DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 13 Tahun 2022

Nomor: 13
Tahun: 2022
Ditetapkan: 15 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai Pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro,ketentuan umum,kriteria,pemberdayaan usaha mikro,Perlindungan uaha mikro,Pembiyaan,Partisipasi Masyarakat,Pembinaan dan Pengawasan,Ketentaun penyidikan,ketentuan pidana,ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten ditinjau dari kemampuan penyerapan tenaga kerja dan potensi pendapatan yang dihasilkan,perlu melakukan pemberdayaan danperlindunganterhadap usaha mikro;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Praturan Daerah Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Mikro; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4866).
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia SALINAN 2 Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
5.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
6.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512)
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kalidiubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619); 3
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor1814);
13.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA dan BUPATI MUSI RAWAS UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN USAHA MIKRO.

Pasal 1

a..Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. 1.Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. 2.Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. 3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara.
4. 4.Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Musi Rawas Utara.
5. 5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Musi Rawas Utara.
6. 6.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. 4
7. 7.Pelaku Usaha adalah setiap orang perorang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan usaha mikro dalam berbagai bidang ekonomi rakyat.
8. 8.Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
9. 9.Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
10. 10.Perlindungan Usaha Mikro adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha serta untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha demi keberlangsungan Usaha Mikro.
11. 11.Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Kabupaten untuk memberdayakan Usaha Mikro secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang- undangan dan kebijakan diberbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
12. 12.Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa usaha mikro telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.
13. 13.Jaringan Usaha adalah kumpulan pelaku usaha yang berada 5 dalam rantai produksi barang/jasa yang sama atau berbeda dan memiliki keterkaitan satu sama lain serta kepentingan yang sama.
14. 14.Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha mikro dengan Usaha Kecil, Menengah dan/atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Kecil, Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan saling memperkuat dan saling menguntungkan.
15. 15.Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro.
16. 16.Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
17. 17.Pendataan adalah proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan publikasi data yang dilakukan secara berkesinambungan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui instansi pusat dan daerah dan/atau pihak yang berkepentingan.

Pasal 2

Pemberdayaan dan perlindungan Usaha Mikro berasaskan:

a.kekeluargaan;
b.demokrasi ekonomi;
c.kebersamaan;
d.efisiensi berkeadilan;
e.berkelanjutan;
f.berwawasan lingkungan;
g.kemandirian; 6
h.keseimbangan kemajuan; dan
i.kesatuan ekonomi.

Pasal 3

Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Mikro bertujuan:

a.mewujudkan struktur perekonomian Kabupaten yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
b.menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro menjadiusaha yang tangguh dan mandiri;
c.meningkatkan peran Usaha Mikro dalam pembangunan Kabupaten,penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhanekonomi, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan;
d.meningkatkan partisipasi masyarakat dan Dunia Usaha untukmenumbuhkan Usaha Mikro; dan
e.mengembangkan produk unggulan Kabupaten berbasis potensi dan sumber daya lokal yang berorientasi pasar.

BAB II

KRITERIA

Pasal 4

Kriteria Usaha Mikro meliputi:

a.memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b.memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Umum 7

BAB III

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

Pasal 5

(1)Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan Pemberdayaan Usaha Mikro.
(2)Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupatenbertugas:
1. a.menyusun, menyiapkan, menetapkan, dan/atau melaksanakan kebijakan umum tentang penumbuhan Iklim Usaha,Pengembangan Usaha, Pembiayaan dan Penjaminan, serta Kemitraan;
2. b.menyerasikan perencanaan Kabupaten sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi Pemberdayaan yang dijabarkan dalam program Kabupaten;
3. c.merumuskan kebijakan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan Pemberdayaan;
4. d.memaduserasikan penyusunan dan pelaksanaan produk hukum Kabupaten dengan peraturan diatasnya;
5. e.menyelenggarakan kebijakan dan program Pengembangan usaha, pembiayaan dan Penjaminan, dan Kemitraan di Kabupaten;
6. f.mengoordinasikan Pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Usaha Mikro;
7. g.melakukan pemantauan pelaksanaan program:
  1. 1.Pengembangan usaha bagi Usaha Mikro yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten, Dunia Usaha, dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran,sumberdaya manusia, desain, dan teknologi;
  2. 2.Pengembangan dibidang Pembiayaan dan Penjaminan bagi Usaha Mikro; dan
  3. 3.Pengembangan Kemitraan usaha. h.melakukan evaluasi pelaksanaan program:
  4. 1.Pengembangan usaha bagi Usaha Mikro yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten, Dunia Usaha dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia, 8 desain, dan teknologi;
  5. 2.Pengembangan dibidang Pembiayaan dan Penjaminan bagi Usaha Mikro; dan
  6. 3.Pengembangan Kemitraan usaha. i.menginformasikan dan menyampaikan secara berkala hasil Pemberdayaan Usaha Mikro kepada Menteri dan Gubernur.

Pasal 6

Pemberdayaan Usaha Mikro dilakukan dengan:

a.Pengembangan usaha;
b.Kemitraan;
c.perizinan; dan
d.koordinasi dan pengendalian.

Pasal 7

(1)Pengembangan usaha dilakukan terhadap Usaha Mikro.
(2)Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a.fasilitasi Pengembangan usaha; dan b.pelaksanaan Pengembangan usaha.

Pasal 8

(1)Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui :
1. a.Pendataan, identifikasi potensi, dan masalah yang dihadapi;
2. b.penyusunan program pembinaan dan Pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi; 9
3. c.pelaksanaan program pembinaan dan Pengembangan; dan
4. d.pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.
(2)Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan :
1. a.koperasi;
2. b.sentra;
3. c.klaster; dan
4. b.kelompok.

Pasal 9

(1)Fasilitasi Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh Dinas.
(2)Fasilitasi Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam bidang:
1. a.produksi dan pengolahan;
2. b.pemasaran;
3. c.sumber daya manusia,
4. d.desain; dan
5. e.teknologi.

Pasal 10

Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:

a.memberikan kemudahan dalam pengadaan bahan baku, sarana dan prasarana produksi dan bahan penolong bagi pengolahan usaha;
b.mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya Kabupaten untuk dapat dijadikan bahan baku bagi pengolahan produk usaha;
c.mengembangkan kerjasama antar Kabupaten/Kota melalui penyatuan sumber daya yang dimiliki beberapa Kabupaten/Kota dan memanfaatkannya secara 10 optimalsebagai bahan baku bagi pengolahan produk usaha; dan
d.mendorong pemanfaatan sumber bahan baku terbarukan agar lebih menjamin kehidupan generasi yang akan datang secara mandiri;
e.memberikan fasilitasi sertifikasi pangan industri rumah tangga, kekayaan intelektual, dan sertifikasi halal bagi Usaha Mikro dalam mendorong penerapan standardisasi proses produksi dan pengolahan yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…