DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas No. 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 20 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Darussalam dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pada ketentuan umum diuraikan definisi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Darussalam yang selanjutnya disebut LPPL Radio Darussalam adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia. Diatur pula mengenai pendirian dan tempat kedudukan, tugas dan fungsi, sifat, tujuan dan kegiatan, organisasi, honorarium dan tunjangan, pembiayaan, kepegawaian, pengawasan, pembubaran, pertanggungjawaban, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, perlu membentuk lembaga penyiaran publik lokal radio;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Darussalam; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Peyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS dan BUPATI MUSI RAWAS MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO DARUSSALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3.Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5.Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Darussalam yang selanjutnya disebut LPPL Radio Darussalam adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia.
6.Siaran lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan satu Kabupaten sesuai wilayah layanan siaran.
7.Dewan Pengawas adalah organ LPPL Radio Darussalam yang menjalankan tugas pengawasan atas pengelolaan LPPL Radio Darussalam. 4
8.Direksi adalah unsur pimpinan LPPL Radio Darussalam yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan LPPL Radio Darussalam.
9.Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disebut KPI adalah lembaga Negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

BAB II

PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk LPPL Radio Darussalam.

Pasal 3

LPPL Radio Darussalam berkedudukan di ibukota Kabupaten.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)LPPL Radio Darussalam mempunyai tugas menyampaikan informasi dari Pemerintah Kabupaten ke masyarakat, serta antar masyarakat;
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Radio Darussalam mempunyai fungsi sebagai media informasi bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan, hiburan, kontrol sosial, serta pelestarian budaya bangsa yang senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat. 5

BAB IV

SIFAT, TUJUAN DAN KEGIATAN

Pasal 5

(1)LPPL Radio Darussalam secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya bersifat independen, netral dan tidak komersial.
(2)LPPL Radio Darussalam mempunyai tujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkukuh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.
(3)LPPL Radio Darussalam menyelenggarakan kegiatan siaran lokal dan nasional dengan me relay Radio

BAB V

ORGANISASI

Pasal 6

Organisasi LPPL Radio Darussalam terdiri dari :

a.Dewan Pengawas; dan,
b.Direksi.

Pasal 7

(1)Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari :
1. a.Ketua;
2. b.Sekretaris; dan,
3. c.Anggota.
(2)Dewan Pengawas mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan LPPL Radio Darussalam. 6
(3)Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan penerima dan/atau masyarakat.
(4)Masa jabatan Dewan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
(5)Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Dewan Pengawas mempunyai kewenangan sebagai berikut :

a.memilih dan mengangkat Direksi yang berjumlah sesuai dengan kebutuhan;
b.menetapkan program umum 3 tahun LPPL Radio Darussalam.

Pasal 9

Dewan pengawas mempunyai tugas/kewajiban sebagai berikut:

a.mengawasi kinerja Direksi;
b.mengawasi siaran;
c.menjamin bahwa LPPL Radio Darussalam tetap berorientasi pada publik;
d.menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Direksi;
e.meminta dan menerima masukan , saran atau pendapat publik mengenai siaran, dan atau acara LPPL Radio Darussalam.

Pasal 10

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a.Warga Negara Republik Indonesia;
b.Setia kepada Pancasila dan UUD RI 1945;
c.Berpendidikan sarjana dan memiliki kompetensi; 7
d.Sehat jasmani dan rohani
e.Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
f.Bagi yang berstatus PNS harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi dibidang penyiaran;
g.Bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib non partisan;
h.Bagi yang berstatus anggota legislatif ditunjuk oleh pimpinan DPRD;
i.Bagi anggota dari unsur komunitas penyiaran wajib memiliki pengalaman dibidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyairan lainnya;
j.Tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…