Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas Nomor 02 Tahun 2019
- Nomor
- 02
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 16
Ringkasan
Penyelenggaraan Hajı Dı Daerah,Pelayanan,Pengamanan Dan Pengawalan,Biaya
Penyelenggaraan Hajı Dı Daerah,Pelayanan,Pengamanan Dan Pengawalan,Biaya
Ruang Lingkup yang diatuf d6la'rr ttraturan Dacrah ini mcliputi :
BAB II PENYELENGGARAAN HAJI DI DAERAI{
BAB II
Untuk met{amin kelancaran pel,aksananasn Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kabupaten.
b, Melalsanakan koordinasi petrakeanaan operasional ibadah haji di daerah;
(U Untuk kelancaran, kenlamanan dan kemudahan jemaah hqii dalsm melalsanakan ibadah haji, Bupati mengangkat petugas Hqii Darrah yarrg menyertai jernaah haji.
5. I
BAB IV PEI,AYANAN
BAB IV
6\ h .,..i
Pelayallarl pemeriksaan kesehatan sebagaimana rrirneksucl dqlern Pasal 7 ayat (3) yang menimbulkan beban retribuei dibebaakan dari pungutan. Bagian Ketiga Pembekalan pasal 9 Pembekalan scbagaimana dirhrksud dalam Pasal 6 ayat (l) hurul b, ditakialirikdn oLh Feningkat Ddanih jdnd EarnbidriiiBi iinisd(l keagamaart. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan keagamaam sebagairnena dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Tim Pembekalafl dalam mel,aksanakan pembekalan. Tim sebagaimana dirnrksud pada aya.t (2) bettugas melaksanakan pembekalan terkait dengan peteksqrraan lbadah Hqii kepeda JeDaah Haji Kabupaten. Bagian Keempat Transportasi dan Atribut Daerah pasal l0
7l ,i
Pasal 1 1 Tlansportasi Jemaah Haji sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 1O ayat
Ketentual lebih lanjut mengenai alat transportasi yang digunakan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) ditctapkan olch Bupati. BAB V PENGAMANAN DAN PENGAUTAI,AN
BAB V
BAB VI
Segala biaya yang dibutuhkan dalan Penyelengaraan Ibadah Haji di Daafah aliangEailnnii .laEin AliEefan Pen(lnirdten aleji B6l6nja Daaiali Kabupaten. Datarn hal biaya sebagaiman dimaksird pada ayat (f) ddak terakomodir penuh dalam Ahggaran Pendapatan dan Betranja Daerah Kabupaten berkenaan, rhake kekurangan tersebut dapat dibebankan dan dipungut kepada Jemaah Hqii. Besaran serta rincian biaya dirnoksud pada ayat (2) ditetapkar oleh Bupati atas persetujuan DPRD.
KETENTUAN PENUTUP Passl 14 . Daerah ini dengan peneEpatannya daf-- Lernbaran Dacrah Nabupatcn I{usi Rawas. Ditetapkan di Muara Beliti pada tanggaf r, ftAPUBPt 2Ol9 I RAV/AS GI'NAUIAN Diundangkan di Muara Beliti pada tanggal rs fgBeusct 2ot9
Sehubungan degan haf teisebut, pen5relenggaraan ibadah hqii tcfus didasrkan pada prinsip keadilan untuk mcrapcnolch kcscrnpatan yang sa.ala bagi setiap warga Negara Indonesia yang bcragama islam, Berdasarkan undang-utrdang Nomor 19 Tahun 2OOg teirtang Penyelenggaraan Haji ditegaskan bahwa transportasi haji kc enbarkasi dan dari dcbaskas,i mcnjadi tangung jawab Fcmetintah Dacrah anorr,t tersebut diperlukan peraturan Ent€ng penyelenggaraan ibadah haji di Daerah dengan peraturan Daerah. Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan haji di Da.rah ri'''rksrr .rq agar Penyelenggaraan ibadah haji di Daerah dilaleana&an bcdasalkan azas kemanusiaan, keadilan, professional, kepastian, dan akuntabittas dengan prinsip nidaba. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Cukup Jelas
Cukup Jel,as Pasa] 3 Cukup Jelas Fasal 4 Ayat (1) Cukup Jelas l0 Ayat (2) tnetan i vertlal adahlt pqaagkat dari lc@latrdao eidr kdSB Peaerintah Non Kcocntclian ttdek tcrlocualt T?{I dsa ROffi[ yog m€rapunl,af Unglurgan hrrja di wilryah K.hpat!6 Uud Rawus Ayat (3) C\*up Jclas Ayat (4) C\rkup Jclao
C\krp Jclas Pasel 6 C\:kup Jelar
Cukup Jclas Peld E Cukup Jclas
Membuka PDF…