DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas Nomor 05 Tahun 2019

Nomor: 05
Tahun: 2019
Ditetapkan: 12 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Pembentukan Dan Tempat Kedudukan,Jenıs Kegıatan Usaha , Mıtra Kerjasama,Hubungan Kerja Pemerıntah Kabupaten Dengan Perseroan,Modal Dan Saham,Organ Perseroan,Karyawan Perseroan,Tata Kelola Perusahaan Yang Baık,Rencana Kerja, Iaporan Tahunan Laba Satuan Pengawas Intern, Komıte Audıt, Dan Komıte Iaın Penilaian Tıngkat Kesehatan, Restrukturısası, Prıvatısası Penggabungan, Peleburan, Pengambılan, Dan Pemısaha ,Pemerıksaan Terhadap Perseroan Pembubaran Dan Likuıdası Perseroan Perseroan ,Ketentuan Peralihan

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANC PBMBENTUKAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH MUSI RAWAS SEMPURNA. 3. 4. 5. Menetaplsn : A v 1 -' - --',--"---] i ,,:'. g:,r'r.',:.1:'l i 'N. l

BAB II

PEMBENTUKAN DAN TEMPAT KEDUDUNAN Pasql 2

Pasal 3

Tempat kedudukan dan Kantor Prlsat PT. Mura Sanpuma (Ferseroda) bcrada di Ibukota IGbupaEn. Pere€roan daPat membuka kantor cabang kantor cabqng pembantu, kantor PemEkilan, dan/atau kantor unit usaha di daerah lain. IGtentuan lebih lanjut mcngcnai nama dal temPat Hudukan kantor cabang PerEcroan ditetapkan dalsm Ang$ran Dasar,

(1)(2t
(3)
(1)

Pasal 4

Fcmbenhrkan Perscman sebagaimana dimaksud Pasal 2 ryat

(1)dimsksudkan sebagai:
1. a.upaya nrewujudkan visi dalr Yni3i dan mcndorong prqram yang telah tertuang dalam Rcncana Pernbangunan Jangla Mcnengah Kabupat n agar dapat diimplementasikan sesuaia sasaran/targgt yang tclah ditetapkan; dan
2. b.p€rantara maeukrya investor regional dsn nadond ,{qb'p kcrjasa.ms usaha yarg tcrUanpat paaa peningkatsn perekonomian dan kcscjahtcraan mssyarakat Tujuan pembentukan Ferscroan adalah :(2t PAXAT KfuRDNASI XABTG I{U{LqJ k
3. a.mempecepat peningkatan daya saing ekonomi dan kesejahteraan sosial masryarakat sesuai visi dan misi Pemerintah Kabupaten; membantu pelaksanaan kebljakan pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan daerah, melalui penyediaan aktifitas usaha produk barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomi; menggali potensi kekayaan Ihbupaten unuk meningkatkan pendapatan asli daerah; menjadi perintis kegiatan dan usaha yang kurang diminati perusahaan swasta lokal dan nasional; dan mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha dan turut berpartisipasi dalam meningkatkan kesempatan lapangan kerja.
4. a.pertarisn, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan;
5. b.industripengotahan;
6. c.migas;
7. d.bangunan/kontruksi;
8. e.perdagangan;
9. f.keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, antara lain:
  1. 1.Bank Perlseditan Rakyat (BPR);
  2. 2.jasa pengelolaau, pemeliharaal,dan peraewaan pemanfaatan ass€t;
  3. 3.jasa konsultan (manajemen dart kontruksi);
  4. 4.koperasi serba usaha (ksu); g- jasa-jasa antara lain : jasa pariwisata; darr
10. h.usaha lainnya seLain butir a sampai dengan g. (l)

BAB M

MITRA KER.IASAMA

Pasal 6

Dalam rangka peningkat n dan pengembangan usaha, Perseroan dapat melakukan kerjasama dengan pihsk ketiga yang pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kerjasama operasional yang dituangksn dalam bentuk nota kesepahaman. Untuk dapat melaksanakan ke{asama sebagaimana dimaksud pa.da ayat (1) harus ditetapkan oleh RUPS dan ditentukan dalam Anggaran Dasar. Pemerintah Kabupaten menetapkan Standar Harga Komoditi dan Jasa Minimal (SHKJM) untuk dipatuhi dar dilaksanakan oleh Perseroan. Dalam hal Pemerintah Kabupaten menetapkan Standar Harga Komoditi dan Jasa Minima-l (SHKJM) sebagai kewajiban meningkatkan daya beli masyarakat dan peLayanan jasa dalam mewujudkan aspek sosial masyarakat terpenuhi dengan harga dal/atau tarif ekonomi, Perseroan berhak menerima subsidi untuk pelaksalaan kewajiban pelayanal tersebut dengan ketentuan pemberian subsidi diatur dalam kontrak berbasis kinerja. Kontrak berbasis kinerja untuk penyaluran subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan antara Pemerintah Kabupaten dan Perseroan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (21

