DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 15 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Penyelenggaraan Perpustakaan dengan menetapkan batasan-batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai kewajiban, hak dan kewenangan pemerintah kabuoaten dan masyarakat dalam peyelenggaraan perpustakaan, pembentukan dan penyelenggaraan perpustakaan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan, diatur juga mengenai jenis-jenis perpustakaan serta sarana dan prasarana perpustakaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan, |. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, | Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, , Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia b. d. 1 2 W 1 Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara —Republik Indonesia Nomor 4774),

3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429),
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291),
6.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA dan BUPATI MUSI RAWAS UTARA MEMUTUSKAN: kan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN Menetap PERPUSTAKAAN ik:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 10. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.3. Dinas adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten4. Musi Rawas Utara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perpustakaan. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. 5. Perpustakaan Kabupaten adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota kabupaten. 6. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial- 7. ekonomi. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain. Perpuetakaan Sekolah/ Madrasah adalah perpustakaan yang merupakan 8. 9. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang merupakan

11.Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan. 12.Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
13.Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
14.Tenaga Perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan.
15.Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Taman Bacaan adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat.
16.Sudut baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat. |
17.Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18.Standar Perpustakaan adalah peraturan, dokumen, dan/atau spesifikasi | teknis yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan perpustakaan.
19.Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang - berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan. 4. | / 1 |
20.Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perpustakaan berdasarkan asas: pembelajaran sepanjang hayat: demokrasi, keadilan: keprofesionalan, keterbukaan: keterukuran, manfaat, tg m0 po c » kemitraan: dan kearifan lokal.

Pasal 3

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan, keberdayaan serta pengembangan budaya bangsa.

Pasal 4

Penyelenggaraan Perpustakaan dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kecerdasan Masyarakat untuk memenuhi hak Masyarakat dalam memperoleh informasi, pengetahuan, teknologi dan budaya dari sumber materi yang berkualitas serta berkesinambungan.

Pasal 5

Penyelenggaraan Perpustakaan bertujuan untuk:

a.menjamin terselenggaranya Perpustakaan dalam rangka mencerdaskan Masyarakat:
b.menjamin ketersediaan layanan informasi, pengetahuan dan budaya kepada Masyarakat secara cepat serta tepat, dan Cc. mengembangkan, meningkatkan minat, kemampuan dan kebiasaan membaca serta budaya tulis untuk memperluas wawasan pengetahuan (x dan kemampuan Masyarakat. -5.- 1.

BAB II

KEWAJIBAN, HAK DAN KEWENANGAN

Pasal 6

Pemerintah Kabupaten wajib:

a.menjamin penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan di Kabupaten, menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing, menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar Masyarakat, menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan, memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di Kabupaten, dan menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum berdasar b. d. e. £ kekhasan Kabupaten sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Kabupaten.

Pasal 7

Pemerintah Kabupaten berwenang: a.

(1)menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan Perpustakaan, mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan, dan b. mengalihmediakan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan. c.

Pasal 8

Masyarakat wajib:

a.menjaga dan memelihara kelestarian koleksi Perpustakaan,
b.menyimpan, merawat dan melestarikan Naskah Kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 4 1
c.menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya Perpustakaan dilingkungannya,
d.mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan Perpustakaan di lingkungannya,
e.mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan, dan
f.menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan.

(2)Setiap orang atau badan usaha yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
(3)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.teguran tertulis,
2. b.denda: atau
3. c.rekomendasi penutupan sementara kegiatan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Masyarakat berhak:
1. a.memperoleh layanan, memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas Perpustakaan,
2. b.mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan:
3. c.berperan serta dalam pengawasan dan penyelenggaraan Perpustakaan. evaluasi terhadap
(2)Masyarakat penyandang disabilitas berhak memperoleh layanan Perpustakaan secara khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
(3)Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan Perpustakaan secara khusus.
(4)Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan Perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana Perpustakaan.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN Bagian Kesatu Pembentukan Perpustakaan

Pasal 10

(1)Pembentukan Perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan/atau Masyarakat.
(2)Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi syarat:
1. a.memiliki koleksi Perpustakaan:
2. b.memiliki tenaga Perpustakaan:
3. c.memiliki sarana dan prasarana Perpustakaan,
4. d.memiliki sumber pendanaan: dan
5. e.memberitahukan keberadaannya kepada Perpustakaan Nasional.

Pasal 11

(1)Pembentukan Perpustakaan sebagai wujud pemberian pelayanan kepada Pemustaka dan Masyarakat.
(2)Dalam rangka pemberian pelayanan kepada Pemustaka dan Masyarakat secara merata, setiap penyelenggara tempat dan/atau fasilitas umum wajib menyediakan Perpustakaan, Taman Bacaan atau Sudut Baca.
(3)Perpustakaan, Taman Bacaan atau Sudut Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dibentuk oleh Masyarakat, wajib didaftarkan pada Dinas.
(4)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipungut biaya.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Perpustakaan, Taman Bacaan atau Sudut Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…