DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Pelayanan Penyelenggaran Ibadah Haji; Perda ini memberikan kepastian hukum pelayanan haji oleh Pemkab Musi Rawas Utara; Pemkab wajib menyediakan transportasi, akomodasi, konsumsi, dan layanan kesehatan bagi jemaah haji reguler; Dibentuk panitia & petugas haji daerah (TPHD, TKHD) untuk mendampingi jemaah; Pendanaan sepenuhnya dibebankan APBD, dikelola & dilaporkan secara akuntabel.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan kelancaran, ketertiban, kemudahan, kenyamanan, keamanan, dan kepastian perjalanan bagi Jemaah Haji;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang mengatur bahwa pembiayaan transportasi, akomodasi dan penyediaan konsumsi jemaah haji dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali, diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6338) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5345);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6765);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 874); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA dan BUPATI MUSI RAWAS UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan
4.Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6.Kantor Kementrian Agama adalah Kantor Kementrian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara.
7.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
8.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9.Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat.
10.Jemaah haji adalah warga negara yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
11.Jemaah Haji Reguler adalah Jemaah Haji yang menjalankan Ibadah Haji yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
12.Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jemaah Haji dari Daerah ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah.
13.Biaya Pelayanan Transportasi Jemaah Haji adalah Biaya Transportasi dari Daerah ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah.
14.Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jemaah Haji ke Arab Saudi.
15.Debarkasi adalah tempat kedatangan Jemaah Haji dari Arab Saudi.
16.Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah petugas daerah yang menyertai jemaah haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan umum dan bimbingan ibadah haji. 4
17.Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah petugas daerah yang menyertai jamaah haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji.
18.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah:

a.penyelenggaraan pelayanan Jemaah Haji;
b.penunjang penyelenggaraan pelayanan Ibadah Haji;
c.pembinaan dan pengawasan;
d.peran serta masyarakat;
e.pendanaan; dan
f.pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan.

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan Ibadah Haji berasaskan:
1. a.syariat;
2. b.tanggung jawab;
3. c.keadilan;
4. d.kemaslahatan;
5. e.kemanfaatan;
6. f.keselamatan;
7. g.keamanan;
8. h.profesionalitas;
9. i.transparansi; dan
10. j.akuntabilitas
(2)Penyelenggaraan Ibadah Haji ditetapkan dengan tujuan :
1. a.memberikan pelayanan bagi Jemaah Haji sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat; dan
2. b.mewujudkan pelayanan Ibadah Haji yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PELAYANAN JEMAAH HAJI

Pasal 4

(1)Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pelayanan Jemaah Haji Reguler yang berasal dari Kabupaten.
(2)Penyelenggaraan pelayanan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi kesejahteraan masyarakat.
(3)Pelayanan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Transportasi Jemaah Haji dari Kabupaten ke Embarkasi
2. b.Transportasi Jemaah Haji dari Debarkasi ke Kabupaten.
3. c.akomodasi;
4. d.konsumsi; dan
5. e.kesehatan. 5

Pasal 5

Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama di Kabupaten.

Pasal 6

(1)Pelayanan Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
(2)Pelayanan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada jadwal pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji ke dan dari Arab Saudi. Paragraf Ke-2 Pelaksanaan

Pasal 7

(1)Pelayanan Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan oleh pelaksana Transportasi Jemaah Haji yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi.
(2)Pelayanan Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa moda transportasi darat dan/atau transportasi udara.

Pasal 8

Biaya Pelayanan Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi:

a.transportasi Jemaah Haji dari Kabupaten ke Embarkasi;
b.transportasi Jemaah Haji dari Debarkasi ke Daerah;
c.pelayanan bagasi; dan
d.transportasi petugas pengamanan dan pengawalan, serta petugas kesehatan dari Daerah Asal ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah.

Pasal 9

(1)Pelayanan Akomodasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
(2)Akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada jadwal pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji ke dan dari Arab Saudi. 6
(3)Pelayanan Akomodasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

Pasal 10

(1)Pelayanan konsumsi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
(2)Pelayanan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada jadwal pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji ke dan dari Arab Saudi.
(3)Biaya konsumsi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan dengan tarif yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…