menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban Pelayanan Publik; 3) res~turisasi internal yang mcncakup keuangan, organisasi/ manajemen, operasional, sietem dan prosedur. Pua169 Bagian Ketltjuh Reatrukturlaaai Pua168 ( 1) Persero Daerah dapat melakukan restrukturisasi, dengan maksud untuk menyehatkan perusahaan secara efisien, transpa.ran, dan profesional.
(2)Tujuan restrukturisasi scbagaimana dima.ksud pada ayat ( 1) adalah untuk:
a.meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan;
b.memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara;
c.menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen; dan
d.memudahkan pelaksanaan privatisasi.
(3)Pelaksanaan restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan asas biaya dan manfaat yang diperoleh.
Pua167 Bagi Persero Daerah Terbuka berlaku ketentuan Perda ini dan_ pera~ perundang-undangan mengenai Perseroan Terbatas sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pua166 Anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
a.anggota Direksi pada BUMN, BUMD, badan usaha ~ik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
b.jabatan pengurus partai politik, dan anggota DPR/DPD/DPRD; dan/atau
c.jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Persero Daerah dan peraturan perundang-undangan.
Pual 73 Persero Daerah yang tidak dapat diprivatisasi adalah:
a.Persero Daerah yang bidang usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMNdan/ atau BUMD;
b.Persero Dacrah yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan dengan pertahanan dan kearnanan negara;
c.Persero Daerah yang bergerak di sektor tertentu yang oleh Pemerintah Kabupaten diberikan tugas khusus untuk melakukan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat;
d.Persero Daerah yang bcrgcrak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi.
Pua) 7~ ( 1) Persero Daerah yang dapat cliprivatisasi harus sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:
a.industri/ sektor usahanya kompetitif; a tau
b.industri/ sektor usaha yang unsur teknoJoginya cepat berubah.
(2)Sebagian aset atau kegiatan dari Persero Daerah yang melaksanakan kewajiban Pelayanan Publik dan/ atau yang berdasarkan peraturan perundang-undangan kegiatan usahanya harus clilakukan oleh BUMN dan/ atau BUMD, dapat clipisahkan untuk dijadikan penyertaan dalam pendirian perusahaan untuk selanjutnya apabila diperlukan dapat diprivatisasi.
Pua! 71 Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Bagtan Kedelapan Privatlaaai Pual 70 ( l) Privatisasi dilakukan dengan maksud untuk:
a.mernperluas kepernilikan rnasyarakat atas Persero Daerah;
b.rneningkatkan efisiensi dan produktivitas Persero Daerah;
c.rnenciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan Persero Daerah yang baik/ kuat;
d.menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif;
e.menciptakan Persero Daerah yang berdaya saing dan berorientasi global;
f.menumbuhkan iklim usaha, ekonomi rnakro, dan kapasitas pasar.
(2)Privatisasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat daJarn pemilikan saharn Persero Daerah, Bagjan Kesembilan Pembubaran Pual77 ( 1) Persero Daerah dapat clibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pembubaran Persero Daerah ditetapkan dengan Perda, (3} Kekayaan Persero Daerah yang telah dibubarkan dan menjadi hak Kabupaten dikembalikan kepada Kabupaten. .
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembubaran Persero Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.
Pual 76 ( 1) Hasil Privatisasi Persero Daerah dengan penjualan saham milik Daerah disetor langsung ke kas Daerah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran hasil privatisasi perusahaan diatur dengan Peraturan Bupati.
Pual 75
(1)Untuk membahas dan memutuskan kebijakan tentang privatisasi perusahaan sehubungan dengan kebijakan lintas sektoral, Pemerintah Kabupaten membentuk suatu Komite Privatisasi Persero Daerah sebagai wadah koordinasi.
(2)Komite Privatisasi Persero Daerah bertugas untuk:
a.merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan persyaratan pelaksanaan privatisasi;
b.menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar proses prwatisaei;
c.membahas dan memberikan jalan keluar atas pennasalahan strategis yang timbul dalam proses privatisasi, termasuk yang berhubungan dengan kebijakan sektoral Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/ atau Pemerintah Kabupaten.
(3)Komite Privatisasi Persero Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengundang, meminta masukan dan/atau bantuan instansi/lembaga Pemerintah Kabupaten atau pihak lain yang dipandang perlu.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Privatisasi Persero Daerah cliatur dalam Peraturan Bupati.
Paaa174 Privatisasi dilakukan dengan cara:
a.penjualan saharn berdasarkan ketentuan pasar modal;
b.penjualan saharn langsung kepada investor;
c.penjualan saham kepada manajemen dan/ at.au ka.ryawan yang bersangkutan.
BABXI PEMERIKSAAN EKSTERNAL Pual8~ ( 1) Pemeriksaan laporan keuangan perusahaan dilakukan oleh auditor ekstemal yang ditetapkan oleh Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal untuk BUMD berbentuk hukum Perumda dan RUPS Bagian Kedua Komlte Audit clan Komlte Lain Paaa181
(1)Komisaris dan Dewan Pengawas BUMDwajib membentuk komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dan Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya.
(2)Komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab kepada Komisaris atau Dewan Pengawas.
(3)Selain komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisaris atau Dewan Pengawas dapat membentuk komite lain yang ditetapkan oleh Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal untuk BUMD berbentuk hukum Perumda dan RUPSuntuk BUMDberbentuk hukum Persero Daerah.
(4)Ketentuan Iebih Ianjut mengenai komite audit dan komite lain diatur dengan Keputusan Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal untuk Perumda atau Keputusan RUPSuntuk Persero Daerah.
Pua180 Direksi wajib memperhatikan dan segera melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan basil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern. Pua179 Atas permintaan tertulis Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau basil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern. BABX SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAX KOMITE LAIN Bagian Ke .. tu Satwm Pengawaa Intern .Pual 78
(1)Pada setiap BUMDdibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
(2)Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada direktur utama.