Dalam peraturan ini diatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab. Musi Rawas Tahun Anggaran 2022,
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022. Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan yang memuat:
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2022, meliputi:
Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2022, meliputi:
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2022, meliputi:
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2022, meliputi:
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022, meliputi:
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f per 31 Desember 2022, meliputi:
Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini terdiri: 1) Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas. Lampiran 1.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi. Lampiran 1.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Lampiran 1.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan. 8 2) Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. 3) Lampiran III : Laporan Operasional. 4) Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas. 5) Lampiran V : Neraca. 6) Lampiran VI : Laporan Arus Kas. 7) Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan. 8) Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah. 9) Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih. 10) Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir. 11) Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. 12) Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah. 13) Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap. 14) Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan. 15) Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya. 16) Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah. 17) Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek. 18) Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang. 19) Lampiran XIX : Daftar Sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya. 20) Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan badan usaha mlik daerah/perusahaan daerah terdiri atas. Lampiran XX.1 : Iktisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. Lampiran XX.2 : Iktisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. 9
Membuka PDF…