
e.pelaporan
f.pembinaan dan pengawasan;
g.kewajiban dan Iarangan; dan
h.ketentuan sanksi.

(1)Pendirian Pasar Rakyat wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten, termasuk Peraturan zonasi serta mempertimbangkan pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan.
(2)Pendirian Pasar Rakyat wajib:
1. a.memperhitungkan kondisi ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan serta Usaha KedI, termasuk Koperasi yang ada di wilayah yang bersangkutan;
2. b.menyediakan area parkir yang proporsional dengan area pasar, paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda 4 (empat) untuk setiap 100 m2 (seratus meter persegi) Iuas Iantai penjualan Pasar Rakyat; dan
3. c.menyediakan fasilitas yang menjarnin Pasar Rakyat yang bersih, sehat, arnan, tertib, dan ruang publik yang nyarnan.
(3)Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan berdasarkan keIjasarna antara pengelola Pasar Rakyat dengan pihak lain.

BAB II

PENATAANPASARRAKYAT,PUSATPERBELANJAANDAN TOKO SWALAYAN

Pasal 7

Sistem penataan pedagang pada Pasar dikelompokkan berdasarkan jenis dan sifat dagangannya. Rakyat, barang

(1)Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten, termasuk Peraturan Zonasi serta mempertimbangkan pemanfaatan ruang dalarn rangka keseimbangan.
(2)Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib:
1. a.memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
2. b.memperhatikan jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya;
3. c.menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) untuk setiap 60 m2 (enarn puluh meter per segi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan danfatau Toko Swalayan; dan
4. d.menyediakan fasilitas yang menJarnm Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang bersih, sehat, arnan, tertib, dan ruang publik yang nyarnan.
(3)Penyediaan areal parlOr sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan berdasarkan keIjasama antara pengelola Pusat Perbelanjaan dan/ atau Toko Swalayan dengan pihak lain.

Pasal 9

Batasan luas lantai penjualan Toko Swalayan sebagai berikut:

a.minimarket, sampai dengan 400 m2 (empat ratus meter persegi);
b.supermarket, diatas 400 m2 (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m2 (lima ribu meter persegi);
c.department Store, paling sedikit 400 m2 (empat ratus meter persegi);
d.hypermarket, di atas 5.000 m2 (lima ribu meter persegi); dan
e.grosir/perkulakan, yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri, paling sedikit 2.000 m2 (dua ribu meter persegi) dan untuk grosir/perkulakan koperasi yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri paling sedikit 1.000 m2 (seribu meter persegi). PasallO Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Swalayan sebagai berikut:
a.Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
b.Department Store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
c.Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

Pasal 11

Pendirian Toko Swalayan khususnya diutamakan diberikan kepada pelaku Minimarket usaha yang domisilinya sesuai dengan Iokasi Minimarket dimaksud.

Pasal 12

(1)Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat, Usaha Mikro, Kecil, Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2)huruf a dan Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
2. b.tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
3. c.kepadatan penduduk;
4. d.pertumbuhan pen dud uk;
5. e.kemitraan dengan Usaha Mikro, KedI, Menengah, dan investor lokal;
6. f.penyerapan tenaga keIja Iokal;
7. g.ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi Usaha Mikro, KedI, Menengah Iokal;
8. h.keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada; I. dampak positif dan negatif yang diabaikan oleh jarak antara Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah yang telah ada sebelumnya; dan J. tanggung jawab sosial perusahaan yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan Pasar Rakyat.
(2)Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kajian yang dilakukan oleh tim teknis penerbitan perizinan pada PTSP yang diberi wewenang oleh Bupati danl atau dapat mengikutsertakan Iembaga independen yang berkompeten jika diperlukan.
(3)Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan permahanan IUP2R, IUPP dan IUTS.
1. a.lakasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Taka Swalayan tetap memperhitungkan Pasar Rakyat yang sudah ada;
2. b.sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang telah di tetapkan;
3. c.iklim usaha yang sehat antara Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Taka Swalayan;
4. d.aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
5. e.dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
6. f.perkembangan pemukiman baru.
(2)Pend irian Taka Swalayan paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.menjamin Kemitraan yang saling menguntungkan dengan Usaha Mikra, Kecil, Menengah, dan Kaperasi setempat;
2. b.jarak pendirian Taka Swalayan dengan Pasar Rakyat minimal di Ibukata Kabupaten yaitu berjarak 1.000 M (seribu meter);
3. c.di setiap Kecamatan paling banyak berjumlah 5 (lima) Taka Swalayan; dan
4. d.Tidak baleh didirikan di lingkungan/kampleks perumahan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan lakasi, sarana dan prasarana serta jarak Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Taka Swalayan serta pendirian Taka Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

LOKASI,SARANADANPRASARANASERTAJARAKTEMPAT USAHAPERDAGANGAN PasaI13 (I) Persyaratan penentuan lakasi dan jarak pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Taka Swalayan harus mempertimbangkan:

Pasal 14

Pemerintah Kabupaten dalam pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbe1anjaan dan Taka Swalayan wajib mempertimbangkan pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah Pasar Rakyat dengan Pusat Perbe1anjaan dan Taka Swalayan. BAB1V WAKTUPELAYANAN

Pasal 15

(1)Waktu pe1ayanan Pusat Perbelanjaan dan/atau Taka Swalayan kecuali Minimarket ditetapkan sebagai berikut:
1. a.hari Senin sampai dengan Jumat, dimu1ai puku1 07.00 WlB sampai dengan puku122.00 WIB;
2. b.hari Sabtu dan Minggu, mulai puku1 07.00 WlB sampai dengan puku1 23.00 WlB; dan
3. c.hari besar keagamaan dan 1ibur nasianal atau hari tertentu 1ainnya dapat ditetapkan jam kerja sampai dengan puku1 24.00 WIB berdasarkan izin Bupati dan/ atau Bupati dapat menetapkan waktu pe1ayanan me1ampui puku1 23.00 WIB.
(2)Dalam hal pengusaha Minimarket yang akan beraperasianal se1ama 24 (dua pu1uh empat) jam harus mengajukan permahanan izin kepada Bupati dengan me1ampirkan rekamendasi dari Lurah/Kepala Desa yang diketahui a1eh Camat setempat. BABV KEMITRAANUSAHA

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…