Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pertanggungjawaban Peiaksanaan APBD Kabupaten Musi RawasTahun Anggaran 2013, diatur pula isi laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Memuat teks peraturan…
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2013 sebagai berikut : 6 Pendapatan Rp. 1.514.399.336.229,80 Belanja Rp. 1.455.129.303.161,00 a. b. Surplus/ (Defisit) Rp.( 59.270.033.068,80 ) Pembiayaan - Penerimaan Rp. 147.698.458.911,84 - Pengeluaran Rp. 18.464.931.392,00 c. Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 129.233.527.519,84 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 188.503.560.588,64
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2013 sebaga berikut :
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2013 sebagai berikut:
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d tahun anggaran 2013 memuat informasi baik secara kuantatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari : a. Lampiran1 : Laporan realisasi anggaran Lampiran 1.1 : Ringkasan Laporan realisasi anggaran menurut urusann pemerintahan daerah dan organisasi, Lampiran 1.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan n 9 pembiayaan Lampiran 1.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan, Lampiran1.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara: n Lampiran 1.5 ' Daftar piutang daerah Lampiran 1.6 : Daftar penyertaan modal (Investasi ) daerah, Lampiran 1.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah, | Lampiran 1.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya Lampiran 1.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran keuangan berikutnya, Lampiran 1.10 : Daftar dana cadangan daerah .dan Lampiran 111 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah b. Lampiran II : Neraca C. Lampiran III - Laporan arus kas
Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :
Bupati Musi Rawas menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas. Ditetapkan di Lubuklinggau pada tanggal, 16: guy 90H BUPATI! MUSI RAWAS, RIDWAN MUKTI Diundangkan di Lubuklinggau padatanggal. 25 WN 904 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS ISBANDYARSYAD,SHH. Pembina fstama Madya NIP.19580917 197902 1 001 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 204 NOMOR 1. . 11
Membuka PDF…