Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum; santunan kematian; penerima santunan kematian; besaran jumlah santunan kematian; prosedur dan tata cara; penyerahan santunan kematian; pengecualian santunan kematian; pendanaan; dan ketentuan penutup.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Santunan Kematian. . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang PembentukanDaerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821), a. b. c. 1 2. 1 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 13 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475), . Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): . Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294): . Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184): 3. 4. 5. 6. 7. 2
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Bupati adalah Bupati Musi Rawas. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinsos adalah Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas. Masyarakat adalah setiap orang/warga yang bertempat tinggal di dalam wilayah daerah Kabupaten Musi Rawas yang telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk. 3. 4. 5. 3 10. 11. 12. 13. 14. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh Wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Akta Kelahiran adalah akta yang diterbitkan oleh perangkat Daerah yang membidangi Pencatatan Sipil yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran anak. Desa/Kelurahan adalah susunan pemerintahan terkecil dan terendah yang berkaitan langsung dengan warga negara. Surat Permohonan adalah surat yang dibuat perseorangan, organisasi, atau Pemerintahan Desa/Kelurahan untuk memohon bantuan kematian kepada Pemerintah Daerah. Surat keterangan domisili adalah untuk menjelaskan domisili seseorang. Ahli Waris adalah orang tua, suami, istri, anak dan keluarga sekandung. Santunan Kematian adalah pemberian santunan dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas kepada ahli waris dari masyarakat yang telah meninggal dunia. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. 6. 7. 8. 9. 4
Maksud diberikannya Santunan Kematian bagi masyarakat adalah sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah kepada Ahli Waris agar bisa meringankan beban keluarga yang meninggal dunia. Tujuan diberikannya santunan Kematian bagi masyarakat dalah:
BAB II
Setiap Masyarakat di Daerah yang terdaftar sebagai penduduk secara sah, apabila meninggal dunia diberikan Santunan Kematian kepada Ahli Waris. Santunan Kematian diberikan kepada Ahli Waris/keluarga dengan mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinsos. Dalam hal Masyarakat yang meninggal dunia tidak diketahui ahli warisnya, maka pengajuan permohonan dapat diwakilkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.
BAB III
Masyarakat yang mendapatkan Santunan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (l)adalah:
BAB IV
Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran jumlah santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB V
BAB VI
Santunan kematian diserahkan kepada Ahli Waris almarhum/almarhumah dibuktikan dengan surat keterangan bahwa penerima santunan adalah benar ahli waris, yang diketahui Kepala Desa/Lurah. Dalam hal masyarakat yang meninggal dunia tidak diketahui ahli warisnya, maka penerima santunan dapat diwakilkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan. Santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat
BAB VII
Pemberian santunan kematian tidak diberikan kepada warga yang meninggal dunia dengan sebab: a. Hd melakukan perbuatan yang dilarang dalam agama seperti bunuh diri dan/atau aborsi, hukuman mati sebagai akibat putusan pengadilan, balita berusia dibawah 1 (satu) tahun, melakukan kejahatan atau perbuatan pidana, akibat mengunakan obat-obat terlarang berupa narkotika, psikotroprika dan zat adiktif lainnya, dan bencana alam. b. c. d. £ 8
BAB VIII
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas. Ditetapkan di Muara Beliti pada tanggal, 20 Januari 2022 BUPATI MUSI RAWAS, dto RATNA MACHMUD Diundangkan di Muara Beliti pada tanggal, 25 Januari 2022 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS, dto EDI ISWANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2022 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN (1-6/2022) SALINAN $ SESUAI DENGAN ASLINYA SA KEBAYA EBAGIAN HUKUM N « SIN.S.H.M.H Pembitta/Utama Muda 623 199202 1 003 9
Membuka PDF…