DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 10 Tahun 2022

Nomor: 10
Tahun: 2022
Ditetapkan: 18 Februari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam peraturan ini diatur mengenai penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga,Ketentuan umum,Kebijakan,Perencanaan,Pelaksanaan,Kelembagaan,Koordinasi,Kerjasama,Sistem informasi,Penghargaan dan dukungan ,Pembinaan pengawasan dan pengendalian,Pembiayaan,Ketentuan peralihan,ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kemajuan teknologi dan perkembangan di bidang ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya selain merupakan faktor pendukung dalam kesejahteraan keluarga juga merupakan ancaman terhadap ketahanan keluarga sehingga harus dibina dan dikembangkan untuk menjadi keluarga sejahtera dan berkualitas melalui pembangunan ketahanan keluarga;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara SALINAN 2 Republik Indonesia Nomor 6401);
3.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA dan BUPATI MUSI RAWAS UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi 3 Rawas Utara.
3.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
4.Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
5.Dinas adalah Dinas yang membidangi tugasnya berkaitan dengan ketahanan keluarga di Kabupaten Musi Rawas Utara.
6.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
7.Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
8.Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif, dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat, dalam menciptekan, mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
9.Keluarga Berkualitas adalah kondisi keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga, dan mental spiritual serta nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera.
10.Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
11.Keluarga Prasejahtera adalah keluarga yang tidak dapat memenuhi salah satu indikator atau lebih dari 6 (enam) indikator penentu, yaitu pangan, sandang, papan, 4 penghasilan, kesehatan dan pendidikan.
12.Keluarga Rentan yaitu keluarga yang dalam berbagai matranya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau non fisik.
13.Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
14.Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seoranglaki- laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri yang sah dan resmi dengan tujuan membentuk keluargayang bahagia dan kekal berdasarkan KetuhananYang Maha Esa.
15.Masyarakat adalah perorangan, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi,dan/atau lembaga sosial.
16.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
17.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara untuk periode 5 (lima) tahun.
18.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara untuk periode 1 tahun.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan berdasarkan asas:

a.Ketuhanan Yang Maha Esa;
b.prikemanusiaan;
c.keseimbangan;
d.manfaat; 5
e.perlindungan;
f.kekeluargaan;
g.keterpaduan;
h.partisipatif;
i.kepastian hukum; dan
j.non diskriminatif.

Pasal 3

Maksud penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga untuk mewujudkan dan meningkatkan kemampuan, kepedulian, serta tanggung jawab Pemerintah Kabupaten, Keluarga, Masyarakat, dan dunia usaha dalam menciptakan, mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhan Keluarga.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga bertujuan:

a.terwujudnya kualitas Keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi Keluarga secara optimal menuju Keluarga Sejahtera lahir serta batin; dan
b.harmonisasi dan sinkronisasi upaya Pembangunan Ketahanan Keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, Masyarakat, serta dunia usaha.

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga meliputi seluruh Keluarga di wilayah Kabupaten yang terdiri dari:

a.Keluarga Berkualitas;
b.Keluarga Sejahtera;
c.Keluarga Rentan; dan
d.Keluarga Prasejahtera. 6

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berkedudukan sebagai:

a.pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
b.pedoman bagi Masyarakat dan dunia usaha untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga; dan
c.pedoman bagi Keluarga dalam pemenuhan kebutuhan untuk mewujudkan kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga.

Pasal 7

Ruang lingkup penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga meliputi:

a.kebijakan;
b.perencanaan;
c.pelaksanaan;
d.lembaga;
e.koordinasi;
f.kerjasama;
g.sistem informasi; dan
h.penghargaan dan dukungan.

BAB II

KEBIJAKAN

Pasal 8

(1)Kebijakan penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga berpedoman pada konsep Ketahanan yang meliputi:
1. a.landasan legalitas dan keutuhan Keluarga;
2. b.ketahanan fisik;
3. c.ketahanan ekonomi;
4. d.ketahanan sosial psikologi; dan Hasil Fasilita4/6475/OTDA 9 Agustus 2018 7
5. e.ketahanan sosial budaya.
(2)Selain berpedoman pada konsep Ketahanan Keluarga dan sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kebijakan penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga juga dilaksanakan melalui pembangunan Keluarga Sejahtera berakhlak mulia, berbudaya, sehat dan cerdas.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 9

(1)Pemerintah Kabupaten menyusun kebijakan penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan berpedoman pada kebijakan nasional dan Provinsi.
(2)Penyusunan kebijakan penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),dituangkan ke dalam RPJPD dan RPJMD.
(3)RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.strukturisasi dan legalitas keluarga;
2. b.ketahanan fisik keluarga;
3. c.ketahanan ekonomi keluarga;
4. d.ketahanan sosial psikologis keluarga; dan
5. e.Ketahanan sosial budaya keluarga.

Pasal 10

(1)Bupati dapat menetapkan perencanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga yang belum dituangkan ke dalam RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan tetap berpedoman pada kebijakan nasional dan Provinsi.
(2)Perencanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diintegrasikan dalam perubahan atau evaluasi RPJPD dan RPJMD.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga 8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…