BAB V

HUBUNGAN KERJA PEMERINTAH KABUPATEN DENGAN PERSEROAN

Pasal 7

(1)tzl
(3)a !1 ll , :;.,'iirj'8rt::,i ,-;,:- ]J,-
(4)Pemerintah Kabupaten wajib mema8til(an penyediaan subsidi untuk pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui penetapan Standar Harga Komoditi dan Jasa Minimaf (SHKJM) ddam APBD dibayarkan kepada Perserosn sesuai ketentuan datram kontrak berbasis kineda.
(5)Dalam rangka penyelenggaraan Standar Harga Komoditi dart Jasa Minimal (SHKIM), Pemerintah Ikbupaten memberikan izin-izin kepada Ferseroan sesuai wewenang yang diberikan kepadanya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Harga Komoditi dan Jasa Minimal (SHKJM) eebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

MODAL DAN S]qIIAM

Pasal 8

(1)Sumber Modal Perseroan terdiri atas:
1. a.penyertaan modal Daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya, meliPuti:
  1. 1.kapitalisasi cadangan;
  2. 2.keuntungan revaluasi asset; dan
  3. 3.agio saham. Modal Perseroan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Dalam hat Peraeroan membutuhkan tambahan modal berupa pinjaman sebagaimana di'netsud pada ayat (1) huruf b, harus mendapat persetujuan tfilebh dahulu dari Dewan Komisaris melalui keputusan RUPS. Modal dasar Perseroan tlrdiri dsri scluruh nilai nominal saham, (21
(3)
(4)J l2l
(3)
(5)IGtrntuan menggnai permodalan Fcr8croan diatur dalam Anggaran Dassr t€f,masuk ketcntuan modal dasar, perubahan modal, modal yang ditempatkan dan/atau disctor sesuai d€ngan ketentuan dqn Peraturan FerundarE-undanSan.

Pasal 9

(1)Modal dasar Ferseoon unn:k pertama kali ditetapkan sebesar Rp.4O.OOO.OO0.0OO,OO (empat puluh miVar rupiah). Dari sejumlah modal sebagaimana .li"raksud Pada ayat (f ) pemenuhan jumlah modal yang ditrmpatlnn dan/atau modal disetor diecsuaikan dengan kemampuan keuangan Pem€rintah Ikbupatrn scrta keEntuan dan Peraturan Ferundang-undsngan yang bedaku. Dari modal dasar Fer€croan scbagainana dimaksud peda ayat (1), tcrdid dari :
1. a.modal ditempatkan dan disetor pada awal pcndirian dari Femcrintah t(abupaten scbc8ar RP.1O.0OO.@O.@O,0O (scpuluh milyar rupiah); dan
2. b.koperasi I{aryawan/PNS Femerintah Kabupeten dan/atau Badan Usalra Milik Swasta @[IMS) s€bessr Rp. 40O.0O0.OOO,0O (empat ratus juta rupiah).

Pasal 10

(l) Ferubafian tcrhadap modal Fersercan sebagaimana .li"rlFk ud .lalaft Paaal 9 ayat (a dapat bcrupa:

a.penanbahan modal; atau
b.pengurangan modal. p^R.rlqooRDINAsli-*

(4)(s) (U lzt
(2)Fenambahan modal Perseroan Femerintah ltubuPatcn dan/atau koperasi karyawan/PNS dan/atau Badan Usaha Milik Swasta (Bt MS), sebagaimena .lihaks'rd dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b dapat dilakukan setclah mendapat&an keputusan Rl.rPfl.
(3)Felalsanaan modal Persercan dimqksud Pada ayat (1) harus mendapatlan pcrsetujuan DPRD scauai dengFn ketrnh.ran dan Feratumn Fenmdang-udangan. Ferseroan dapet m€njual salraf, kepada pihak ss'asta" perorangan dan masyarakat d€ngsn ketcntuan bagisn terbccar saham harus tetap dimiliki oleh Femerintah tGbupatcn minimal 51 % fiina puluh satu pcrscn) dad total nilai sahsm. Penjual,an sahan scbagaimana dima}sud pada ayat (a) harus mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasal 11

Rt PS dapat menyerahkan kewenangan kcpada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPSI sebagaimana dimaksud dnlern Pasal fO ayat (21 untuk jangla waktu paling lana f (8atu) tahun. Fenfrahan tewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewalftu-x,aku dapat ditarik kembali olch Rt P{t.

