DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 116

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok dalam peraturan ini adalah : Ketentuan Umum,Ruang lingkup,Asas dan tujuan,Tugas dan wewenang pemerintahan Daerah Hak dan Kewajiban,Perizinan,Penyelengaraan Pengelolaan Sampah,Pembiayaan dan Kompensasi,Sistem Informasi,Peran Masyarakat,Larangan,Lembaga Pengelola,Insentif dan Disinsentif,Kerja sama dan kemitraan,Retribusi,Pembinaan dan Pengawasan ,Pengawasan,Sanksi Administrasf,Penyidikan,Ketentuan Pidana,Pelaporan,Ketentuan Peralihan Ketentua Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

l.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 1821): Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438): Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851): 2. 3. 4. PARAR KOCRDINASI 1 ' PARAF KOORDINAS, BARAS #URUV Ax Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522): 5. 6. 7. 8. 2 PARAP KOORDINASI N ———ma 0 - 10. 11. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340): Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322): Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593): Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 9. Indonesia Nomor 6402): 3 PARAF KOORDINASI Mac HR | MUA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah: Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933), Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470): Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/Menilhk/Setjen/P1b.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734): Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 20, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (20/2014)): —4 TARAT KOORDINASI KABAG ULRUM Ae. ASI 20. 21. 22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2013 Nomor 2): Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005 Nomor 11), Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 5). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS Menetapkan Dan BUPATI MUSI RAWAS MEMUTUSKAN: : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: Bupati adalah Bupati Musi Rawas. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. 1. 2. 3. 4. Dinas adalah Dinas yang menangani persampahan. | SEA AN 1 pa 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Disinsentif adalah upaya memberikan penghukuman bagi masyarakat yang melanggar ketentuan di bidang pengelolaan sampah untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan. Insentif adalah upaya untuk memotivasi masyarakat secara positif agar masyarakat tersebut mentaati ketentuan di bidang pengelolaan sampah guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan. Izin pelayanan pengelolaan sampah adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pengelolaan sampah. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Kelompok Swadaya Masyarakat adalah kelompok swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pengelolaan sampah. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Daerah. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. Lingkungan adalah lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya, yang meliputi ruang darat, laut maupun udara. Lurah adalah Kepala Kelurahan di wilayah Daerah. Masyarakat adalah semua orang yang secara alami dan hukum memiliki hak dan kewajiban atau menjadi subjek hukum. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum. 6. 7. 8. 9. . Pihak lain adalah pihak yang terkait dengan pelaku17 usaha. ——g— PASAF KOGRIN NASI BAG NU he N 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. || PA Eu Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ckonomi. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban pengelolaan sampah. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilahan Sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai jenis atau sifat sampah. Penanganan sampah adalah kegiatan yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sementara menuju ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Kapan taman MUAT NASI jr (1 27. 28. 29. 30. 31. 32. 35. Pengelola Sampah adalah orang atau badan yang bertanggung jawab mengelola sampah pada tempat- tempat tertentu. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah, Pengolahan sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara. Pengurangan Sampah adalah upaya pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Penyedia jasa pengelolaan sampah adalah orang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya, Reduce, Reuse, dan Recycle yang selanjutnya disingkat 3R adalah prinsip pengelolaan sampah dengan cara mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang. 3. -—— —$@-—- - - KANG FURY | Ar: NASI 37. 39. 40. 41. 42. 43. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. 4. ——G—- SARAF KOOBPI Raul DJRG HUKLTV ta? 45. 47. 48. 49. S1. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau TPA. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Transfer Depo adalah tempat transit sampah dari gerobag ke dalam truk sampah untuk diangkut kec TPA. Transfer station adalah tempat pemilahan lanjutan, perajangan, pengepakan, dan transit sampah dari gerobag ke dalam truk untuk diangkut ke TPA. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah. Sistem Pembuangan Terbuka atau Open Dumping adalah sistem pembuangan sampah dengan cara membuang sampah begitu saja ditanah lapang terbuka tempat pembuangan akhir tanpa tindak lanjut sehingga dinilai dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih luas. KABAG HUKUM A01: 10 FA

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Dalam Peraturan Daerah Pengelolaan sampah ini mengatur tentang: tugas dan wewenang, hak dan kewajiban, perizinan, penyelenggaraan pengelolaan sampah, pembiayaan dan kompensasi: sistem informasi, peran masyarakat, larangan, lembaga pengelola, insentif dan disinsentif: ND OA wN — . kerjasama dan kemitraan, . retribusi, pembinaan dan pengawasan: . ketentuan pidana, dan pelaporan.

Pasal 3

(I) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas:

a.sampah rumah tangga:
b.sampah sejenis sampah rumah tangga,dan Cc. sampah Spesifik.

(2)Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
(3)Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. ag Pena— —mm | 1 --— PARA HURLM fe: |' 10. 11. 12 13. 14. 15.
(4)Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun,
2. b.sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun, Cc. sampah yang timbul akibat bencana,
3. d.puing bongkaran bangunan: sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, dan/atau
4. f.sampah yang timbul secara tidak periodik.

