DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 15 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Badan Permusyawaratan Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Diatur pula tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup, keanggotaan BPD, kelembagaan BPD, fungsi dan tugas BPD, peraturan tata tertib BPD, pembinaan dan pengawasan, dan pendanaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD. 15 (l) (2t

(3)
(1){2t
(3)BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme, sebagai berikut:
1. a.musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
2. b.musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
3. c.pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
4. d.apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara/voting;
5. e.pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit 7z (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
6. f.hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Pasal 38

(l) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa. (21 Musyawarah Desa mempakan forum perrnusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(3)Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.penataan Desa;
2. b.perencanaan Desa;
3. c.kerja sama Desa;
4. d.rencana investasi yang masuk ke Desa;
5. e.pembentukan BUM Desa;
6. f.penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
7. g.kejadian luar biasa.
(4)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.tokoh adat;
2. b.tokoh agama;
3. c.tokoh masyarakat;
4. d.tokoh pendidikan;
5. e.perwakilan kelompok tani; 16
6. f.perwakilan kelomPok nelaYan;
7. b.perwakilan kelomPok Perqiin;
8. c.perwakilan kelompok perempuErn;
9. d.perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan
10. j.perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.
(5)Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan sosial budaya masYarakat.
(6)Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Pasal 39

(1)BPD membentuk pantia pemilihan Kepala Desa serentak dan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu. (21 Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD.

Pasal 40

(1)Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) terdiri dari perangkat Desa dan unsur masyarakat. {21 Jumlah anggota panitia disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan pembiayaan.
(3)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungiawab kepada BPD. (41 Dalam hal anggota panitia tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dapat diberhentikan dengan keputusan BPD.

Pasal 41

(1)Panitia sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antarwaktu. (21 Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa, paling sedikit 2 (dua) or€u1g dan paling banyak 3 (tiga) orang.
(3)Dalam hal jumlah bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga), panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria memiliki pengetahuan mengenai Pemerintahan Desa, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati. L7
(4)Dalam hat bakal calon yang memenuhi persyaratan l<urang dari 2 (dua) orang, panitia mempe{panjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
(5)Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yarlg ditetapkan kemudian.

Pasal 42

(1)BPD menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antanraktu. (21 Penyelenggaraan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengesahkan calon Kepala Desa yang diajukan panitia serta memilih dan pengesahan calon Kepala Desa terpilih.
(3)Forum musyawarah Desa menyampaikan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (21 kepada panitia untuk disampaikan kepada BPD.

Pasal 43

BPD menyampaikan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari panitia pemilihan.

Pasal 44

(l) BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan atau Kepala Desa. (21 Pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD.

(3)Rancangan Peratrrran Desa yang diusulkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat tl) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak ranc€rngan Peraturan Desa diterima oleh BPD. 18
(4)Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD.
(5)Setiap pembahasan rancang€rn Peraturan Desa dilakukan pencata.tan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah-

Pasal 45

(1)Dalam hal pembahasan rancang€rn Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati. (21 Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai catatan perrnasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
(3)Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dapat berbentuk :
1. a.penghentian pembahasan; atau
2. b.pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan r€rncangan Peraturan Desa.
(3)Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

Pasal 46

(1)BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. (21 Pelaksanaan pengawasan sebagaimErna dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.perenc€rnaan kegiatan Pemerintah Desa;
2. b.pelaksanaan kegiatan; dan
3. c.pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
(3)Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi. t9 Pasal 47 Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Pasal 48

(1)BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. l2l Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (U merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.
(3)Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
(3)Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa;
2. b.Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten;
3. c.Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
4. d.Prestasi Kepala Desa. (41 Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagran dari laporan kinerja BPD.

Pasal 49

(1)BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 1O (sepuluh) hari keda sejak LKPPD diterima. l2l Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat:
1. a.membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa;
2. b.meminta keterangan atau informasi;
3. c.menyatakan pendapat; dan
4. d.memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa. 20
(3)Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana dimahsud pada ayat (21 huruf b, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja Kepala Desa.
(4)Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD. Paragaraf 12 Menciptakan Hubungan Kerja yang Harmonis dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa l.ainnya

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…