DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengertian Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, psikis terhadap korban. Diatur tentang hak korban, kewajiban dan tanggung jawab, penyelenggaraan perlindungan, penyelenggaraan perlindungan anak, hak penyandang disabilitas, penyelenggaraan perlindungan perempuan, peran masyarakat, penyelenggaraan pemulihan korban, dan ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan anak sebagai anak terlantar.

Pasal 29

(1)Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4O sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar y'ang bersangkutan.
(2)Pemerintah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 30

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak ddam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hulnrm, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksr:al, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif Lainnya (napzal, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan /atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakrran sdah dan penelantaran.

Pasal 31

Anak dalam situasi danrrat sebagaimana dirnaksud dafam Pasal 3O terdiri ata-s:

a.anak yang menjadi pengungsi; 17
b.anak korban kenrsuhan;
c.anak korban bencana alam; dan
d.anak dalam situasi konflik bersenjata.

Pasal 32

perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentrran hukum humaniter.

Pasal 33

perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3O huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaksanakan melalui:

a.pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan,kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan
b.pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang Disabilitas dan anak yang mengalami gangguan psikososial.

Pasal 34

Setiap orang dilarang merekmt atau memperal,at anak unttrk kepentingart militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa.

Pasal 35

(1)Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3O meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
(2)Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
1. a.perlahran atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
2. b.penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
3. c.penyediaan sarana dan prasarana khusus; 18
4. d.penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
5. e.pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
6. f.pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
7. g.perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media rrassa dan untrrk menghindarilabelisasi.
(3)perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
1. a.upala rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
2. b.upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
3. c.pemberian jaminan keselamatan bagr saksi korban dan saksi ahli, baik frsik, mental, nraupun sosial; dan
4. d.pemberian aksesibilitas unttrk mendapatkan informasi mengenai perkembangan Perkara.

Pasal 36

(1)Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3O dilakukan melalui penyediaan prasararn dan sarana untuk dapat menikrnati budayanya sendrn, mengalmi dan melaksanakan ajaran agamanya sendrri, dan menggunakan bahasanYa sendiri.
(2)Setiap orang dilarang menghalang-hatangi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menikmati budayanya sendiri, mengakqi dan melaksanakan ajaran agalllanya, dan menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya.

Pasal 37

(1)perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3O mempakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. 19
(2)Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
1. a.Pen5rebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan penrndang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
2. b.pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
3. c.pelibatan berbagai instansi pemerintah, petttsahaant, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.
(3)Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, merr5pruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimahsud pada ayat (1).

Pasal 38

(1)Perlindungan khusus bag anak yang menjadi korban pen5alahgunaEm narkotika, alkohol, psikotroPika, dan zat adiktif lainnya (napzal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3O, dan terlibat dal,am produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upalxa pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
(2)Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, men5runrh melibatkan anak dalam penyalahgurraan, produksi dan distribusi napza sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 39

(1)Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualian, dan perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3O dilakukan melalui upalxa pengawasan, perlindungan, perrcegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
(2)Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyunrh melalrukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan sebagaimana dimahsud pada ayat (1). 20
(1)(21
(1)(21
(1)(21

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…