DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 11 Tahun 2017

Nomor: 11
Tahun: 2017
Ditetapkan: 15 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok dalam peraturan ini adalah : Pemeliharaan Ternak ,penertiban ternak,tempat pengembalaan ternak,pembinaan dan pengawasan,ketentuan penyidik,sanksi administratif,ketentuan pidana,ketentuan pemeliharaan,pembiayaan,

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa salam rangka menjaga ketertiban umum atas pemeliharaan hewan ternak di Kabupaten Musi Rawas Utara dipandang perlu diadakan penertiban dan pengawasan terhadap hewan ternak tersebut;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat dalam Kabupaten Musi Rawas Utara;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
4.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tn mha ha n T.p1Tlh~r~n l\Tp rr -:::.r'" · , Nornor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN P RWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA Menetapkan dan BUPATI MUS I RAWAS UTARA MEMUTUSKAN : PERATURAN TENTANG PENERTIBANDAERAH PEMELIHARAAN HEWAN BERKAKI EMPAT DALAM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalarn Per turan Daerah ini, yang dirnaksud dengan :

1.paten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2.Pe erintah Kabupaten adalah Pernerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3.ati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
4.Wa il adalah Wakil Bupati Musi Rawas Utara.
5.Sek etaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Uta a.
6.De an Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD h DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara.
7.rintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pernerintahan oleh rintah Daerah dan DPRD rnenurut asas otonorn dan tugas pern antuan dengan prinsip otonorn seluas-luasnya dalarn sistern dan prin ip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagairnana dirnaksud dala Undang-undang Dasar Negara Rebuplik Indonesia Tahun 1945.
8.Org nisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah OPD di Pern rintah Kabupaten Kabupaten Musi Rawas Utara.
9.Sat an Polisi Parnong Praja selanjutnya disingkat Sat Pol PP adalah bagi n perangkat daerah. dalarn penegakan Peraturan Daerah dan elenggaraan Ketertiban Urnurn dan Ketentrarnan Masyarakat.
10.Poli . Parnong Praja selanjutnya disingkat Pol PP adalah anggota Satpol PP ebagai aparat Pernerintah Kabupaten dalarn penegakan Peraturan Dae ah dan Penyelenggaraan Ketertiban Urnurn dan Ketentrarnan · ,
11.ala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Pr ja Kabupaten Musi Rawas Utara.
12.as Pertanian dan Peternakan yang selanjutnya disebut Dispertanikan lah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas Utara.
13.Te nak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai pe ghasil pangan, bahan baku industri, jasa darr/ atau hasil ikutannya ya g terkait dengan pertanian.
14.Te nak Besar adalah Sapi, Kuda, Kerbau dan Sejenisnya.
15.Te nak Kecil adalah Kambing, domba dan sejenisnya.
16.Pe ilik Ternak adalah seseorang atau badan usaha tertentu yang secara hu urn dapat berbuat bebas akan pemilikan ternak tersebut.
17.Pe ggadu adalah orang yang memelihara ternak, yang dipelihara bukan ole pemiliknya.
18.suatu tanda khusus (cap bakar) pada bagian tubuh ter ak sebagai identitas domisili.
19.Ta da Identitas adalah suatu tanda yang dilekatkan pada badan ternak dal m bentuk apapun sebagai tanda pengenal pasca pelaksanaan
20.pat Penggembalaan adalah suatu lokasi yang telah ditentukan dan njuk oleh Pemerintah Kabupaten yang diperuntukkan khusus sebagai te pat penggembalan ternak.
21.Pen ngkaran adalah lokasi tempat peternakan budidaya ternak. eliharaan adalah upaya yang dilakukan secara intersif dan kontinyu m rangka meningkatkan produktifitas ternak.
23.Pen rtiban adalah upaya yang dilakukan agar tercipta keamanan dan ken amanan dari gangguan hewan ternak yang berkeliaran. 22.
24.Bad n adalah Perseroan Terbatas, Perseorangan, Komanditer, Badan Milik Negara/Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Per ekutuan firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, yayasan atau lem aga dan bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
25.Pet gas adalah mereka yang karena tugas, fungsi atau jabatan ditu askan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini.
26.Pen idikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Peg wai Negeri Sipil (PPNS) yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, k mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu buat terang tindak pidana dalam pelanggaran peraturan daerah ini sert menemukan tersangkannya.

