DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas Nomor 02 Tahun 2019

Nomor: 02
Tahun: 2019
Ditetapkan: 22 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas

regulasi_utama

Ringkasan

Penyelenggaraan Hajı Dı Daerah,Pelayanan,Pengamanan Dan Pengawalan,Biaya

Isi peraturan

Pasal 3

Ruang Lingkup yang diatuf d6la'rr ttraturan Dacrah ini mcliputi :

a.penyelenggaraan;
b.pelayanan, dan;
c.pengamanan dan Pengawalan.

BAB II

PENYELENGGARAAN HAJI DI DAERAI{

Pasal 4

(1)Bupati adalah kmrdinator penyelenggara lbadah Heii di t(abupaten.
(2)Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membcntu& ppIHD yarrg melibatkan 4l l.! . *!
1. a.Kaltor Kementerian Agama;
2. b.Instansi Vcrtikal Terkait; dan
3. c.Pemerintah Kabupaten. Untuk met{amin kelancaran pel,aksananasn Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kabupaten.
(3)Kepala Kantor Kementerian Agema Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai Kepala Staf (Kastaf) Penyelenggaraan lbadah Haji, dan l(asi Penyelenggaraan Haji dan Umroh sebagai Sekretaris Panitia Penyelenggara Haji Daerah;
(4)PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai Tugas :
1. a.merencanakan, melakselalan, mengaralrkan dan mengend.likqn pcidksanaan pemt elengkriteri dart pcmuling{rn jc'ii6ih haji; b, Melalsanakan koordinasi petrakeanaan operasional ibadah haji di daerah;
2. c.memberikan pembinaaa; dan d- menyrsun dan menyampa.ikan laporan pertanggrmgiawaban pelaksanaan pemberangkatan dan pemlrlangan hdi.
(5)PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudatr tcrbentuk minimal lama 3 (tiga) bulan sebelum pemberangkatan pertama dari Embarkasi,
(6)PPIHD sebagaimana diaaksud pada ayat (2) dafam mctaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 5

(U Untuk kelancaran, kenlamanan dan kemudahan jemaah hqii dalsm melalsanakan ibadah haji, Bupati mengangkat petugas Hqii Darrah yarrg menyertai jernaah haji.

(2)Petugas Haji Daerah se@aimana dimaksud pada ayat (1) tcrdirt dari ;
1. a.TPHD yang bertugas memberikan layanan umum dan/atau ibadab dan
2. b.TKHD.
(3)Petugas Hqji sebagaimana dimaksud pada ayat (g) harus memenuhi persyarat€n kompetensi, inetgritas d61 d6rtilrqqi yang dilakukan melalui seleksi secara professional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. I
(4)Penentuan penrgas haji sebagaimana rlirnaksud pada ayat {4) dilaksamkan oleh Tim Seleksi ysrrg dibentuk oleh Bupati dan diusulkan kepada Gubernur Sumatera Selatan untuk memperoleh kuota keberangkatan tahun berjalan.

BAB IV

PEI,AYANAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Kabupaten Eajib memberikan pelayanan bagi J€maah Haji meliputi :
1. a.pemeriksaankesehatau
2. b.pembekalan atau manasik haji; dal
3. c.transportasi, konsumsi, serta atribut daerah.
(2)PPIHD bertanggung jawab mengantar Jemaah Hqii yang meninggal dunia atau sakit melewati batas waldlr yang telah ditentuksr dari embarkasi atau debarkasi ke domisili- Bagial Kedua pellleriksa Kesehatan

Pasal 7

(1)Pemeriksaan kesehatan sebagaimana .ti"naLsud .talqh pasal 6 ayat (U huruf a dilaksanakan oteh persngkat Daerah yang acmbidangi urusan kesehatan.
(2)Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimqksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan pemeriksaan dapat membenh:k Tim pcmeriksa keeehatan aesuai dengan ketenhrsn peratr:ran yeng berlaku.
(3)Tim pem.eriksa kesehatan sebagaimana di'n.k$id ayat (2f bertugae melakukaa pemeriksaan kesehatan dasar dan peEeriksasn kcsehatan lanjutan pada jemaah secara menyeluruh, ineliputi;
1. a.pemeriksaan fisik;
2. b.pemeriksaan laboratoriurn; 6\ h .,..i
(1)(21 to,

Pasal 8

Pelayallarl pemeriksaan kesehatan sebagaimana rrirneksucl dqlern Pasal 7 ayat (3) yang menimbulkan beban retribuei dibebaakan dari pungutan. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan keagamaam sebagairnena dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Tim Pembekalafl dalam mel,aksanakan pembekalan. Tim sebagaimana dirnrksud pada aya.t (2) bettugas melaksanakan pembekalan terkait dengan peteksqrraan lbadah Hqii kepeda JeDaah Haji Kabupaten.

