DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas No. 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 24 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan sebagaimana tercamtum dalam lampiran, Laporan Realisasi Anggaran, uraian LRA, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, Laporan operasional, Laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 20t6; : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat 3.

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotaprajadi Sumatera Selatan(L,embaran Negara Republik Indonesia 1959 Nomor 73, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia 1821); undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak Bumi dan Bangunan (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun lg94 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelengafaan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tartbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); undang-undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 66, Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 44oOl;
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor t26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a381;

g.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2OO9 Nomor 13O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5Oa9); 2 4. 5. 6. 7. 11.
1. 10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 258, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 567e\; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 90, Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 44161 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 2OO7 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo7 Nomor 47, Tartbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aTQl; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Badan l.ayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 45021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2Ol2 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor l7l, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor s3ao); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OOS tentang Dana perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5751; t2. 13. '.7
2. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo5 Nomor 138, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 45761, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2O1O tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2oo5 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2olo Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo5 Nomor 140, Tambahan [embaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pen5rusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6tal; Peraturan Pemerintah Nomor 7 L Tahun 2OlO tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor L23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5165); Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 20ll Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLt Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52191;
3. 20.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2OL2 tentang Hibatl Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol2 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52721; 2L. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 15. 16. L7. 18. 19. r7
4. 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2! Tahun 2}ll tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2O06 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20tl Nomor 310); peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 20ll tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor 45O), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2Ol2 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2OLl tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor SaO); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2OL7 tentang Pedoman Evaluasi Rencangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 45O) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2OO8 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Irmbaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2OO8 Nomor 7); Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2O1O tentang Pengadaan Barang Milik Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2O1O Nomor 6); 23. 26. 24. 25. 27. 28. ,F 29. 30. 32. 1.) L,ampiran I a.) Lampiran 1.1 b.) Lampiran 1.2 31. Peraturan Daerah Nomor 1O Tahun 2015 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2OL6 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 Nomor 1O); Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembahan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2Ot6 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 8); Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 Nomor 45); Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2Ot6 tentang Penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 29). Laporan Realisasi Anggaran; ringkasan l.aporan Realisasi Anggaran menurut Urusan pemerintah daerah dan organisasi; rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; 6 Menetapkan : DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKII..AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS DAN BUPATI MUSI RAWAS MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

(1)Pertanggungiawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari: c.) Lampiran 1.3 d.) Lampiran 1.4 rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; dan rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Neraca; La.poran Operasional; Laporan Arus Kas; Laporan Perubahan Ekuitas; dan Catatan atas [,a.Poran Keuangan. 2.1 Lampiran II 3.) I^ampiran III 4.) Lampiran IV 5.) t^ampiran V 6.) Lampiran VI 7.) L^ampiran VII
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana Daftar Rekapitulasi Penyisihan piutang tidak tertagih; Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir; Daftar Penyertaan Modat (Investasi) daerah; Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Rekapihrlasi Aset TetaP; O tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari : 1.) Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi aset tetap; 2.) Lampiran IX 3.) Lampiran X 4.) Lampiran XI 5.) L^ampiran XII 6.) Lampiran XIII 7.) lla;rrrrpiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan; 8.) Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; 9.) L^ampiran )flII : Daftar Dana Cadangan Daerah; 10.) Lampiran XVII : Daftar Kewqiiban Jangka Pendek; 1 1.) Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang; l2.l l,arnpiran XIX Daftar Kegiatan-Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan Ikhtisar l,aporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah; 13.) Lampiran XX 14.) Lampiran X)il : RealisasiTransfer Bantuan Keuangan ke Desa.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2OL6 sebagai berikut :

a.Pendapatan Rp. 1.6L7.4O9.674.822,32
b.Belanja Rp. 1.531.168.54t.789,23 surplus/(Defisit) Rp. (86.241.133.033,09)
c.Pembiayaan - Penerimaan RP. 9'857' 177 '887,60 - pengeluaran Rp. 91.158.730.644,00 Jumlah Pembiayaan Neto Rp. (81.301 .552.756,401 Sisa Irbih Pembiayaan Anggaran Tahun Rp. 4.939.580.276,69 Berkenaan