(1)Seti p orang atau badan dapat melaksanakan kegiatan pemeliharaan tern k dengan Radius Kejauhan dari pemukiman vanv SPSll::li rl::ln tpb h , ,
(2)Se iap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diwajibkan memelihara ternak dengan baik serta mengamankannya da am kandang atau diikat sehingga tidak lepas / berkeliaran.
(3)Lo asi kandang atau penangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
1. a.emukiman penduduk;
2. b.mah ibadah;
3. c.empat pendidikan
4. d.ungai-sungai/ sumber-sumber atr bersih yang berada di wilayah abupaten;
5. e.asar-pasar;
6. f.erminal; dan
7. g.empat-tempat keramaian lainnya.
(4)Da am hal kandang ternak yang dekat dengan pemukiman penduduk wa ib mendapat persetujuan dari tetangga dan diketahui lurah/kepala de a setempat.
(5)Ra ius kejauhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih Ian ut dengan Peraturan Bupati. Pasa13
(1)Un uk menjaga keindahan dan ketertiban, pemilik ternak dilarang me empatkan kandang ternaknya dilokasi tertentu dalam wilayah Ka upaten Musi Rawas Utara.
(2)Lo asi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut den an Peraturan Bupati.

BAB II

PEMELIHARAAN TERNAK Pasal 2

Pasal 4

ilayah kabupaten Musi Rawas Utara, pemilik ternak/penggaduDalam dilarang:

a.mel pas/mengembalakan ternak pada lokasi penghijauan, reboisasi dan pe bibitan baik yang dikelola oleh pemerintah, perusahaan swasta ma pun oleh masyarakat sehingga dapat merusak/ menggagalkan upaya pen hijauan dan reboisasi;
b.mel pas /mengcmbalakan ternak pada pekarangan rumah, pertamanan, 10k si pariwisata, lapangan olahraga dan tempat - tempat lain yang dapat me imbulkan kerusakan;
c.mel pas /mengembalakan ternak sehingga berkeliaran di dalam kota, jala -jalan dan / atau tempat - tempat lainnya yang dapat menggangu kes lamatany kelancaran pemakai jalan;
d.mel pas Zmengembalakan ternak sehingga berkeliaran dalam kota yang dap t merusak keindahan dan kebersihan kota;
e.men gunakan hewan ternak sapi, kerbau, dan kuda sebagai hewan tun gangan, penghela dan pengangkut sebelum mencapai umur 1,5 tah n atau hewan ternak dalam keadaan bunting 6 (enam) bulan keatas;
f.me otong hewan ternak betina yang masih produktif kecuali setelah men apat izin dari Pemerintah Kabupaten; dan
g.mel kukan pemotongan hewan diluar rumah potong hewan (RPH)kecuali

(1)Te nak besar dan ternak kecil yang berkeliaran secara bebas tanpa pe gembalaan, dianggap ternak liar dan dapat ditertibkan darr/ atau di mankan oleh petugas yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang;
(2)Pe ugas wajib melakukan penangkapan ternak dalam hal:
1. a.ernak dimaksud berada pada tempat tertentu yang dilarang ebagaimana dimaksud dalam pasal 4;
2. b.enganggu keselamatan dan ketertiban umum di dalam kota atau di j Ian raya; dan
3. c.arena adanya pengaduan masyarakat.
(3)yang melakukan pcnertibarr/ penangkapan ternak
(4)me yampaikan/mengumumkan melalui alat pengeras suara atau media lai nya kepada masyarakat umum tentang hasil pe angkapan Zpenertiban terhadap ternak tersebut dalam jangka waktu l(s tu) kali dalam 24 (duapuluh empat) jam. gas sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dikoordinir oleh Kepala an Polisi Pamong Praja Pasal 6
(1)Ter ak yang ditertibkan dany atau diamankan sebagaimana dimaksud dal m Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) ditampung pada tempat penampungan ter ak yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
(2)Dal m hal ternak yang ditahan mati dan hilang ketika berada dalam ma a tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka ternak ters but diluar tanggungan Pemerintah Kabupaten.
(3)Te pat penampungan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dik lola oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan tempat disediakan oleh s Pertanian dan Perikanan.

BAB III

PENERTIBAN TERNAK Pasal 5

Pasal 7

(1)P ternak yang ditertibkan danz atau diamankan sebagaimana ksud dalam pasal 5 ayat (3) harus ditebus pemiliknya paling lama tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diumumkan.
(2)ila diketahui ada hewan ternak yang Iepas berkeliaran tanpa dike ahui siapa pemiliknya, maka hewan ternak tersebut ditertibkan dan atau diamankan oleh Pemerintah Kabupaten untuk diketahui siapa pem liknya.
(3)Sete ah dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diumumkan baik seca a lisan maupun tertulis tidak ada yang mengakui sebagai pem liknya, maka· hewan ternak tersebut dinyatakan tidak ada pem liknya, selanjutnya hewan ternak tersebut akan dilelang di muka urn
(4)hpUT~n tprnalT "'Tt'"""\'Y'\~ •••",_1 _ . _ 1
(5)A abila dalam tenggang waktu sebagaiman dimaksud pada ayat (3) pe ilik ternak belum menebus, maka Pemerintah Kabupaten dapat m njualnya melalui proses lelang terbuka untuk umum sesuai ketentuan pe aturan perundang-undangan.
(6)U ng hasil pelelangan sebagaiman dimaksud pada ayat (4) masuk dalam pe erimaan Negara.
(1)sil penjualan ternak melalui lelang juga diketahui pemilik ternak. il penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikembalikan ada pemilik ternak setelah melalui penghitungan semua kewajiban administrasi pelaksanaan lelang dan termasuk dengan biaya denda a pelanggaran Peraturan Daerah ini.
(3)arnya biaya administrasi lelang harus diberitahukan kepada pemilik ter ak.

