DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 29 September 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Pedoman Sosialisasi Peraturan Daerah dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Sosialisasi Perda adalah upaya sadar dan terencana dalam memasyarakatkan produk hukum/kebijakan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memasyarakatkan Perda sebagai dasar dan pandangan hidup daerah sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati dan diaplikasikan oleh masyarakat. Diatur mengenai ketentuan umum, penyelenggaraan sosialisasi perda, muatan materi, peran serta masyarakat, evaluasi, kerja sama, pendanaan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas yang telah ditetapkan, perlu dilaksanakan penyebarluasan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas kepada masyarakat dan pihak terkait;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang Undang Nomo 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, Penyebarluasan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas tentang Pedoman Sosialisasi Peraturan Daerah.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua 1 atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAl{ILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS dan Memutuskan BUPATI MUSI RAWAS MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG SOSIALISASI PERATURAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas. 2
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3.Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warganegara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
7.Sosialisasi adalah usaha sadar dan terencana untuk memasyarakatkan sesuatu nilai atau norma sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati dan diaplikasikan oleh masyarakat.
8.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Musi Rawas.
9.Sosialisasi Perda adalah upaya sadar dan terencana dalam memasyarakatkan produk hukum/kebijakan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memasyarakatkan Perda sebagai dasar dan pandangan hidup daerah sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati dan diaplikasikan oleh masyarakat.
10.Sosialisasi formal adalah sosialisai yang diselenggarakan di sekolah-sekolah dan mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi.
11.Sosialisasi non formal adalah jalur sosialisasi di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
12.Sosialisasi informal adalah jalur sosialisasi keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan sosialisasi mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.

Pasal 2

Penyelenggaraan sosialisasi Perda dilaksanakan dengan prinsip:

a.demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tata nilai budaya, dan bhinneka tunggal ika;
b.sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan yang berlangsung sepanjang hayat sesuai perkembangan kemajuan pembangunan masa kini dan yang akan datang; dan 3
c.sinergi, kolaborasi dan keterpaduan antara pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal.

Pasal 3

Penyelenggaraan Sosialisasi Perda bertujuan untuk:

a.menjamin hak warga negara untuk mengetahui-rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
b.mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
c.peningkatan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik;
d.menanamkan nilai-nilai Peraturan Daerah kepada masyarakat dan aparatur sipil negara; dan
e.mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingk:up pengaturan dalam Perda ini meliputi:

a.pedoman penyelenggaraan sosialisasi Perda;
b.muatan materi pedoman sosialiasasi Perda;
c.peran serta masyarakat;
d.pembinaan dan pengawasan;
e.kerja sama; dan
f.pendanaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN SOSIALISASI PERDA

Pasal 5

Pemerintahan Daerah berkewajiban menyelenggarakan Sosialisasi Perda.

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan Sosialisasi Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
(2)Selain DPRD dan Pemerintah Daerah, sosialisasi Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas fungsinya. 4 Jr.

Pasal 7

(1)DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Sosialisasi Perda dapat melibatlcan:
1. a.Pemerintahan Kecamatan;
2. b.Pemerintahan Desa;
3. c.Instansi/lembaga vertikal; dan
4. d.Masyarakat.
(2)Pelibatan pihak dalam penyelenggaraan Perda sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

Pasal 8

Sosialisasi ayat (1) Peraturan Penyelenggaraan Sosialiasai Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditujukan kepada:

a.siswa/mahasiswa/peserta didik lain;
b.organisasi politik;
c.organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
d.pegawai negeri sipil;
e.guru/pendidik; dan
f.tokoh agama/masyarakat/adat.

Pasal 9

Sosialiasi Perda diselenggarakan melalui:

a.sosialisasi formal;
b.sosialisasi non formal; dan
c.sosialiasasi informal.

Pasal 10

Penyelenggaraan Sosialisasi Perda melalui sosialisasi formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilaksanakan melalui:

a.kegiatan intrak:urikuler;
b.kegiatan kokurikuler;
c.kegiatan ekstrakurikuler ; dan/atau
d.kegiatan non kurikuler.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…