DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 15 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan ini mengatur perubahan ketentuan mengenai susunan Perangkat Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dikarenakan adanya penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 perlu diadakan perubahan,
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas. mma — | PARAF KOORDINASI - PARAF KOOkprnasI KABAG HUKUM Ae"

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 3. Indonesia Nomor 5679): Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Paraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402): 4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10). 5. y- LINA | KABAG HUKUN Ap" | PAPAP KOCRDINASI 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS Menetapkan dan BUPATI MUSI RAWAS MEMUTUSKAN: : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 huruf d angka (1), angka (24) dan huruf e ditambah satu (1) angka yaitu angka 6, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A:
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B,
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A,
d.Dinas Daerah, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, PARA h 10. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tipe A menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum sub urusan Jalan dan Jembatan, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Tipe A menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum sub urusan Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pengairan: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran, Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Dinas Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan: 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. PARAF KOORDINASI h PAVAF KOOHDIFNSI KAL. 3 HUKUM As PANAF KOORDINASI | H 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta urusan pemerintahan bidang persandian, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah: Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal: Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan: 22. 23. 24. 25. Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan, Dinas Perkebunan tipe A menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, sub urusan Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan, Badan Daerah terdiri dari:
l.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub pengelolaan keuangan dan aset daerah. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tipe A melaksanakan sebagian fungsi penunjang bidang keuangan sub pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A melaksanakan fungsi di bidang kesatuan bangsa dan politik. 2. 3. 4. 5. 6. | PARA KOORDINASI H AF kOORD! As" KENA |PAGE
1. 2.Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 9 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)
(2)
(3)
(4)(S5) Pasal 9 Selain UPT Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat UPT Dinas Daerah dibidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat. Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola Klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten dipimpin oleh pejabat struktural. Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai unit organisasi bersifat struktural dan unit layanan yang bekerja secara profesional. Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

3.Ketentuan Pasal 12 dihapus, sehingga

Pasal 12

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Dihapus PARAF KOORDINASI H4. , 7 :PAF KOORDINASI KABAG BURUM —- Mn: Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas. Ditetapkan di Muara Beliti pada tanggal,1$ Tebruan 2021 BUPATIMPSI RAWAS, HENDRAI GUNAWAN Diundangkan di Muara Beliti pada tanggal, 15 'Meruar 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS, “——— TT — PRISKODESI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2021 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN (3-16/MURA/2021). 8

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…