Pasal 12

(1)Salram Ferseroan dikeluarkan atas nama pemitltrya"
(2)Perrvantan kepemilikan sahaE dapat ditetapkan dalam Angaran Dasar dengan mcruperhatikan persyamtan yang ditetapkan seauai dengan ket€ntuen Peraturan Ferundang-undarSBn. FAR.qF XOORDI}I1SJ ffi3lc ltuliul,
(3)Dalam hal pcrrvaratan kcpemilikan saham rtirnakqud pada ayat (2) telah ditetaPkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepenilikan eaham tersebut tidak dapat menjatankan hak eelaku pemegang eaham dan saham tersebut tidsk dipeftitungkan dalan kuorum yang harus dicapai scsuai dcngan ketentuan dan Peraturan Ferundang-undsngen yang berlaku dan/atau Anggran Dasar.

BAB VII

ORGAN PERSEROAN

Pasal 13

Organ Perseroan terdiri dari: a- RLTPS.

b.Dewan Komisarie; dan
c.Direksi.

Pasal 14

Bupati mewakili Pemerintah Ihbupeten selaku pemegang saham Perscroan di dala.m RUPS. Bupati dapat memb€rikan kuesa dengBn hak substitusi kepada perorangan atau bedan hukum tmhrk mewa*ilinya dal,am RUPS,. Pihak Fenerirna Kuasa sebegaimana di"neLsud pada ayat (21 wajib tcdebih dahuhr persehrjuan Bupati untuk keputlrsan dalam RlrPfl, mengenai :

a.Frubahan jumlah modal b, perubahan Angaran Dasaa
c.rcncana penguruan laba;
d.pcnggEbungan pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran Ferseroan;
e.investaai dan pcmbiayaan (pinjalman) jangka panjang;

(1)(21 o P,irrAI4C0t:lil^st IOBAG I]VflU]I pengatihan aldva; kcrjrsr"yta Persemqn dcngan Pemerintah lkbupatcn; dan
1. h.pembentukal anak peruBahaan.
(4)Tata tertib penyelenggaman RUPti scbagaimana dimaksud pada ayat (!) aihksarrar<eq sesuai dengan kctenuran dan Peratuan Perundang- undangan yang bcrlaku dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
(5)Dalam forum RUPS, pcEcgang saham bcrhak memlrroleh keterangan yang berkaiEn dcngan Feraeroan dari Dircksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mstcri acara rapat dan tidek bertrntangan dengan kepentingan Fer€eman. (Q RUPS tclrdiri dari : & Rt PS tahunan; dan
1. b.RUPS lairnya. (A RUPS dia.lakan paling sedikit sckali 'lale* eetahun.
(8)RUPS tahunan wajib diadakan dalam waktu Peting larnbet 6 (enam) bulan sctelah tahrm buku bcra!&ir.
(9)RLrPtt lainnya dapat diqtlekqrr scwaktu-walchr berdasarkan kebuhrhan untuk kepentingan Ferscrmn. (lO) Fenyelcnggarasn Rt PS dapat dilakukan atas pemhtaan Direksi atau Dewan l(omisaris yang didahufui dcngan surat panggilan RUPS.
(11)Fenyelengaraan Rt Pfl yang dilaksanakan atas permintaan Dteksi ateu D€wan Komisaris scbagaimana dirEkBud pada ayat (7) sesuai dengan ketentuan dan Peratuan perundang-undangan yang bcrlaku dan ditetapkan 'bl.'n Anggaran Da8ar.
(12)RLrPfl diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakaL f. e. Pasa.l 15
(1)Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b melalukan pengawasan atas kebijakan kepengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasehat kepada Direksi-
(2)Pengawasan dan pemberial nasehat Bebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud darr tujuan Perseroan.
(3)Calon anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan:
1. a.mampu melaksanalsan perbuatan hukum;
2. b.memiliki integritas, loyalitas darr dedikasi;
3. c.memahami manajemen perusahaan;
4. d.memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan;
5. e.menyediakan wal<tu yang mel,aksanakan tugasnya; cukup untuk
6. f.tidak pemah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatsLan pailit; dan
7. g.syarat-syarat l,ain sesuai dengan ketentuan perundarrg-undangan.
(4)Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari :
1. a.seorang Ifumisaris Utama; dan
2. b.2 (dua) orang Komisaris yang terdapat diantaranya adalah tenaga alrli profesiona.l, bertindak tidak sendiri-sendiri, mel,ainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
(5)Anggota Komisaris diangkat untuk jangka waldu paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk I (satu) kali masa jabatan. l 1 . --,",.i 14,I .:t ! . :"I-.i
(1)(21

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…