Pasal 8

(2)Pasal 9
(1)ilik yang ternaknya ditertibkan dau/ atau diamankan wajib menjaga, me elihara dan menyediakan pakan untuk ternaknya selama berada di pat penampungan ternak.
(2)ala resiko yang timbul akibat lalai dalam pemeliharaan ternak yang gakibatkan kerugian orang lain ditanggung oleh pemilik ternak.

Pasal 10

(1)Pen rtiban Hewan ternak oleh petugas sebagaimana dimaksud dalam per turan daerah ini dilakukan berdasarkan Standar Operasional Pen rtiban Hewan Ternak.
(2)Sta dar Operasional Penertiban Hewan Ternak, lebih lanjut ditetapkan dal m Peraturan Bupati. BABIV TEMPAT PENGGEMBALAAN TERNAK

Pasal 11

(1)Pe erintah dapat menyediakan lahan yang dapat berfungsi sebagai kaw san pengembalaan umum.
(2)Pen ediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ren ana tata ruang wilayah kabupaten.
(3)Tern at pengembalaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan den an Peraturan Bupati. BABV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 12
(1)Pem maan dan Pengawasan terhadap pemilik hewan ternak h~rkR ki
1. a.mas Pertanian dan Peternakan sebagai Instansi yang melakukan embinaan; dan
2. b.atpol PP, Camat, Lurah darr/ atau Kepal Desa melakukan penertiban an pengawasan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah.

Pasal 13

(1)Pej bat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan Pe erintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk me akukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ai ketentuan Peraturan perundang-Undangan. enang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
1. a.enerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya t ndak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
2. b.elakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
3. c.enyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri
(2)rsangka; elakukan penyitaan bend a atau surat;
1. e.engambil sidik jari dan memotret seseorang;
2. f.emanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau s ksi;
3. g.endatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan p meriksaan perkara;
4. h.engadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari p nyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa t rsebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui P nyidik POLRI memberitahukan hal terse but kepada penuntut u um,tersangka atau keluarganya; darr/ atau
  1. 1.engadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung abkan.
(3)m pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat PNS wajib menyusun berita acara atas setiap tindakan pemeriksaan tern at kejadian, saksi dan tersangka serta melaporkan hasilnya kepada Bup ti.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

(1)Tern k yang ditertibkan dan Zatau diamankan oleh petugas dapat diambil pemiliknya setelah dikenakan sanksi administrasif berupa denda, den n ketentuan sebagai berikut : tuk ternak besar seperti kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya paling se ikit RD.' so.oon - (~pr~tllc;, 1;,..,.,,,, .•...•,,~,,1-. ~;1-." _,_:~1_\ ._-"
1. b.untuk ternak kecil seperti kambing, domba dan sejenisnya paling sedikit Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) paling banyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per ekor.
(2)Se ain sanksi administrative sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf a d huruf b dikenakan juga biaya pemeliharaan ternak yang telah di ertibkan dari / atau diamankan oleh Pemerintah Kabupaten dengan ke entuan sebagai beriku t :
1. a.ntuk ternak besar seperti kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya sebesar p.l00.000,- (seratus ribu rupiah) 1 (satu) ekor per hari; dan
2. b.ntuk ternak kecil seperti kambing, domba dan sejenisnya sebesar p.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) ekor per hari. da sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah , .
(3)pe enmaan negara.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

(1)Se iap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pa al 2, pasal 3 dan pasal 4, dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tig ) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima pul h juta rupiah).
(2)Tin ak pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran. BABIX

Pasal 16

(1)setiap pemilik ternak yang memelihara ternaknya sebelum dite apkan Peraturan Daerah ini, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak dite apkannya wajib menyesuaikan pemeliharan ternaknya dengan Per turan Daerah ini.
(2)ila tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat pemilik ternak belum melakukan penyesuaian maka Pemerintah paten melakukan penertiban berdasarkan peraturan perundang- ngan. BABX PEMBIAYAAN

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…