DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas Nomor 01 Tahun 2019

Nomor: 01
Tahun: 2019
Ditetapkan: 22 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Asas Prinsip Dan Ruang Lingkup,Asas, Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan, Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan ,Kelembagaan Penghargaan,Penyelesaian Perselisihan,Ketentuan Peralihan,

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Talun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentarE Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera selatan (kmbatan Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); b. c. : 1. d_ Mengingat 2. /'D-'' Menetapkan :

3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO9 tentang Kesejahteraan Sosial (kmbaran Netara Repubtk Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 12, Tambahan l€mbaran Nega.ra Republik Indonesia Nomor 4967);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerint han Daerah (I€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan L€mbarart Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubsh beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tent€nt Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerinteh Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305); Dengan Pers€tujuan Bersama DEWAN PERWAI(IAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS dan BUPATI MUSI RAWAS MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNGJAWAB SOSI.AL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yanS dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3.Bupati adalah Bupati Musi Rawas N 4. 5. 6. Dewan Perwakilan Ra$at Daera-h selanjutnya disingkat DPRD adalah Den an Perwakilan Ralcyat Daerah Kabupaten Muai Rawas. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah tanggungiawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengaa lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat. Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum atau badan usaha baik yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatar usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi bararg dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun diluar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
8.Wilayah saaaran adalah kawasan lindung dan budidaya, kawasan denSan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang- undangan baik yang ada di darat maupun dilaut/daerah perairan yang terkena dampak baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusal{al fisik dan non Fisik.
9.Forum Pelaksana Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan perusahaan yang selanjutnya disingkat Forum Pelaksana adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program Tanggun$awab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dengan melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dar evaluasi penyelenggaraan Tanggungiawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Pasal 2

Peratuian Daerah ini bermaksud :

a.memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program Tanggundawab Sosial dan Lingkungan Perueahaan; b, memberikan arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan di Daerah dalam menyiapkan diri memenuhi standar internasional; 7. I."
c.mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutal guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yant bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya; dan
d.mendukung tedalinnya hubungan perusahaan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya setempat.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan :

a.termrjudnya batasan yang jelas tentang Tanggungiawab Sosia.l dan Lingkungan Perusahaan termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
b.terpenuhinya penyelenggaraan Targgungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sesuai dengan poraturan perundalg-undangan dalam suatu koordinasi;
c.tene'ujudnya kepastial dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam peLaksanaan Tanggungjawab Sosia.l dan Lingkungan Perusahaan secara terpadu dan berdaya guna; d, terlindunginya perusahaan agar terhindar dari pungutan tiar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang;
e.terminimalisimya dampak negatif keberadaan perusalaan dan teroptimalkannya dampak positif keberadern Perusahaan; dan I terprogramnya Pemerintah Kabupaten untuk mel,akukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan Tanggunglawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. BAI} II ASAS, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Penyelenggaraan Tanggunglawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan berasaskan : a, kepatutan dan kewajarar;

b.kebersamaan;
c.partisipatif dan aspiratif;
d.keterbukaan;
e.berkelanjutan;
f.berwavrasan lingkrmgan; dan
g.manfaat.
a.kesadaran umum;
b.kepedulian;
c.keterpaduen;
d.lcpatuhan hukum dan etika bienis;
e.kcmandirian;
f.Eensitivita8;
g.keberpihakan;
h.kemitraan;
i.iniaiasi;
j.saling mcnguntungkan, tidak diskriminatif;dan
k.koordinatif.

(2)Prinsip sebagaimana dirnal€ud pada ayat (l) aitalraarralk"rr, 6"rr*, berpedoman pada :
1. a.manajemen yang schaq
2. b.profeeional;
3. c.ffinsparan;
4. d.akuntabittas;
5. e.kreatif dan inovatif;
6. f.terukun
7. g.berkelanjutan; dan
8. h.berkcadilan. Ruang Lingkup

Pasal 6

(U Ruang lingkup Tanggungiawab Sosial dan Lingkungan perusahaan meliputi bantuan pcmbiayaan penyelenggaraan kescjahteraan sosial, pcningkatan fungsi lingkungan hidup dan menucu pertumbuhan ekonomi berkualitae berbaeie kera$atan Srang eclaras dengan program Pemerintah Kabupatcn. h'':

(1)(21
(2)Ruarg lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

Pasal 7

Ruane lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasa-l 6 ayat (l) dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mats. anggaran lain yang ditentukan Perusahaan. Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggunglawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perusahaan dengan memperhatikan ukuran usala, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya. Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pemsahaal yang bergerak di bidang :

a.pertambargan;
b.kehuta-nan;
c.perkcbunan;
d.pertaniar;
e.pe temakan;
f.perikarar; dan
g.aneka industri.

