DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 29 September 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pancasila adalah suatu ideologi dan dasar Negara Indonesia yang menjadi landasan dari segala keputusan bangsa dan mencerminkan kepribadian bangsa indonesia, Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal lka, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diatur mengenai ketentuan umum, penyelenggaraan pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan, muatan materi, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, kerja sama, pendanaan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, dan falsafah hidup berbangsa dan bernegara menjadi tanggung jawab negara untuk dilestarikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
b.bahwa Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan untuk peningkatan pengamalan Pancasila, membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk yang terdiri atas beragam suku, ras, agama, golongan, sosial, ekonomi, budaya, dan kearifan lokal sehingga terwujud masyarakat Kabupaten Musi Rawas yang berkarakter unggul dan menjiwai Pancasila;
c.bahwa perlu dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 430);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pcmbentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121), sebagaimana telah dubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
9.Peraturan Daeral1 Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1). 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS dan BUPATI MUSI RAWAS MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN. BAB! KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3.Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
7.Pancasila adalah suatu ideologi dan dasar Negara Indonesia yang menjadi landasan dari segala keputusan bangsa dan mencerminkan kepribadian bangsa indonesia.
8.Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal lka, dan Negara Kesatuan
9.Pendidikan Pancasila adalah usaha sadar dan terencana untuk memberikan pengertian dan pemahaman mendasar tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang bertujuan untuk m enjadi acuan dan p edoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 3 bernegara.
10.Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah pendidikan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11.Pendidikan formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah dan mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi.
12.Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
13.Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.
14.Masyarakat adalah masyarakat kabupaten Musi Rawas, baik perorangan, kelompok/ forum, organisasi profesi, organsiai kemasyarakatan, organisasi sosial politik dan atau organisasi berbadan hukum.

Pasal 2

Prinsip penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yaitu:

a.demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tata nilai budaya, dan kebhinnekatunggalikaan bangsa;
b.sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan yang berlangsung sepanjang hayat sesuai perkembangan zaman; dan
c.sinergi, kolaborasi, dan keterpaduan antara pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bertujuan untuk:

a.menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada elemen Masyarakat;
b.mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air;
c.terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia; dan
d.mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat Kabupaten Musi Rawas. 4

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam PD ini meliputi:

a.penyelenggaraan pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan;
b.muatan materi pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan;
c.peran serta masyarakat;
d.pembinaan dan pengawasan;
e.kerja sama; dan
f.pendanaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN Bagia Kesatu Penyelenggara

Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 6

( 1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:

a.kesatuan bangsa dan politik;
b.pendidikan, pemuda, dan olah raga;
c.pendidikan dan pelatihan; dan
d.kebudayaan.

(2)Selain PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD lain dapat menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat melibatkan:
1. a.Kecamatan;
2. b.instansi/lembaga vertikal; dan
3. c.masyarakat.
(2)Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Forum Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 5

Pasal 8

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditujukan kepada:

a.siswa/mahasiswa/peserta didik lainnya;
b.organisasi politik;
c.organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
d.Aparatur Sipil Negara (ASN);
e.guru/pendidik; dan
f.tokoh agama/masyarakat/adat.

Pasal 9

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui:

a.Pendidikan Formal;
b.Pendidikan Nonformal; dan
c.Pendidikan Informal.

Pasal 10

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan melalui:

a.kegiatan intrakurikuler;
b.kegiatan kokurikuler;
c.kegiatan ekstrakurik:uler; dan/atau
d.kegiatan non kurikuler.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…