menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 20t6; : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat 3.
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotaprajadi Sumatera Selatan(L,embaran Negara Republik Indonesia 1959 Nomor 73, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia 1821);
undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak Bumi dan Bangunan (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun lg94 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelengafaan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tartbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); undang-undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 66, Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 44oOl;
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor t26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a381;
g.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2OO9 Nomor 13O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5Oa9);
2 4. 5. 6. 7. 11.
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 258, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 567e\;
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 90, Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 44161 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 2OO7 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo7 Nomor 47, Tartbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aTQl; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Badan l.ayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 45021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2Ol2 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor l7l, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor s3ao); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OOS tentang Dana perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5751; t2. 13. '.7
14.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo5 Nomor 138, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 45761, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2O1O tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2oo5 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2olo Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155); peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo5 Nomor 140, Tambahan [embaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pen5rusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6tal; Peraturan Pemerintah Nomor 7 L Tahun 2OlO tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor L23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5165); Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 20ll Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLt Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52191;
20.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2OL2 tentang Hibatl Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol2 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52721;
2L. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 15. 16. L7. 18. 19. r7
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2! Tahun 2}ll tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2O06 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20tl Nomor 310);
peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 20ll tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor 45O), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2Ol2 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2OLl tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor SaO); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2OL7 tentang Pedoman Evaluasi Rencangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 45O) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2OO8 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Irmbaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2OO8 Nomor 7); Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2O1O tentang Pengadaan Barang Milik Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2O1O Nomor 6); 23. 26. 24. 25. 27. 28. ,F 29. 30. 32. 1.) L,ampiran I a.) Lampiran 1.1 b.) Lampiran 1.2 31. Peraturan Daerah Nomor 1O Tahun 2015 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2OL6 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 Nomor 1O); Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembahan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2Ot6 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 8); Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 Nomor 45); Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2Ot6 tentang Penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 29). Laporan Realisasi Anggaran; ringkasan l.aporan Realisasi Anggaran menurut Urusan pemerintah daerah dan organisasi; rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; 6 Menetapkan : DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKII..AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS DAN BUPATI MUSI RAWAS MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.