Pasal 8

Desa atau kelurahan yang di wilayahnya tidak terdapat perusahasn atau terdapat Perusahaan namun dalam jumlah terbatas sehingga tidak memiliki, atau memiliki program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang sangat kecil dapat mengajukan usulan program Tanggun$awab Sosia.l dan Lingkungan Perusahaan kepada perusahaan atau Forum Pelaksana dengal tembusan kepada Bupati. Bupati dapat menindaklanjuti usulan Kepa.la Desa atau Lurah melalui koordinasi dengan Perusahaan atau Forum Pelaksana.

(3)
(1)(21 N..

BAB III

PEI.AKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 9

(1)Kriteria Perusaha,an s€bagai Pelakeana Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan meliputi :
1. a.mempunyai kekayaan yang terpisah dari pemilik;
2. b.memiliki pengurus;
3. c.mempunyai hak dan kewajiban tersendiri; dan
4. d.mempekerjakan tenaga kerja atau buruh dengan membayar upah atau bentuk imbalan lain.
(2)Perusahaan sebageimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Perseroan Terbatas;
2. b.Perseroan Komanditer;
3. c.Badan Useha Milik Negara;
4. d.Badan U8aha Milik Daerah; dan e, bentuk usaha t€tap.
(3)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan di wilayah Kabupaten dan telah melaksanakan kegiatan usaha paling sedikit 1 (satu) tshun.
(4)Selain Perusaha.an scbagaimana dimakeud pada ayat (2) dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Pasal l0 (l) Bagl perusahaan yang berbentuk perseroan, Tanggungiawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan,
(2)Bagr perusahaan selain dalam bentuk perseroan, maka Tanggungiawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dilakeanakan seeuai perencanaan perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 11

(U Kewajiban pemenuhan Tanggungjawab Soeial dan Lingkungan Perusahaan dilaksanakan oleh Perusahaan dengan mempertimbangkan faktor sebagai berikut :

a.dampak lingkungan;
b.konsunsi energi; 7 A!'. l2l
c.resiko kesehatan dan keselamatan kerja;
d.jenis produk;
e.tenaga kerja: dar
f.kete ibatan masyarakat. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Tanggundawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Setiap Perusahaan yang berstatus badan hukum atau wajib melaksanakan Tanggungjawab Sosial dar Perusahaan. Dalam meLaksanakan Tanggungjawab Sosia.l dan Pemenuhan Bebagaimana badan usaha Lingkungan Lingkungan

(1)(21 Perusahaan PeruBahaan wajib :
1. a.men,'usun, menata, merarcang darl melaksalakan kegiatan Tanggungiawab Sosial dan LinSkungan Perusahaar sesuai dengan prinsip, dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Kabupaten dan peratu.ran perundang-undangan;
2. b.menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain Berta meLaksalakan kajian, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, Pemerintah Kabupaten, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan
3. c.menetapkan bahwa Tanggungiawab Sosial dan Lingkungan Perusahaaa scbagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaal, Setiap Perusahaan yang dimaksud pada ayat (l) dart berupa :
4. a.teguran tertulis; dan
5. b.Paksaan Pemerintah Kabupaten.
(4)Paksaan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa pengumumar pemyataan di media cetak dan elektronik sebagai Perusahaan yang tidak peduli sosial.
(3)melanggar ketentuan sebagaimana ayat (2) diberikan Banksi adminietratif BAB ry PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 13

(1)Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan meliputi :
1. a.bina lingkungan dan sosial;
2. b.kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi;
3. c.program langsung pada masyarakat; dan
4. d.program penanggulangan kemiskinan di sekitar lingkungan perusahaan.
(2)Program sebagaimana dimaksud pada ayat (l) direncaralan dan ditumbuh kembangkan untuk :
1. a.meningkatkan kesejahteraan sosia.l;
2. b.meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat;
3. c.memperkokoh keberLangsungan berusaha para petaku dunia usaha;
4. d.memelihara fungei lingkungaa hidup secara berkelanjutar; dan
5. e.percepatan penanggulangan kemiskinan bagi masyaralat di sekitar lingkungan kegiatan perusahaan.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…