Pasal 3

Uraian t aporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut: 1) Selisih anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 146.234.724.937,68 dengan rincian sebagai berilmt:

a.Anggaran Pendapatan setelah Rp. 1.763.644.399.760,00 Perubahan
b.Realisasi Rp. 1.617.409.674.822,32 selisih lebih/ (kurang) Rp. 146.234.524.937,68 O 2l Selisih a,nggaran belanja dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 182.508.745.892,82 dengan rincian sebagai berikut:
a.Anggaran Belanja setelah Rp. 1.713.677.287.682,Os Perubahan
b.Realisasi Rp. 1.531.168'541'789,23 Selisih lebih/ (kurang) Rp. 182.508.745.892,82 3) Selisih anggaran surplus/defisit dengan realisasi surplus/defisit sejumlahRp. (36.27 4 .O2O. 955, 1 3) dengan rincian sebagai berikut:
a.Anggaran surplus/Defisit Rp. 49.967.L12.O77,95 setelah Perubahan
b.Realisasi Rp. 86-241.133.033,08 selisih lebih/ (kurang) Rp. 36.274.020.955,13

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d tahun anggaran 2OL6 sebagai berikut : Rp. 1.7O9.459.642.L64,O4 Rp. 1.439.752.603.O88,55 Rp. 269.707.039.075,49 Rp. O,OO RP. 269.707.039.075,49

c.Pendapatan
d.Beban Surplus/(Defisit) Dari OPerasi
c.Pos Luar Biasa Surplus/(Defisit) LO
a.Saldo awal kas Per 1 Januari 2016
b.Arus kas bersih dari aktivitas operasi
c.Arus kas bersih dari aktivitas inventasi aset non-keuangan
d.Arus kas bersih dari aktivitas Pembiayaan
e.Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran
f.Saldo akhir kas per 31 Desember 2016 Rp. 9.848.993.887,60 Rp. 518.565.233.t41,32 Rp. (432.324.100.108,23) Rp. (9 1. 150.546.644,OOl. Rp. 27.264.358,00 Rp. 4.618.813.176,69 Rp. 3.347.019.O75.678,21 Rp. 269.707.039.075,49 Rp. (260. 142.938.654,13) Rp. 3.356.583.t76.O99,57

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2O16 sebagai berikut:

Pasal 8

Laporan perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember 2Ot6 sebagai berikut:

a.Ekuitas Awal
b.Surplus/(Defisit) L,aporan Operasional
c.Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan
d.Ekuitas Akhir Pasd 9 Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d tahun anggar€rn 2016 memuat informasi baik secara kuantatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 4) Selisih anggaran penerimaan pembiayaan dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 39. 1 1 1.833. 178,45 dengan rincian sebagai berikut: S) Selisih a.nggaran pengeluaran pembiayaan dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 7.777.392.500,00 dengan rincian sebagai berikut:
a.Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan
b.Realisasi Selisih lebih/ (kurang)
a.Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan
b.Realisasi Selisih lebih/ (kurang) 6) Selisih anggaran pembiayaan netto sejumlah Rp. 3 I .334.440 .67 8,45dengan
a.Anggaran PembiaYaan Netto setelah Perubahan
b.Realisasi Selisih lebih/ (kurang)
a.Saldo Anggaran Lebih Awal Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berj alan
b.Sisa Lebih/Kurang PembiaYaan Anggaran (SiLPA/ SiKPA) Koreksi Kesalahan
c.Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desembet 2016 Neraca sebagaimana dimaksud 2OL6 sebagai berikut :
a.Jumlah aset
b.Jumlah kewajiban
c.Jumlah ekuitas Rp. 48.969.011.066,05 Rp. 9.857. 177 .887,60 Rp. 39.111.833.178,45 Rp. 98.936.123.t44,OO Rp. 91.158.730.644,00 Rp 7.777.392.500,00 dengan realisasi pembiayaan netto rincian sebagai berikut: Rp. (49.967 .1L2.O77 ,951 (81.3O 1 .552.756,401 (31.334.440.678,45ll Rp. 9.848.993.887,60 Rp. 9.848.993.887,60 Rp. 4.939.58O.276,69 Rp. 0,OO Rp. 4.939.58O.276,69

Pasal 5

dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Rp. 3.432.745.888.994,12 Rp. 76J62.712.894,55 Rp. 3.356.583.176.O99,57 Rp. Rp.

Pasal 4

L,aporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2016 sebagai berikut:

Pasal 10

Bupati Musi Rawas menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungiawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 11

Perattrran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam tembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas. Ditetapkan di Lubuklinggau pada tanggal, zzt ASusto-S 2Ol7 BUPATI RAWAS, H.H GUNAWAN Diundangkan di Lubuklinggau _>_ pada tanggal, 4 A3oStu5 2Ol7 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2OI7 NOMOR Z NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SEL,ATAN ( 3 IMVPA'I 2ol7l 11

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…