APBD TA 2015 terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Uraian lebih lanjut APBD tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851): 2, Undang 1 b. 10. 11. Undang-undang Nomor 25 Tahui 2000 te Program Pembangunan Nasignal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Namar 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4286): 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355): 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421): | 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 6. ' Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438): Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), 8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara Di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomer 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429), 9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah dengan PERPU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589 ), Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 12. 13. 14, 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Nomor 4090), Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575), Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntasi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575), Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585), Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593), Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614),
Axggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20 15 sebagai berikut: 1 Pendapatan Daerah Rp. 703.056.006.091,00 2 Belanja Daerah Rp. “737.318.384.598,00 Surplus / Depisit Rp. (34.262.378.507,00 3 Pembiayaan Daerah —. Penerimaan Rp. 37.198.355.974,00 2». Pengeluaran Rp. 2.935.977.467,00 Pembiayaan Neto Rp. 34.262.378.507,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Rp. 0,00berkenaan
:I-. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : . Pendapatan Asli Daerah Rp. 21.015.641.091,00 . Dana Perimbangan Rp. 619.096.375.000,00 Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp. 62.943.990.000,00 o' Mm O Kk. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a zerdiri dari jenis pendapatan :
ti: Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : Belanja Tidak Langsung Rp. 188.366.426.576,00 Belanja Langsung Rp. S548.951.958.022,00 Pp u' Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : 'bP 1 a. Belanja Pegawai Rp. 140.788.122.522,00 h Rolanin
:I. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
Uraan lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana G—aksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian xg tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : Lampiran I Ringkasan APBD, LampiranII Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi: Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Kelompok, Janis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan: Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan, uiLampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara:
Bipar Musi Rawas Utara menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional re.axsanaan APBD.
Peraturan Daerahini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Aza- setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan azrah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Ditetapkan di Muara Rupit Pada tanggal 32 April 2015 Pj. BUPATI WAS UTARA, 3 — H. AGUS YUDIANTORO PEx3angkan di Muara Rupit Pesa tanggal & April 2015 P-SEKRETARIS DAPAG Z28UPATEN-MUSTBxWaAS KTARA, KH - Utan Aa Muda XS. 15581031 198603 1 009 RMANSYAH,S.Sos.MM ne LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2015 NOMORM : 2 Apri 2015Tanggal PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA RINGKASAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 URAIAN JUMLAH : 1 2 3 5 PENDAPATAN 703.056.006.091,00 PoII PENDAPATAN ASLI DAERAH 21.015.641.091,00 LIL Pendapatan Pajak Daerah 4.607.933.091,00 II. Hasil Retribusi Daerah 763.800.000,00 It Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 15.643.908.000,00 ka 1 DANA PERIMBANGAN 619.096.375.000,00 LI Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 240.423.842.000,00 -.2. Dana Alokasi Umum 324.442.113.000,00 --&8-3 Dana Alokasi Khusus 54.230.420.000,00 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 62.943.990.000,00 #.z Pendapatan Hibah 5.000.000.000,00 5.3 Dana Bagi Hasi! Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 7.841.200.000,00
Membuka PDF…