Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara
Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) mengemban mandat konstitusional untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan otonomi, dan melayani masyarakat di wilayahnya. Lembaga ini signifikan sebagai representasi negara di tingkat lokal, bertanggung jawab atas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Muratara. Ruang lingkup operasionalnya meliputi aspek regulasi melalui penyusunan Perda dan Perbup, pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta program pembangunan strategis yang tertuang dalam RPJMD dan RKPD.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara
Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) mengemban mandat konstitusional dan undang-undang untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan otonomi, serta memberikan pelayanan publik. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan sebagai representasi negara di tingkat lokal, bertanggung jawab atas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Muratara.
Ruang lingkup Pemkab Muratara mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program pembangunan. Dalam aspek regulasi, Pemkab menyusun dan menetapkan peraturan daerah serta peraturan bupati, seperti Perbup SBM 2026. Aspek pelayanan meliputi penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, termasuk pemantauan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) 2026. Aspek program melibatkan perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
Beberapa program strategis Pemkab Muratara meliputi penguatan ketahanan pangan melalui penyaluran Beras CPPD dan stabilisasi harga melalui Operasi Pasar Murah. Selain itu, terdapat program peningkatan kualitas SDM aparatur melalui uji kompetensi pejabat dan perekrutan PPPK. Percepatan pembangunan infrastruktur juga menjadi fokus utama, dengan Wakil Bupati Muratara menghadiri Rakor Infrastruktur bersama Menko AHY.
Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara berkontribusi pada isu-isu nasional melalui implementasi kebijakan pemerintah pusat di tingkat daerah. Contohnya adalah menjaga stabilitas ekonomi mikro melalui operasi pasar murah yang sejalan dengan upaya pengendalian inflasi nasional. Program penyaluran bansos dan bantuan pangan juga mendukung program pengentasan kemiskinan dan jaring pengaman sosial nasional.
Warga negara harus berurusan dengan Pemkab Muratara untuk berbagai layanan, antara lain administrasi kependudukan, perizinan, dan pelayanan sosial. Layanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit daerah, serta pendidikan melalui pendaftaran sekolah negeri, juga menjadi ranah Pemkab. Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan daerah dan mengikuti seleksi PPPK yang diselenggarakan Pemkab.
Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara adalah pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal. Dengan mandat yang luas, Pemkab Muratara menjalankan berbagai program strategis yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat, stabilitas ekonomi lokal, dan pembangunan infrastruktur. Keberlanjutan program-program ini menjadi kunci dalam mencapai kemajuan dan kemandirian daerah.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 6 Tahun 2022
Dalam Peraturan ini diatur mengenai Perlindungan kekayaan intelektual,ketentuan umum,merek dan indekasi geografis,paten,desain industri,desain tata letak sirkuit terpadu,varietas asal untuk pembuatan varietas turunan esensial,pemilikan kekayaan intelektual hasil penelitian dan pengembangan,inventrisasi kekayaan intelektual,fasilitas pendapataran,pemanfaatan,pemeliharaan dan larangan,sentra kekayaan inteletual,kerja sama,sistem informasi,partisipasi masyarakat,pembinaan dan pengawasan,pembiayaan,insentif dan disinsentif,penyidikan ,ketentuan pidana ,ketentuan penutup
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 4 Tahun 2020
Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Pelayanan Publik dengan menetapkan batasan-batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai pembina, penanggungjawab dan organisasi penyelenggara pelayanan publik, kerjasama penyelenggara dalam kegiatan teknis operasional pelayanan dan/atau pendukung pelayanan. Pelayanan Publik meliputi: a. Pelayanan barang publik; b. Pelayanan jasa publik; c. Pelayanan adminstratif.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 11 Tahun 2019
Sumber Daya,Perternakan,Kesehatan Hewan,Pelayanan dan Pengawasan ,Kewajiban dan Larangan ,Ketentuan Penyidikan ,Ketentuan Pidana ,Ketentuan Lain-Lain
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 9 Tahun 2017
dalam peraturan ini diatur mengenai RENCANA PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN. KETENTUAN UMUM ,AZAS, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI,KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU ,OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA DI DAERAH,KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH,PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN ,KETENTUAN PENUTUP, ,
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 2 Tahun 2020
Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Penyelenggaraan Kearsipan dengan menggunakan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur juga mengenai Organisasi Kearsipan yang terdiri dari Unit Pengolah, Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah (LKD). Diatur mengenai Pembinaan Kearsipan,Perlindungan dan Penyelamatan Arsip,serta Organisasi Profesi dan PEra Serta Masyarakat.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 1 Tahun 2021
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, kedudukan RPJMD, sistematika RPJMD, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD, perubahan RPJMD, ketentuan penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas Utara No. 3 Tahun 2017
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang badan usaha milik daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pada ketentuan umum antara lain menetapkan definisi Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebagian kekayaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dipisahkan untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD atau perseroan terbatas lainnya. Diatur tentang pendirian, tempat kedudukan dan kantor pusat, maksud dan tujuan, jenis usaha dan/atau bidang usaha, mitra kerja, modal dan saham, perusahaan umum daerah, perusahaan perseroan daerah, satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lain, pemeriksa eksternal, kewajiban pelayanan publik, pembinaan dan pengawasan, tanggung jawab dan ganti rugi, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 1 Tahun 2020
Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Penyelenggaraan Perpustakaan dengan menetapkan batasan-batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai kewajiban, hak dan kewenangan pemerintah kabuoaten dan masyarakat dalam peyelenggaraan perpustakaan, pembentukan dan penyelenggaraan perpustakaan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan, diatur juga mengenai jenis-jenis perpustakaan serta sarana dan prasarana perpustakaan.