(1)Transportasi bagi Jemaah Haji berfi.ljuan untuk membantu dan meringa-rikrin liabegian betiai,n biaya irlldn Jcdiariti llaji ricitri terlaksansnya penyelenggaraan Ibadah Haji aecara am.m, tancar dan nyaman.
(2)Pelaksanaan transportasi Jemaah Hqii sebagaimana rtitneksld .telsm Pasal 6 ayat (f) huruf c, diselengarakan oleh perangkat Daeratr yang membidangi urusan keagama,an.
(3)Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan transportasi aalt{igaiiiiiriiia diiiiak-iiial paai eyat ,(1) inafiEaEtut Ti6 Pemberangkatan dan pemulangan unh,rk pelaksanaan tralsportasi.
(4)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhrgas melaksanakan grersiapan dan pel,aksanaan transportasi peEberangkatsn Jemaah Haji dari Kabupaten ke Embarkasi dan pemulangan Jemaah Haji dari Debarkasi ke l(abupaten. 7l ,i
(1)12\
(5)Dalam pBmberangkatan haji setiap jemaah harus menggun &an atribut Kabupaten yang berupa logo l(abupaten dan idcntitas lainnya. Pasal 1 1 Tlansportasi Jemaah Haji sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 1O ayat
(3)dapat menggunakan trarEportasi udara dan atau transportaai darat. Ketentual lebih lanjut mengenai alat transportasi yang digunakan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) ditctapkan olch Bupati.

BAB V

PENGAMANAN DAN PENGAUTAI,AN

Pasal 12

(1)Pelaksanaan pengamanan dan pengawalan dikoordinasikan oleh Peralgkat Daerah dsn istansi yang mcmbidangi utusan keaaaEaan.
(2)Bupati membentuk Tim Pengamanan dan Pcngawalan untuk melaksa.nakan pengamanan dan pengawalan scbagaimrina dimalsud pada ayat (1);
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
1. a.unsur Kepolisian;
2. b.Unsur TNI
3. c.Unsur Satuaa Polisi PaEong Praja dan;
4. d.Unsur Dishub-

BAB VI

BIAYA

Pasal 13

Segala biaya yang dibutuhkan dalan Penyelengaraan Ibadah Haji di Daafah aliangEailnnii .laEin AliEefan Pen(lnirdten aleji B6l6nja Daaiali Kabupaten. Datarn hal biaya sebagaiman dimaksird pada ayat (f) ddak terakomodir penuh dalam Ahggaran Pendapatan dan Betranja Daerah Kabupaten berkenaan, rhake kekurangan tersebut dapat dibebankan dan dipungut kepada Jemaah Hqii. Besaran serta rincian biaya dirnoksud pada ayat (2) ditetapkar oleh Bupati atas persetujuan DPRD.

(1){2\ i 8F
(3)BABVII KETENTUAN PENUTUP Passl 14 . Daerah ini dengan peneEpatannya daf-- Lernbaran Dacrah Nabupatcn I{usi Rawas. Ditetapkan di Muara Beliti pada tanggaf r, ftAPUBPt 2Ol9 I RAV/AS GI'NAUIAN Diundangkan di Muara Beliti pada tanggal rs fgBeusct 2ot9
1. q.SEKREfARIS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS LEMBARAN DAERAH XABUPATEN MUSI MWAS TAHIJNIZOTS'.WOTTAON E NOREG PERATUMN DAERAH KABI,'PATEN MUSI RAU/AS PROVINSI SUMATERA SELA?AN ( _ l2otgl Perah.ran Daeral. ini mulai bcrlaku pada tanggaf diundanglan. egar setiap orang memerintah&an perEunaangan Paaturan 9 EC. PRISKODESI PENJEI,ASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABIJPATEN MUSI RAII/AS NOMOR TAHUN 2018 TENTANG PEIVYELENGARAAN IBADAH HAJI DI KABI,'PATBN MUSI RAV/AS
  1. 1.UMUM Ibadah haji merupakan rukun islaE !gti"r,e yang rrqiib dilaksaaakan bagi setiap orag istram yang memenuhi syarat, baik sccara linancial, frsik maupun mental sekali eeumur hidup. Disamping itu, kea€rnpataa uatuk menunaikan ibadah haji yang semakin terbates juga menjadi sryarat dalam menunaikan kewajiban ibadah haji. Sehubungan degan haf teisebut, pen5relenggaraan ibadah hqii tcfus didasrkan pada prinsip keadilan untuk mcrapcnolch kcscrnpatan yang sa.ala bagi setiap warga Negara Indonesia yang bcragama islam, Berdasarkan undang-utrdang Nomor 19 Tahun 2OOg teirtang Penyelenggaraan Haji ditegaskan bahwa transportasi haji kc enbarkasi dan dari dcbaskas,i mcnjadi tangung jawab Fcmetintah Dacrah anorr,t tersebut diperlukan peraturan Ent€ng penyelenggaraan ibadah haji di Daerah dengan peraturan Daerah. Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan haji di Da.rah ri'''rksrr .rq agar Penyelenggaraan ibadah haji di Daerah dilaleana&an bcdasalkan azas kemanusiaan, keadilan, professional, kepastian, dan akuntabittas dengan prinsip nidaba. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jel,as Pasa] 3 Cukup Jelas Fasal 4 Ayat (1) Cukup Jelas l0 Ayat (2) tnetan i vertlal adahlt pqaagkat dari lc@latrdao eidr kdSB Peaerintah Non Kcocntclian ttdek tcrlocualt T?{I dsa ROffi[ yog m€rapunl,af Unglurgan hrrja di wilryah K.hpat!6 Uud Rawus Ayat (3) C\*up Jclas Ayat (4) C\rkup Jclao

Pasal 5

C\krp Jclas Pasel 6 C\:kup Jelar

Pasal 7

Cukup Jclas Peld E Cukup Jclas

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…