BAB III

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan: -.. asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran: asas kebersamaan, asas keselamatan asas keamanan, asas nilai ekonomi, asas gotong royong, asas transparansi, dan asas akuntabilitas. a. b. c. d. e. f£ 8 h. k 1 Pasal 5 Pengelolaan sampah bertujuan untuk: a. b. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan kesehatan masyarakat meningkatkan kualitas lingkungan, SI | | Na | i par. |

c.menjadikan sampah sebagai sumber daya dan bernilai ekonomis, d.mengedukasi masyarakat tentang tanggung jawab pengelolaan sampah, dan
e.meningkatkan penegakan hukum terhadap setiap pelaku pencemaran lingkungan hidup.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Pemerintah Kabupaten bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Tugas Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari:

a.menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah:
b.penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah, Cc. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah,
d.melaksanakan dan/atau memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah:
e.mendorong dan/atau memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah:
f.memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangidan menangani sampah, dan 6 8 “IS —
g.melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 8

(1)Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah,
(2)Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan:
1. a.menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berpedoman pada kebijakan dan strategi pengelolaan sampah Nasional dan Provinsi:
2. b.menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga:
3. c.menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah,
4. d.melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain,
5. e.menetapkan lokasi TPS, TPS 3R, TPST, dan/atau TPA sampah,
6. f.melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup: dan
7. g.menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya. Penetapan lokasi TPST dan TPA sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ce merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah Daerah yang berlaku. Cc As
(3)Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat: pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, pemanfaatan kembali sampah, pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, pemrosesan akhir sampah, dan pendanaan. a b. c. f h.
(4)Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

(1)Setiap orang berhak:
1. a.mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah: memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah, mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA sampah, dan b. c. d.
(2)
(1)
(2)
(3)
(4)(S)
1. e.memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib memahami tentang pengelolaan sampah dengan prinsip 3R. Setiap orang wajib mengetahui dan memahami jenis- jenis sampah dengan kategori bahan berbahaya dan beracun. Setiap Orang wajib melaksanakan:

a.pengurangan Sampah, dan
b.penanganan Sampah dengan cara berwawasan Lingkungan. Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara:
a.membatasi timbulan Sampah,
b.mendaurulang Sampah, dan/atau Cc. memanfaatkan kembali Sampah. Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara:
a.pemilihan, pengumpulan, pengangukutan, pengolahan:dan b. c. d. pemrosesan akhir.e. PARAP Koo PN en | par

(6)
(7)
(8)
(9)
(1)
(2)Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib:
1. a.menyediakan tempat Sampah dan TPS sesuai dengan volume dan jenis Sampah yang dihasilkan:
2. b.menyediakan fasilitas Pemilahan Sampah: dan
3. c.membersihkan, mengumpulkan Sampah ke tempat Sampah dan mengangkut Sampah ke TPS. Setiap pemilik atau pengelola kendaraan umum wajib:
4. a.melengkapi kendaraannya dengan tempat Sampah, dan
5. b.membersihkan, mengumpulkan dan mengangkut Sampah ke TPS. Setiap penumpang kendaraan pribadi maupun kendaraan umum dilarang membuang Sampah dari kendaraan ke jalan umum. Setiap Orang yang melakukan kegiatan dan/atau usaha yang menimbulkan Sampah yang mengandung B3 atau limbah B3, wajib mengelola Sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERIZINAN

Pasal 11

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati kecuali yang dilakukan oleh kelompok swadaya masyarakat. Usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a.usaha pengangkutan sampah,
b.usaha pemilahan dan/atau pengolahan sampah:dan
c.usaha pemilahan dan/atau pengolahan sampah di TPA. fu

Pasal 12

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a.Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon orang perseorangan dan akta pendirian bagi badan hukum:
b.memiliki sertifikat kompetensi dan/atau berpengalaman dalam pengelolaan sampah,dan
c.Nomor Induk Berusaha. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)untuk masing-masing jenis usaha diatur sebagai berikut :
1. a.usaha pengangkutan sampah : 1) memiliki alat angkut sampah yang sesuai dengan pengelompokan sampah dan memenuhi standar teknis, 2) mempunyai tenaga operasional yang memadai, 3) menyediakan alat pemadam kebakaran:dan 4) memiliki sistem tanggap darurat.
2. b.usaha pemilahan dan/atau pengolahan sampah : 1) lokasi usaha harus mempunyai batas fisik yang jelas dengan dibangun pagar tembok permanen paling sedikit 3 (tiga) meter dari permukaan tanah dan memenuhi ketentuan persyaratan teknis bangunan, 2) mempunyai tempat penyimpanan dan pengolahan yang khusus dan tidak boleh bercampur dengan tempat kegiatan lainnya, 3) menyediakan alat pemadam kebakaran,dan 4) memiliki sistem tanggap darurat. 1 . Ng — . 3 As» —m
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
1. c.usaha pemilahan dan/atau pengolahan sampah di TPA: 1) lokasi usaha harus mempunyai batas fisik yang jelas dan dibangun pagar tembok permanen dengan ketinggian paling sedikit 3 m (tiga meter) dari permukaan tanah dan memenuhi ketentuan persyaratan teknis bangunan, 2) memiliki peralatan pengelolaan sampah yang memenuhi standar teknis, 3) menyediakan alat pemadam kebakaran:dan 4) memiliki sistem tanggap darurat. Permohonan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diajukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan. Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan izin kepada Perangkat Daerah yang membidangi

Isi peraturan

Teks116PDFHirarki

Memuat teks peraturan…