DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas Nomor 9 Tahun 2021

Nomor: 9
Tahun: 2021
Ditetapkan: 15 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 92

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Kabupaten Layak Pemuda, Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun. Diatur mengenai ketentuan umum, ruang lingkup, peran, tanggung jawab dan hak pemuda, perencanaan, pembangunan kepemudaan, prasarana dan sarana, organisasi dan satuan tugas kepemudaan, pencatatan dan pelaporan, penghargaan, kerja sama dan kemitraan, pendanaan, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa potensi dan peran pemuda tersebut perlu dikembangkan melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan dalam satu kesatuan pembangunan kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan, Cc. bahwa Pemerintah Daerah bertugas melaksanakan kebijakan nasional dan

Menetapkan

menetapkan kebijakan sesuai kewenangannya serta mengkoordinasikan pelayanan kepemudaan,

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Pemuda, | PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI KABAG BUKUM ae” Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
1. 2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821):
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS dan BUPATI MUSI RAWAS MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK PEMUDA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas. PARAF KOORDSNASI | ang BUKU | Xx KA
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3.Bupati adalah Bupat Musi Rawas.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6.Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas.
7.Kelurahan adalah Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas.
8.Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
9.Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
10.Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
11.Kemitraan adalah kerja sama membangun sinergi untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. 12.Komunitas remaja adalah kelompok orang yang terdiri atas pemuda dan belum menikah.
13.Pelaku usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, dan bentuk badan lainnya melakukan usaha secara tetap. K P LN Na NN - 1 — | Ka Kesal 3
14.Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
15.Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
16.Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
17.Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
18.Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda. 19.Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilam dan kemandirian berusaha.
20.Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
21.Fasilitasi adalah dukungan dari pemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam membantu dan/atau memudahkan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan kepemudaan. 22.Pencatatan adalah proses pencatatan terhadap keberadaan organisasi kepemudaan dengan diberikan surat keterangan terdaftar organisasi kepemudaan sebagai pengakuan legalitas keberadaan organisasi kepemudaan di Kabupaten Musi Rawas.
23.Prasarana kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan. 24.Sarana kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan. Sa aman mm | PARAF LO | — PARAF KOORDINASI KABAG HUKUM | “za Mai me
25.Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa dibidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau non materiel.
26.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas. 27.Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia berdomisili di Kabupaten Musi Rawas yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.

Pasal 2

Kabupaten Layak Pemuda dibangun berdasarkan asas: ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan: kebangsaan, kebhinekaan, demokratis: keadilan, partisipatif: kebersamaan, kesetaraan, dan kemandirian. va MP2 p as.

Pasal 3

(1)Kabupaten Layak Pemuda diwujudkan dalam pembangunan kepemudaan yang bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. s PARAF KOORDINASI KABAG BUKUN | Ted j. PA am NASI PARAP KeGSrixnan aa | | !
(2)Pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Kabupaten Layak Pemuda meliputi: a.

(1)
(2)tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, peran, Tanggung Jawab dan Hak Pemuda, perencanaan, pembangunan Kepemudaan: prasarana dan Sarana, organisasi dan Satuan Tugas Kepemudaan, pencatatan dan Pelaporan: penghargaan, kerjasama dan Kemitraan, pendanaan, b. c. 4. £ & h. . pembinaan dan Pengawasan,k. sanksi Administratif:1. . ketentuan Peralihan: dan ketentuan Penutup

BAB III

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan kebijakan nasional serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan. Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai karakteristik dan potensi daerah. 4 PARAF KOORDINASI KABAG HUKUM - m n.

Pasal 6

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menjadi tanggung jawab Bupati yang secara operasional menjadi tugas Kepala Perangkat Daerah, dan instansi terkait sesuai dengan fungsinya. Bupati dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :

a.menetapkan kebijakan pembangunan kepemudaan yang selaras dengan kebijakan nasional dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan,
b.menetapkan rencana strategis pembangunan kepemudaan, Cc. menetapkan kebijakan dan melakukan kerja sama dan kemitraan dalam pembangunan kepemudaan dengan masyarakat, lembaga, pelaku usaha lingkup Daerah dan nasional,
d.mengoordinasikan program pembangunan kepemudaan,
e.merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan pembangunan kepemudaan,
f.menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan,
g.memfasilitasi program dan kegiatan pemuda dan organisasi pemuda dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan,
h.mernfasilitasi masyarakat dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan,
i.mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan organisasi kepemudaan dan sumber daya pemuda sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi: — mL LL paRAF KOORDINASI | RABI AKIM | ae l | PARAF KOGRDINASI
j.memberikan penghargaan kepada pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang berperan dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan, dan
k.memberikan sanksi kepada pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang melanggar dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan.

BAB IV

PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA

Pasal 7

(1)Pemuda berperan aktif sebagai:
1. a.kekuatan moral,
2. b.kontrol sosial: dan Cc. agen perubahan dalam segala aspek pembangunan.
(2)Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diwujudkan dengan:
1. a.menumbuhkembangkan aspek etika dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan,
2. b.memperkuat iman dan tagwa serta ketahanan mental-spiritual,
3. c.meningkatkan kesadaran hukum,
4. d.meningkatkan kedisiplinan dan nasionalisme, dan
5. e.meningkatkan ketahanan daerah dan nasional.
(3)Peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diwujudkan dengan:
1. a.memperkuat wawasan kebangsaan,
2. b.membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara atau warga masyarakat, n.la . | PARAP KOORDINASI AM | NN PARAF KOORDINASI KABAG HUKUM aa Cc. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum:
3. d.meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik,
4. e.menjamin transparansi dan akuntabilitas publik: dan
5. f.memberikan kemudahan akses informasi.
(4)Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diwujudkan dengan mengembangkan: pendidikan politik dan demokratisasi, sumber daya ekonomi, kepedulian terhadap masyarakat: ilmu pengetahuan dan teknologi: olahraga, seni, dan budaya, kepedulian terhadap lingkungan hidup: pendidikan kewirausahaan, dan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai peran aktif pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati. va MP An rp

Pasal 8

Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan untuk:

a.menjaga Pancasila sebagai ideologi negara,
b.menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan
c.memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa:
d.melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum,
e.meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat, . meningkatkan ketahanan daerah dan nasional,
g.melestarikan budaya daerah dan nasional, £ | PARAF KOORDINASI aa PARAF KOOROYNASIan | KABAG HUKUM -:
h.meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi daerah dan nasional: dan
i.meningkatkan kerja sama antar organisasi pemuda.

Pasal 9

Setiap pemuda berhak mendapatkan:

a.perlindungan khususnya dari pengaruh destruktif:
b.pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaaan tanpa diskriminasi: Cc. advokasi:
d.akses untuk pengembangan diri, kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan:
f.akses pada lembaga permodalan dan jejaring kepemudaan, dan &- akses membentuk jejaring kemitraan. e.

BAB V

PERENCANAAN

Pasal 10

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kepemudaan sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Bupati menyusun kebijakan dan strategi pembangunan kepemudaan yang dituangkan dalam:

a.rencana pembangunan jangka panjang daerah:
b.rencana pembangunan jangka menengah daerah, C. rencana strategis perangkat daerah terkait, dan
d.rencana pembangunan tahunan pemerintah daerah. PARAF KOORDINASI 10 KABAG HUKUN 23 | 1

Isi peraturan

Teks92PDFHirarki

Memuat teks peraturan…